Wajib GAbung Bagi Partai Politik

Tempo 23 Desember 1972. Persatuan Pembangunan (PP) terdiri dari NU, PSII, Parmusi dan Demokrasi Pembangunan (DP) termasuk PNI, IPKI, Parkindo, dll harus segera melakukan fusi. pemilu 76 hanya ditetapkan 2 Parpol & Golkar.

SEPERTI mengidap penyakit bengek, sesak nafas mulai menyerang parpol-parpol semenjak menjelang pemilu tahun lalu. Ketika itu hampir dengan licinnya Golkar menggunduli mereka sepanjang masa-masa kampanye dan terbukti nyata setelah kotak suara dibuka di mana-mana. Kelanjutannya masih berjalan juga: Tap MPRS tentang penyederhanaan kepartaian semakin di dengung-dengungkan sembari menunjuk bahwa wakil partai-partai politik itu tidak lebih dari beberapa bungkah batu di tengah pasir Golkar dan pembinanya –yaitu ABRI–dalam Parlemen. Tetapi apa boleh buat. Pemerintah masih cukup baik hati memompakan pernafasan dengan hadiah berupa satu-dua orang wakil bagi mereka yang tak berhasil mengantongi sebuah kursi-pun di lembaga Legislatif. Namun, sementara jantung mulai berdetak agak datar, suara penyederhanaan makin membisingkan. Untuk ini serta-merta pula Amirmachmud, Mendagri yang cukup cakap ber-“kampanye” menjelang pemilu dan Ali Murtopo, melontarkan hasil renungan untuk membatasi kegiatan parpol-parpol mulai tingkat kecamatan ke bawah.

Dan benar juga, jalan rata menuju Tap MPRS yang masih mengawang-awang itu diperlicin lagi dengan angka maksimum 2–1. Dua untuk jumlah parpol dan satu bagi Golkar sebagai ancang-ancang peserta dalam Pemilu tahun 1976. Kedua jenis angka itu tampaknya sudah tak mempan ditawar lagi, menurun maupun naik. Sehingga artinya cuma satu, parpol-parpol yang merasa berdekatan bau-baunya harus bersatu padu. Kata pendahuluan diajarkan pemerintah liwat pembentukan fraksi-fraksi di DPR. Dan tanpa banyak mencari mimpi-mimpi lagi, Kelompok Demokrasi Pembangunan dan Kelompok Persatuan Pembangunan, plus Golkar (dan ABRI) adalah hasilnya. Agaknya ajaran ini cukup mendalam, sehingga dalam bab-bab berikutnya ternyata mudah tersimpul menjadi dua jenis bau saja dari 9 buah parpol yang ada. Yaitu, fihak pertama – yang untuk selanjutnya disebut Persatuan Pembangunan (PP)-terdiri dari NU, PSII dan Parmusi, sementara fihak kedua–yang untuk selanjutnya disebut Demokrasi Pembangunan (DP) — terdiri dari PNI, IPKI, Parkindo, Partai Katholik dan Murba. Gaya Zaidan Perkara pertama segera timbul: bagaimana bentuk per-campur-bauran bau-bau yang berbeda-beda dan malahan di antaranya pernah saling bersitegang dengan sengit itu menjadi hanya dua? Sebab sebegitu jauh, dari fihak eksekutif, Presiden Soeharto berkali-kali dengan cara sederhana menyebut munculnya tiga bendera dalam Pemilu tahun 1976 nanti dan tidak pernah menyebut pasti persatuan bagaimana sebaiknya. Sehingga sebagaimana lazimnya politikus-politikus Melayu, didengungkan berbagai makna: Fusi, atau federasi ataukah konfederasi sebagai yang sekarang berlangsung di antara mereka di dalam DPR? Ketika tanyajawab di antara tokoh parpol-parpol — terutama dari fihak Persatuan Pembangunan – pertanyaan berikutnya segera menyusul: apabilakah itu dilakukan? Sekarangkah, yaitu tahun 1972, tahun mukakah, bertahap menjelang 1976, ataukah menunggu kongres dari semua parpol-kah?

Kah-dan-kah belum terjawab, ketika Drs Zaidan Djauhari, salah seorang ketua PB–NU dan ketua umum NU Wilayah Sumatera Selatan muncul. Dia datang di Jakarta dengan iringan delegasi dari 4 parpol Islam wilayah propinsi itu dengan satu pernyataan: kami sudah berfusi dan silakan pengurus pusat masing-masing mengikutinya. Gaya Zaidan cepat menular, wilayah-wilayah parpol-parpol dari Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi dan berbagai tingkat propinsi lain nya melakukan hal serupa, sekurang-kurangnya dalam bentuk mengirim pernyataan. Namun soalnya tidak semudah itu, urusan di PB masing-masing tidak secepat itu. Di dalam kelompok Persatuan Pembangunan misalnya, masih saling hujjah-menghujjah, bahkan sampai cukup meruncing, terutama dari fihak PSII dan sebagian tokoh-tokoh NU. “Lebih baik pengurus partai wilayah membantu pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah masing-masing” kata Oesman Yusuf Helmi memberi nasihat karena kesal mendengar desakandesakan dari berbagai tempat untuk bersatu dalam bentuk fusi “hari ini juga”. Dan lagi, “itu persoalan nasional”HM CH Ibrahim memperingatkan agar wilayah-wilayah tidak begitu keburu nafsu melakukan kepungan.

Perbedaan Visi

Sehingga dengan nada lain Sabam Sirait, selaku Sekjen periodik kelompok Demokrasi Pembangunan, hampir tidak sabar mengingatkan wilayah-wilayah pula bahwa urusan fusi atau segala macam itu bukan wewenang daerah. Bagi kelompok ini – yang untuk hari-hari selanjutnya tidak begitu banyak terdengar kehendak yang macam- macam agaknya sudah cukup dengan adanya “Landasan dan Tujuan Perjoangan Bersama” dan “Program Perjoangan Bersama” yang pernah dicetuskan di antara ke-5 parpol. Karena itu, kepada TEMPO, beberapa hari yang lalu Isnaeni, ketua I DPP-PNI secara pasti menegaskan kembali bahwa “secara konkrit kelompok DP sekarang sudah merupakan kekuatan sosial, sudah memfusikan diri kalau pakai kamus sekarang”. Untuk itu, menurut Isnaeni, “tidak perlu ada ramai-ramai di daerah”. Sugiarto Murbantoko ketua umum Murba, malahan menilai fusi telah lama dilakukan oleh parpol-parpol. Sebab fusi artinya “adanya landasan perjuangan yang sama, yaitu mengembangkan Pancasila dan UUD 45 serta program”.

Karena itulah agaknya yang menjadi sebab dalam kelompok DP tidak banyak timbul bertikai suala di antara mereka. Dengan kata lain, tak ada soal yang perlu diurus. Yang penting, “dalam pemilu 1976 hanya ada 3 bendera” seperti di kutipkan Isnaeni dari ucapan Presiden dan ini sudah cukup selesai dengan bentuk kelompok seperti sekarang terjadi di parlemen. Tetapi tidak begitu adanya yang dimaui para tokoh dalam kelompok Persatuan Pembangunan. Beberapa waktu lalu Mintareja SH, dari Parmusi, secara pasti menyodorkan bentuk fusi bagi barisan partai-partai Islam, hal serupa yang berulang-kali diucapkan Jailani d/h Johny Naro SH. “Itu tidak berarti membubarkan parpol-parpol” kata Naro, “tetapi mengembalikan mereka kepada fungsinya semula.” Disebutnya, PSII dan NU dapat mengulangi kegiatan asal mereka dalam bidang dawah dan pendidikan. Tokoh Parmusi yang pernah meng-kup Djarnwi Hadikusumo dkk itu, melihat bahwa kon federasi maupun federasi masih menunjukkan perbedaan, visi politik masing-masing parpol. “Dengan fusi artinya satu dalam politik” ucap wakil ketua DPR itu.

At-Taghabun Ayat 16

Tidak itu saja. Keuntungan melebur diri dalam satu garis politik itu bagi Naro ada labanya. Pertama, ummat Islam tidak diadu-domba lagi, kedua, dapat menghapuskan keraguan generasi muda. “Karena itu kita harus berterima-kasih kepada Pak Harto” kata Naro, “sebab beliaulah yang mendorong persatuan itu”. Namun tidak sesederhana itu bagi kalangan PSII dan sementara tokoh NU. “Saya tidak tahu apa kepentingannya orang mendorong-dorong fusi” kata Nuddin Lubis, salah seorang ketua PB-NU dengan nada kesal. Dan bagi PSII ada yang lebih pokok lagi yaitu Pasal 26 Anggaran Dasar-nya. Bunyinya begini: sekalian anggota PSII Haruslah yakin dan beriktikad bahwa partai itu tidak dapat bubar atau dibubarkan. Adapun kalau kiranya ada udzur baginya hendak lah dikembalikan kepada firman Allah di dalam Al-Quran surat at-Taghabun ayat ke-16 Takutlah kamu sekalian kepada Allah dengan sekuat-kuat taqwa mu Itu soalnya.

Dan ada.lagi. Hampir dengan kalimat yang bersamaan Nuddin Lubis dan Wartomo Dwijoyuwono, sekjen PSII, melihat perubahan struktur politik dari alas hukumnya. Menurut keduanya. Tap MPRS nomor 22 memang menyebut tentang penyederhanaan sistim kepartaian, sambil menghubungkannya dengan kebebasan dari pasal 28 UUD 45. Kedua dasar hukum itu, sebegitu jauh sampai hari ini belum melahirkan undang-undang atau peraturan untuk pelaksanaannya. Sehingga bagi Nuddin dan Wartomo, secara hukumiah tak seorangpun dapat memaksakan fusi atau sejenisnya. Sebab fusi tidak bisa lebih daripada peleburan, meskipun bisa diembel-embeli dengan berbagai predikat penghibur. Dan agak nya secara tidak langsung bagi PSII cukup sulit menghilangkan huruf P dari namanya kalau mengingat pasal dalam AD dan kehendak Naro yang ingin mmengembalikan fungsi parpol-parpol Islam semula.

Kurang Mantap

Sehingga tampaknya sebelum undang-undang atau peraturan pelaksanaan dari Ketetapan MPRS itu disyahkan, bagi PSII dan Nuddin Lubis persatuan politik di DPR dalam bentuk konfederasi seperti sekarang ini sudah cukup memadai. Dan soal 3 bendera dalam pemilu depan juga agaknya bukan perkara lagi, meskipun tokoh Partai NU tadi masih menambahkan tanda-tanyanya: apakah pemilu 1976 nanti masih memakai stelsel pemilu tahun 1971? Tetapi dengan undang-undang pelaksanaan atau tidak, bukan soal yang menarik bagi Jailani Naro. “Saya mentargetkan akhir 1972 ini fusi itu sudah terlaksana” ucapnya di ruang kerjanya tingkat III gedung DPR. Lagi pula, “jangan sampai kita dipotong orang” tambahnya tanpa menyebut siapa “orang” itu. Lalu Naro juga mengingatkan kehendak partai-partai di daerah yang sudah tidak sabar lagi untuk minta fusi dilaksanakan segera. “Salahlah pengurus Pusat kalau tidak memperhatikannya” kata Naro.

Karena itu pula Naro tidak sabar menunggu terbentuknya undang-undang kepartaian. “Nanti kita diikat oleh undang-undang itu untuk bersatu” katanya. Mungkin maksud bekas jaksa itu syarat yang bakal dicantumkan dalam UU itu kelak dapat memungkinkan tidak dianggap adanya Perti – yang sering dikelakarkan orang sebagai Partai Tidur. Dan tentang Anggaran Dasar PSII yang menjadi salah satu kerikil kelancaran fusi, dinilai Mintareja sebagai “alasan yang kurang begitu mantap”. Tanpa menyebut alasannya, ketua umum Parmusi itu menyatakan kekuatirannya “kalau PSII tetap secara formil tidak dapat menggabungkan kegiatan politiknya di luar DPR”. Mungkin karena menyadari istilah peleburan cukup mendetakkan jantung dengan kuat, akhirnya Mintareja membuat persamaan dengan Partai Persyarikatan (UMNO) di Malaysia. “Kira-kira begitulah” tambah Mintareja “dan saya harap PSII menyertai koalisi dalam politik”. Sebab, kata ketua Parmusi itu pula, “yang tidak mau ikut akan tertinggal”. Akan tertinggalkah PSII? “Sami’na wa-atho’na” seorang tokoh partai itu menjawab.

Kipasan Penguasa

Agaknya Mintareja lebih lunak untuk tidak semata-mata berpegang pada istilah fusi, sementara Naro cukup teguh pada kata-kata itu meskipun tidak lupa menyebut embel-embel: tak berarti membubarkan parpol-parpol. Dan Zaidan Djauhari, meskipun jarang menyebut istilah kecuali “bersatu”, namun lebih berkehendak untuk bersatu-tubuhnya ke-4 parpol Islam. “Apa artinya setuju 1 tanda gambar Islam dalam pemilu tahun 1976 kalau ternyata tidak mau bersatu” ucapnya kepada TEMPO pertengahan bulan lalu. Ini segera dijawab Oesman Helmy dari PSII: “Presiden tidak menginginkan pembubaran, tetapi pengelompokan”. Jawab Zaidan pula: “Saya menganggap sudah tiba saatnya untuk bersatu, terlepas dari soal dikipas oleh penguasa atau tidak”.

Ya, apakah benar penguasa–tingkat pusat maupun daerah–banyak campurtangan dalam urusan ini. Dari kelompok Islam,–di tingkat daerah atau-pun pusat – hampir semua tokoh membantah kegiatan kipas-mengipas serupa itu dari fihak penguasa. “Tak dipaksa siapapun tapi berdasar kesadaran dan keinsyafan” kata Idham Chalid pada malam keakraban Presidium Persatuan Pembangunan Daerah Yogyakarta belum lama ini.

Tambah Idham pula: “Persatuan Pembangunan merupakan ajaran Islam dan mewujudkan persatuan dituntut oleh Islam”. Tetapi dari daerah Sumatera Selatan, dikabarkan cerita begini: Tidak lama setelah ditiupkan berita pembatasan kegiatan parpol di tingkat kecamatan ke bawah, para bupati dan camat di sana-pun sibuk melakukan pembatasan itu melalui instruksi lisan “sangat rahasia”. Caranya: para pimpinan ranting parpol dipanggil satu-satu untuk berhadapan dengan Dan-sek Polri, Koramil, Camat dan Jaksa. Omong-omong satu lawan 4 ini tentu saja dengan mudah melahirkan pernyataan: membekukan diri. Dan dalam kegiatan fusipun gaya begitu diulang kembali dalam tingkatan lebih atas dengan hasil serupa siap sedia meleburkan diri

Wartawan AB

Kisah dari Jawa Tengah mungkin tidak seluruhnya secara langsung menjawab tanda-tanya di atas. Kepada TEMPO dalam hari-hari setelah lebaran lalu, asisten I Pangdam VII/Diponegoro, Kolonel Leo Ngali, menolak campur tangan begitu. “Tidak ada paksaan” katanya. Tetapi di bagian lain diakuinya adanya usaha Kodam “untuk menginsyafkan tokoh-tokoh parpol supaya mengambil inisiatif sendiri daripada nanti terpaksa bergabung juga”. Usaha menyadarkan itu menurut Kolonel Leo dilakukan dengan cara mengundang tokoh-tokoh tadi untuk bertukar-fikiran dengan fihak Laksus atau dengan mendatanginya sendiri. Contohnya begini. Soebekti, koordinator PNI eks-Karesidenan Surakarta di Solo, dikunjungi seorang wartawan Angkatan Bersenjata edisi Jateng, di mana Leo Ngali duduk pula sebagai Dewan Pembina. Wawancara soal politik dan struktur politik dewasa ini dilakukan dengan tokoh PNI itu. Hasilnya yang positif terhadap pembaharuan strutur politik yang sedang diincer sekarang dimuat besar-besar di halaman muka koran tadi. Tak lama kemudian keluarlah statement Soebekti berikut berlembar-lembar karangan yang mendesak DPD PNI Jateng dan DPP PNI di Jakarta agar menghulu-balangi fusi kelompok Demokrasi Pembangunan.

Antara ada dan tida memang dapat dibincangkan berminggu-minggu. Tetapi sinyalemen Sabam Sirait (Parkindo) dan FS Wignyosumarto (sekjen Partai Katholik) di ujung Oktober lalu banyak menyinggung perkara itu. “Di beberapa wilayah para penguasa setempat telah menunjukkan gigi untuk memaksaka agar parpol-parpol melakukan fusi atau pengelompokan sesama mereka” kata Sabam. Lalu Wignyosumarto menunjuh Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara di mana kuku penguasa telah terasa. “Kalau hal itu terus berlangsung hasilnya hanya akan bersifat artifisial dan tidak sehat” tambah sekjen Partai Katholik tadi. Kalau kejadian ini dihubungkan dengan ucapan Leo Ngali mungkin akan memperkuat alasan mengapa fihak penguasa cukup gandrung menyentuhkan tangannya. “Kami ingin di Jawa Tengah satu wadah itu sudah terbentuk sebelum akhir tahun ini” kata asisten I Kodam Diponegoro tadi. Mengapa? “Agar anggota-anggota MPR dalam sidangnya nanti sudah satu suara dalam menyusun undang-undang pelaksanaan Tap no. 22 MPRS”, jawab Leo.

Terserah Saja

Dan bagaimana daerah-daerah, baik yang terkena garapan penguasa atau tidak? Suara kendor agaknya mulai ramai terdengar, setelah sebelumnya beberapa wilayah (seperti Jabar, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara, Yogyakarta dan lain-lain) tidak-boleh-tidak harus “fusi detik ini juga.” Pernyataan-pernyataan berikutnya lebih banyak bernada “terserah Pengurus Pusat”, sementara hampir secara menyeluruh bentuk konfederasi sudah terbentuk di manamana. Bahkan di Sulawesi Selatan, pengelompokan di kalangan Persatuan Pembangunan mencakup pula Parkindo semata-mata karena di DPRD tak ada wakil dari kelompok DP lainnya. Dari Sumatera Barat, baik kelompok PP mau pun DP cukup puas dengan sistim presidium dan mengembalikan soal fusi kepada pimpinan pusat masing-masing. Di Kalimantan Barat, bagi sementara pimpinan parpol Islam, “persatuan yang serasi adalah fusi” sebagai diungkapkan Faisal Hamid dari NU Di fihak lain Tan Husni Abdullah dari IPKI, menilai orang-orang daerah yang berbesar suara tentang peleburan itu tidak lebih daripada “ingin mencari popularitas dan tidak disiplin.” Tetapi tingkat kirim-mengirim surat undangan untuk berkelompok agaknya sedang berlangsung di daerah Kalimantan Selatan. Di sini belum diambil pilihan apakah persatuan itu kelak dalam bentuk konfederasi, federasi, fusi atau lainnya, sebagai diceritakan H.Basranie, ketua PSII wilayah Kalsel. Di propinsi yang dipimpin Gubernur Soebarjo ini, meskipun kelompok DP sudah terbentuk sejak awal Agustus lalu, namun hingga hari ini masih belum disepakati kapan pengesahannya secara resmi. Untuk persatuan selanjutnya, tampaknya hanya dari fihak Murba dan IPKI. Kalsel yang secara terang-terangan menginginkan bentuk fusi, sementara parpol lain mengalamatkan pada kebijaksanaan Pusat.

Apapun bentuk hidung sang bayi yang bakal lahir, dengan dukun atau bidan lahirnya, soal nama bakal menyebabkan panjangnya percakapan pula. Bagi kelompok PP soalnya hampir rampung, kalau di pertengahan bulan puasa lalu Presiden Soeharto tidak menyaran kan agar menghilangkan predikat ideologi. Di kalangan kelompok DP perkara ini–sebagaimana halnya juga soal bentuk dan cara,- tidak menjadi urusan benar. Namun bagi parpol-parpol Islam tidak semudah itu, sebab “menghilangkan nama ideologi sama halnya dengan memisahkan daging dengan tulang”. Bagi Naro soal ini tak penting, “karena bidang dakwah sudah pasti menonjolkan predikat Islam”. Hampir sejalan dengan Naro, adalah Abdullah Siddiq, ketua wilayah NU Jatim yang bercerita tentang Nabi Muhammad yang pernah mencoret predikat “Rasulullah” di belakang namanya dan menggantinya menjadi “Muhammad bin Abdullah”.

Penggarapan-Penggarapan

Agaknya sudah cukup pasti bahwa 9 bakal menjadi 2 dari jumlah parpol menjelang Pemilu 1976 nanti. Bagi kelompok Demokrasi Pembangunan juga sudah jelas, kerjasama sebagai yang mereka lakukan di parlemen sekarang telah cukup maksimal. Di fihak lain hampir secara pasti renungan fusi sebagai yang dikehendaki Johny Naro masih terhalang oleh beberapa pagar. Sekurang-kurangnya sebelum lahirnya satu Undang-undang yang secara pasti menciutkan nama dan jumlah mereka, yaitu satu-satunya cara yang dapat dinilai akan lebih demokratis. Bagaimana kalau liwat kongres atau muktamar? Mungkin pula, tetapi kekuatiran sementara parpol untuk mengadakannya dalam waktu dekat ini, pada umumnya dihantui oleh pengalaman adanya “penggarapan-penggarapan” sebagai yang pernah terjadi. Paling tidak cara terakhir ini bakal melahirkan keluhan untuk merembet ke soal bebas dan tidak bebas Sehingga pilihannya mungkin akan berulang kepada dua kemungkinan yang kuno ini: demokrasi dengan demokratis atau demokrasi berpenyakit bengek.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: