Priiit Untuk Sinar Harapan

Tempo 6 Januari 1973. Harian Sinar Harapan dilarang terbit. Izin cetaknya dicabut oleh Laksus. Harian itu dianggap telah melakukan pelanggaran. Harian tersebut telah membocorkan angka RAPBN sebelum diumumkan Presiden.

BARU dua kali terbit dalam tahun baru ini, mesin-mesin cetak harian “. Sinar Harapan terpaksa berhenti berputar Laksus Pangkopkamtib dan Jakarta menghendakinya. Hanya 5 menit sebelum warta berita TVRI koran sore itu diberi tahu adanya SK No. Kep.–001/PK/1/1973 tanggal 2 Januari itu. Meskipun masih samar-samar apa latar-belakangnya, isi surat keputusan yang ditanda-tangani jenderal Poniman itu sudah jelas. Dengan adanya berita headline terakhir Sinar tahun lalu tentang jumlah RAPBN 1973-1974 yakni: Rp 826 milyard – Laksus menganggap perlu mencabut Surat Izin Cetak SH “demi tercegahnya pengulangan yang serupa atau kelanjutan-kelanjutan lain” dari pelanggaran di atas. Juga pelanggaran-pelanggaran lainnya yang pernah ditegur Kopkamtib.

Ketentuan-ketentuan apa yang telah dilanggar oleh Sinar, baru kemudian diketahui. Rupanya ketika Sekkab Soedharmono SH mengadakan pertemuan dengan wartawan-wartawan Istana bulan lalu, soal RAPBN sudah disinggung sedikit. Tapi Soedharmono hanya mengatakan, Presiden akan menyampaikan RUU – APBN itu pada DPR, 8 Januari nanti. Angka-angkanya, tidak boleh disiarkan lebih dulu. Embargo semacam ini sudah Iumrah dalam setiap keterangan tertulis yang akan disampaikan Presiden pada Parlemen. Tapi Managing Editor Aristides Katoppo menyatakan tidak menerima laporan dari wartawannya soal peringatan Sekkab. Dan ketika team wartawan SH lainnya mendapatkan angka-angka RAPBN itu dari sumber lain, dengan senang hati Aristides memuatnya. Maksudnya, seperti yang di utarakannya pada TEMPO, “kami memuatnya sebagai berita gembira, sebab walaupun ada krisis beras, ada kesulitan-kesulitan mendapatkan bantuan IGGI Pemerintah masih tetap tepat waktu menyusun rencana anggaran itu”. Tapi lain tanggaran Aspri Presiden, Ali Murtopo.

Kode. “Penyiaran angka-angka RAPBN itu merupakan pelanggaran besar yang seharusnya ditindak,” tukasnya. Baginya apa yang dilakukan harian sore itu merupakan pelanggaran kode etik jurnalistik serta pembocoran rahasia negara. Pembocoran rahasia negara itu tidak dapat dimaafkan karena dapat menggoncangkan stabilitas politik dan ekonomi yang sudah dibina bersusah payah. Dan sambil memberikan contoh-contoh bagaimana Sinar Harapan pernah melanggar janji dengan Kepala Bakin dan menyiarkan hasil-hasil Komisi IV sebelum dibacakan Presiden, Ali Murtopo menyatakan kekesalannya bahwa “Sinar Harapan telah berulang kali melakukan pelanggaran semacam itu”. Tidak lama setelah Wapangkopkamtib Jend. Soemitro dan Menpen Boediardjo di panggil menghadap Presiden di Bina Graha. Pada hari yang sama instruksi datang ke Laksus Pangkopkamtibda. Tanpa menunggu lama-lama lagi, Staf Laksus segera mengadakan rapat pula. Hasilnya: pencabutan Surat Izin Cetak SH itulah. Dilihat dari kecepatan operasi itu, agaknya bisa disimpulkan: Presiden Soeharto sendiri menghendaki satu tindakan terhadap Sinar.

PWI. Dalam keadaan seperti itu, tak banyak harapan bagi Sinar Harapan untuk menemukan pembela-pembela yang bersemangat. PWI Pusat yang mengadakan rapat mendadak, dengan beberapa anggota pengurus yang sebenarnya tak setuju untuk memberikan tanggapan, mengeluarkan statemen yang isinya tak meleset dari dugaan: “PWI dapat memahami tindakan Kopkamtib tersebut berhubung berulang-kalinya Sinar Harapan melakukan kasus yang serupa”. Namun ditambahkan, bahwa PWI berpendapat agar keputusan pencabutan izin cetak itu “jangan diberlakukan untuk waktu yang lama”. Ketua Umumnya, Rosihan Anwar, menambahkan kepada Martin Aleida dari TEMPO: “Berita yang disiar kan sebelum Presiden memberikan laporannya kepada DPR merupakan penghinaan terhadap parlemen. Dia merupa kan pelanggaran terhadap sopan-santun”.

Nampaknya, memang itulah soalnya. Sinar Harapan sebetulnya pantas untuk berfikir dua kali sebelum menyiarkan angka-angka RAPBN yang pada akhirnya toh akan dikemukakan Presiden sebab embargo di situ sudah bukan ketentuan baru, apalagi Sinar sudah pernah bikin marah dalam kasus mendahului penyiaran laporan Komisi IV di tahun 1970. Tapi jika soalnya melanggar sopan-santun, mengapa ini tak jadi urusan Dewan Kehormatan PWI saja? Mungkin sebabnya karena posisi Dewan Kehormatan tersebut cuma terbatas pada anggota-anggota PWI, sementara tak semua wartawan termasuk dalam organisasi ini. Di samping itu, memang masih jadi soal sampi berapa jauh sanksi Dewan Kehormatan PWI, hiasa nya dalam bentuk pendapat yang disiar kan di pers, cukup membikin kapok para pelanggar sopan-santun jurnalistik. Artinya: cukup keras. Soalnya memang lain bila apa yang dilakukan Sinar kali ini merupakan pembocoran rahasia negara. Sudah tentu orang bisa berdebat seberapa beratkah bobot angka-angka RAPBN untuk dianggap sebagai “rahasia negara” mengingat angka-angka itu mudah didapat dan dalam waktu yang singkat toh akan disiarkan. Maka peran pengadilan dalam hal ini mungkin lebih baik. Sebab matinya sebuah harian besar (oplah sekitar 65.000) oleh suatu tindakan penguasa betapapun bisa menciptakan iklim yang kurang enak di masyarakat – dan menambah jumlah penganggur. Tapi pada akhirnya soal begini keputusannya tentu saja dipulangkan pada penguasa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: