Islam dan ruu perkawinan ruu perkawinan, aksi dan reaksi ruu perkawinan, aksi dan reaksi

Tempo 8 September 1973. Sidang pleno terbuka dpr membahas ruu perkawinan. berbagai tanggapan menolak, karena ruu bertentangan dengan ajaran islam, hak azasi manusia. ruu digodok sebelum sampai ke tangan presiden atau dpr-ri.

SIDANG pleno terbuka DPR tanggal 30 Agustus minggu lalu agaknya istimewa baik suasananya maupun bentuk pengamanannya. Dua jam sebelum sidang yang dipimpin wakil ketua DPR Domo Pranoto itu dibuka pada jam 09.15 dengan jumlah anggota hadir berdasarkan absen sebanyak 242 orang sekitar gedung telah dijaga ketat oleh polisi-polisi bersenjata, sementara di dalam gedung petugas-petugas keamanan berpakaian sipil nampak sibuk dengan pesawat walkie-talkie di tangan. Hal ini bisa dimengerti mengingat bahwa RUU Perkawinan — yang pagi itu akan dijelaskan Menteri Kehakiman Prof. Seno Adji selaku wakil pemerintah kepada sidang plepo DPR – telah menimbulkan reaksi yan kian tajam dan kadangkala berlebihan dari golongan-golongan yang tidak menyetujuinya. Di samping liwat pernyataan pers, khotbah-khotbah di mesjid-mesjid dan radio, DPR sendiri telah tidak luput dari kunjungan delegasi-delegasi yang menyampaikan pernytaan penolakan terhadap RUU tersbut. Hanya sehari sebelum sidang pleno itu sendiri berlangsung, suatu delegasi 20 orang dari Generasi Muda Islam Indonesia telah datang menemui Domo ranoto dan membacakan tuntutan mereka “agar RUU perkawinan itu dicabut mentah-mentah”. Marayati Nasution mahasiswa Fakultas Hukum UI yang membacakan pernyataan GMII itu menegaskan alasan mereka bahwa “RUU tersebut bertentangan dengan Islam, sedang Islam adalah agama kami”. Dengan air mata berlinangan mahasiswa berkaca mata itu menyamoaikan kata-kata: “Jangan kami disuruh melanggar aturan Tuhan kami. Kami ingin ketenangan untuk berbakti menurut ajaran agama kami. Jangan negara ini jadi tempat bermusuhan”. tidak hanya itu, GMII juga membagi-bagikan selebaran yang antaranya terbaca kalimat: Langkahi mayatku sebelum ganyang ajaran Allah! Sementara itu di berbagai tempat di Jakarta, juga terlihat selebaran-selebaran seperti: Jangan Jadikan Negeri Ini Sarang Perzinahan Hai Ummat Islam, Banjiri Sidang DPR Untuk Gagalkan RUU Perkawinan!

Orang Masih Gatal

“Umat Islam” memang cukup banyak yang hadir dalam sidang pleno terbuka DPR tanggal 30 Agustus itu. Di samping terlihat wakil-wakil dari GMII sendiri juga mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Islam Yogyakarta serta tokoh-tokoh Islam seperti Dr Anwar Haryono dan Letjen Sudirman. Mereka ini semua mengambil tempat duduk di balkon yang memang khusus disediakan bagi publik. Tapi yang jauh lebih besar jumlahnya adalah tamu-tamu kaum ibu yang berasal dari Kowani, Perwani, Koordinator Wanita Golkar dan Ikatan Wanita Antar Departemen (Ikwandep), yang seluruhnya berjumlah tidak kurang dari 700 orang. Yang menarik bukan hanya karena jumlah mereka yang begitu besar, tapi lebih-lebih cara kehadiran mereka di sana. Seakan digerakkan melalui instruksi mereka memasuki ruang sidang dan mengambil tempat duduk bukan di tempat yang disediakan untuk publik melainkan menempati kursi-kursi di blok-blok yang seharusnya tempat duduk anggota DPR. Akibatnya para anggota DPR yang kebetulan datang terlambat terpaksa harus duduk di bagian tempat duduk tamu. Petugas-petugas DPR sendiri nampaknyl tak berdaya menghadapi kejadian ini dan hanya mengangkat bahu ketika ditanyai beberapa wartawan. Beberapa ibu dari Departemen yang hadir me1lgakui kepada TEMPO, bahwa mereka datang ke sana karena mendapat instruksi.

Di depan corong, isi penjelasan pemerintah yang disampaikan Prof. Seno Adji ternyata memang tak jauh dari yang sudah diduga orang. Meskipun di sana-sini Seno Adji mencoba membe kan logika pada pasal-pasal I dari RI ini yang dijelaskanny, secara keseluruh uraiannya berusaha menghubungkan ciri dengan ucapan-ucapan Presiden Suharto dalam pidato-pidatonya tanggal 16 Agustus maupun Israk-Mi’raj yang lalu (TEMPO, 25 Agustus & 1 September). Yaitu bahwa “unsur keagamaa dan kerohanian itu adalah esensiil dalam perkawinan, yang menjiwai dan dicantumkan dalam beberapa ketentuan di RUU Perkawinan ini”. Namun bagi mereka yang tidak menyetujui RUU ini justru penjelasan Seno Adji, telah membuat apa yang dijelaskannya itu menjadi kian tidak jelas secara resmi. Sebah bagaimanakah mereka ini akan dapat menganggap RUU Perkawinan itu mengandung “unsur agama dan kerohanian”, sementara beberapa pasal dalan RUU itu juga justru mereka anggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam? lihat: Beberapa Pasal Masaalah. Tapi penjelasan Seno Adji menghindari pasal-pasal yang justru merupakan sumber perbantahan sekitar RUU itu. Sepanjang yang mempunyai kekuatan hukum kelak adalah pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-undang, dan bukannya penjelasan pemerintah ataupun pidato Presiden, maka penjelasan Seno Adji nampaknya di sini tidak lebih daripada hanya sekadar memenuhi prosedur ketata-negaraan. Orang masih tetap gatal untuk menebak pertanyaan-pertanyaan dan masalah yang belum terjelaskan.

Misalnya saja, bagaimana proses RUU ini digodok sebelum kemudian disampaikan kepada Presiden untuk ditandatangninya dan kemudian disampaikan kepla DPR tanggal 16 Agustus yang lahl. Mengapa satu lembaga yang penting bahkan ang paling penting dalam hubungan dengan masalah perkawinan milik pemerintah sendiri yaitu Departemen Agama tidak ikut serta secara penuh dalam proses penggodokannya sejak awal? Malah di luar orang curiga Menteri Kehakiman Prof. Seno Adji sendiri, yang kemudian ditugaskan pemerintah memberikan penjelasan kepada DPR, juga tidak diikut sertakan dalam proses lahirnya RUU tersebut.

Semua itu agaknya bukan tidak penting dalam hubungan dengan timbulnya reaksi-reaksi tajam golongan Islam terhadp RUU Perkawinan itu sekarang. Sebab lebih dari hanya sekadar masalah mengatur soal-soal perkawinan, lahirnya RUU itu sendiri banyak dinilai sebagai suatu bagian dari kegiatan politik “yang masih menaruh kecurigaan terhadap golongan Islam”. Dan dalam keadaannya sekarang, di mana golongan Islam merasa dikucilkan dari peranan politik dan kurang dapat peranan, suatu RUU yang sdikit-banyak menyinggung kaidah-kaidah Islam “secara gelap-gelapan”, akan dengan mudah ditafsirkan sebagai bagian dari “usaha golongan tertentu untuk lebih mendesak peranan dan ajaran Islam.” Perasaan seperti ini misalnya terambar dengan jelas pada kata-kata Hamka yang tanggal 24 Agustus yang lalu menulis di Harian Kami Jakarta bahwa “Kaumku Kaum Muslimin sekarang dalam suasana sangat lemah Lemah dalam politik, lemah dalam elonomi dan lemah dalam segala bidang.” Menurut Hamka: “Dalam saat golongan-golongan lain melihat kulit di luar itu, bahwa Kaum Muslimin sedang lemah, dapat dikutak-katikkan, di saat itulah ditonjolkan orang Rencana Undang-Undang Perkawinan yang pada pokok asas dan prinsipnya ialah memaksa Kaum Muslimin golongan mayoritas dalam Negara ini, meninggalkan Syari’at Agama nya sendiri tentang Perkawinan supaya menggarltinya dcngan satu peraturan dan perundangan lain yang maksudnya menghancurkan Asas Islam samasekali.” Surat Edaran Katolik Suara yang diutarakan tokoh tua Islam seperti Hamka atau Prof. Rasyidi ataupun K.H. Abdullah Syafi’ie memang bisa mengingatkan orang pada pendapat-pendapat ekstrim di kalangan Islam. Rasyidi misalnya menuduh RUU Perkawinan sebagai “Kristenisasi berselubung”. Tapi dalam masalah RUU Perkawinan, golongan Islam bukan tidak pernah menghadapi pengalaman pahit di masa lalu. Mereka misalnya bisa mengingat bagaimana nasib dua RUU mengenai perkawinan terdahulu — RUU Pernikahan Umat Islam dan RUU Pokok-Pokok Perkawinan — yang pernah sampai ke tangan DPRGR masing-masing di tahun 1967 dan 1968. Kedua RUJ tersebut — yang pada dasarnya mengakui pemisahan mengenai peraturan-peraturan tentang perkawinan bagi golongan Islam dan yang bukan Islam – telah terkatung-katung di DPRGR akibat sikap dari golongan Katolik yang menolak membicarakannya — dengan alasan “pengkotak-kotakan warganegara”. Mereka yang mengikuti proses pembicaraa mengenai kedua RUU tersebut di DPR GR dulu masih dapa mengingat pida V.B. da Costa, jurubicara fraksi Katolik dalam suatu pemandangan umum yang memperingatkan: “Orde baru itu sudah gagal untuk sebagian besar jika kedua RUU itu disahkan”. Sikap golongan Katolik itu kemudian dilanjutkan dalan bentuk aksi-aksi meninggalkan sidang dalam sidang-sidang Komisi E (Agama & Pendidikan) pada setiap kali Komisi itu membicarakan kedua RUU itu. Sikap golongan Katolik yang di parlemen menampilkan Harry Chan dkk waktu itu, mendapat kritik-kritik bahkan dari kalangan bukan Islam di luar DPRGR,. Harian Pedoman misalnya pada awal Agustus 1969 menulis: “Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur perkawinan dengan predikat agama yang di anut warganya itu mcmang sudah ada sejak sebelum Pancasila diresmikan dan telah diperkuat oleh Negara Pancasila.

Dan ini tidak perlu diartikan Republik Indonesia lalu telah berobah menjadi Negara Agama. Sebaliknya”, lanjut Pedoman, “dengan penolakan Partai Katolik, itu, warga Indonesia yang berakal sehat dapat menganggap bahwa sikap itu akan mengkhianati kepentingan sosial bangsa Indonsia, menentang perbaikan nasib kaum Ibu Indonesia yang kebetulan beragama Islam”. Harian itu akhirnya menganjurkan: “Hendaknya Partai Katolik menarik kembali sikap yang telah dirumusannya itu, yang telah menolak serta-merta Undang-Undang Perkawinan Ummat Islam, sebab Undang-Undang itu sama sekali tidak merugikan ummat Katolik, baik hak azaz agamanya ataupun hak azazi politiknya”

Memang tidak seluruh golongan Katolik setuju dengan sikap yang bisa memancing permusuhan agama waktu itu. Mungkin itulah sehabnya ketika dua bersaudara Lim Bian Koen dan Lim Bian Kie – keduanya sekarang sudah menjadi tokoh Golkar — turut memperkuat kelompok Hany Chan, partai Katolik sendiri secara resmi mengeluarkan edaran yang menegaskan bahwa kedua Lim itu bukanlah anggota partai Katolik. Tapi surat edaran itu bagaimanapun tidak menghapuskan kenyataan bahwa kedua RUU telah gagal dibicarakan DPRGR, karena sikap dan pendirian kelompok Katolik. Fihak Islam diam-diam naik pitam atas sukses Katolik itu. Apalagi sekarang RUU itu diganti dengan sebuah RUU Periawinan yang isinya oleh golongan Islam dinilai mengandung ketentuan-ketentuan yang “bertentangan” dengan hukum-hukum Islam. Walhasil fihak Islam yang tidak menyetujui RUU Perkawinan ini, menganggap cukup masuk akal kecurigaan mereka terhadap “permainan orang-orang Katolik”, terutama yang dekat dengan penguasa. Bahkan ada “teori” bahwa niat sementara orang Katolik ialah untuk menjadikan Indonesia seperti Vietnam Selatan, di mana orang Katolik berkuasa atas umat agama lain, Budha.

Konsultasi & Partisipasi

“Teori” semacam itu tentu saja masih harus dibuktikan kebenarannya. Dalam keadaan terdesak, sementara tokoh Islam memang gemar mengemukakan “teori” persekongkolan ini & itu. Dalam pada itu, RUU Perkawinan yang sekarang belum (dan mungkin tak akan dapat) dibuktikan sebagai buah cipta orang-orang Katolik dalam Golkar. Malah ada dugaan bahwa pendorong utama RUU Perkawinan ini adalah Ny. Tien Soeharto, yang akhir-akhir ini makin memperhatikan nasib wanita Indonesia dalam perkawinan. Dua minggu yang lalu, Ibu Negara memang bertemu di Jl. Cendana dengan tokoh-tokoh wanita di DPR, dan pembicaraan menyangkut soal RUU Perkawinan, tentu saja.

Banyak wanita, dan juga pria, memang melihat bahwa RUU Perkawinan kini sebagai sesuatu yang cukup baik. Paling sedikit tidak bertentangan dengan rasa keadilan terhadap “kaum lemah”. Bekas tokoh Masyumi Jusuf Wibiono dalam tulisannya di Indonesia Raya hari Senin bahkan membantah anggapan tokoh-tokoh Islam bahwa RUU Perkawinan itu merupakan “tindakan Pemerintah untuk mengurangi wewenang hukum dan mencegah kemajuan agama Islarm semata-mata”.

Betapapun juga, harus diakui bahwa proses penggodokan RUU itu tidak cukup mengundang partisipasi para pe mimpin masyarakat Islam. Masalahnya mungkin akan lain seandainya sebelumnya tokoh seperti Hamka misalnya diajak serta dalam konsultasi. Memang akan jadi persoalan bila hal itu dilakukan: sampai berapa jauh ulama seperti ataupun beberapa yang lain akan dianggap “mewakili” Islam? Toh kenyataan betapa berpengaruhnya tokoh-tokoh seperti itu tetap harus diperhitungkan. Tentu saja konsultasi telah dilakukan, tapi nampaknya baru terbatas dan agak tergesa-gesa. Departemen A,gama misalnya hanya berhasil menambahkan beherapa bagian dalam RUU itu, yang karena kurang diolah nampaknya, menyebabkan beberapa ketentuan jadi samar samar. Misalnya, soal peranan ketentuan agama Islam dalam proses sahnya perkawinan: sampai berapa jauh ketentuan hukum yang berlaku kini akan tetap dipakai, agak kabur dalam bab Penjelasan.

Lalu, apa yang bakal terjadi? Pejabat-pejabat keamanan menilai bahwa suasana tegang kali ini tidak akan menimbulkan ledakan apa-apa. Mungkin banyak kompromi akan terjadi. Bila akhirnya memang suasana rukun kembali, satu hal bisa tercatat: untuk pertama kalinya suatu RUU mengundang perhatian besar dari masyarakat. Seraya melupakan kata-kata yang keras, orang boleh senang bahwa suatu proses partisipasi politik telah berlangsung. Tentu saja apabila golongan Islam tidak lagi merasa sebagai golongan yang terpojok. Kemudian, masalahnya ialah bagaimana menghapuskan kecurigaan lebih lanjut. Issue “Piagam Jakarta” atau “Negar lslam” tak sebaiknya timbul lagi – tapi ke arah itu bukan golongan Islam saja yang harus diminta pengertiannya.

Terlepas Dari Soal

Tanggapan masyarakat terhadap ruu perkawinan. Perkembangan hukum perkawinan sejak zaman belanda. RUU perkawinan terlepas dari soal Islam atau tidak Islam, tentang kesatuan hukum di Indonesia.
“Perbaikan dilapangan hukum perkawinan wanita Indonesia memang harus diadakan. Tetapi, tak usah dicari perbaikan ini dengan jalan unifkasi’ — Prof: Dr. Gouw Giok Siong, Pembaharuan Hukum di Indonesia (1956)

TIBA-TIBA, kalimat sarjana hukum terkemuka itu seperti berbicar lagi kini. Selama beberapa minggu ini berbantahan tentang RUU Perkawinan hanya bising oleh soal “Islam” dan “tidak Islam”. Atau, hanya menarik karena semangat memperbaiki hak wanita di rumah tangga. Tapi mungkin oleh suasana panas, satu soal pokok agak dilupakan. Soal pokok itu juga merupakan soal klasik sejak tahun 1930-an: perlukah suatu unifikasi atau kesatuan hukum untuk masyarakat Indonesia? Dalam kata-kata Prof. Gouw (kini: Sudargo Gautama) 17 tahunyanglalu: “Apakah kebutuhan masyarakat kita memang memaksa akan diadakannya kesatuan hukum?” Khususnya hukum perkawinan, yang menyangkut faktor agama, adat, kepercayaan?”.

Dengan kata lain: mengingat adanya berbagai-bagai agama, adat dan kepercayaan di Nusantara ini, haruskah Indonesia hanya punya satu UU Perkawinan yang tunggal? “Kita harus berfikiran Pancasila”, jawahan khas seorang wanita anggota DPR dari Karya Pembangunan. Ia menolak gagasan adanya beberapa biji UU Perkawinan untuk masing-masing golongan Dan di depan sidang pleno DPR Kamis lalu, Menteri Kehakiman dalam mengantar pembahasan RUU Perkawinan menyebut soal persatua bangsa dalam hubungannya dengan perlunya “kesatuan hukum”. Jadi nampak nya fihak Pemerintah menghendaki adanya kesatuan atau unifikasi hukum dalam perkara nikah-talak –demi Pancasila, persatuan bangsa, atau yang semacam itu.

Kolonial

Yang menarik ialah lahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda di tahun 1937 pernah punya kehendak ke arah unifikasi juga — tanpa menyebut Pancasila atau persatuan. Waktu itu pemerintah penjajahan berusaha menelorkan Ordonansi Perkawinan Yang Tercatat, yang dianggap dapat merupakan satu langkah ke arah pembaharuan hukum perkawinan bagi golongan Indonesia. Apa lacur? RW Perkawinan itu kandas. Ia mendapat tantangan dari golongan agama, karena di dalamnya terdapat ketentuan yang melarang poligami. Dalam konsep tersebut, ditentukan bahwa satu perkawinan yang dicatat pada Catatan Sipil yang khusus akan dibentuk haruslah perkawinan yang sifatnya monogan. Prof. Pijper, seorang ahli masalah-masalah Islam, mengatakan bahwa RUU 1937 itu bagi golongan Islam dianggap sebagai usaha fihak Barat untuk menghapuskan poligami Islam. Di zaman sesudah merdeka, Pemerintah RI lebih berhati-hati dan bijaksana. Akibat desakan Front Wanita Parlemen, di tahun 1950 Pemerinta membentuk Panitia NTR. Tugas Paniti adalah untuk menyelidiki peraturan peraturan perkawinan yang ada, hingg kepada Pemerintah kelak akan dapa disajikan sebuah RUU Perkawinan. Tentang kerja Panitia untuk membuat unifikasi peraturan perkawinan ini, Prof Sudargo Gautama memberi komentar: “Orang tidak dapat mengatur dalam satu peraturan seluruh lapangan perkawinan sedemikian rupa hingga dapat dipenuhi kebutuhan semua aliran agama yang beraneka warna”. Itulah sebabnya Panitia kemudian mengubah sikapnya dengan membuat 2 (dua) macam peraturan. Pertama, peraturan umum, yang dinyatakan berlaku bagi semua golongan dan agama. Kedua, peraturan yang khusus bagi agama masing-masing.

Dengan adanya perubahan sikap Panitia itu, maka seperti dikatakan Prof. Sudargo, “sudah tak dapat lagi kita berbiara tentang kesatuan hukum dalam arti kata yang sewajarnya”. Bahkan Sudargo menegaskan: “Saya yakin bahwa cita-cita kesatuan hukum ini. tak akan sampai menjadi hukum positif.

RUU Pernikahan Umat Islam.

Di tahun 1967-1968, semangat unifikasi hukum perkawinan dikendurkan. Pemerintah mengajukan RUU Perkawl nall, dengan pasal 38 yang berbunyi. “Perkawinan bagi Umat-umat Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu-Budha. Umat-umat lain dan Perkawinan Campuran, diatur di dalam Undang-undan tersendiri”. Dan memang benar, pada masa itu juga. Pemerintah mengajukan RUU Pernikahan Umat Islam. Tetapi gagal. Bagaimana persisnya kemacetan kedua RUU itu di DPRR banyah keterangan yang bersimpang-siur. Ada dikatakan bahwa fraksi-fraksi lslam menolak RUU Perkawinan nasional, karena seperti dikatakan Ny. Asmah Syahroni anggota DPR, “kami ingin pengesahan nya senafas dengan pengesahan UU Pokok Pernikahan Umat Islam”(TEMPO 30 Juni 1973) Di samping itu diketahui bahwa para anggota dari fraksi Katolik menyatakan keberatannya bila RUU Pernikahan Umat Islam dibicarakan di parlemen. Sebab itu “bukanlah termasuk kompetensi parlemen dan pemerintah”, lepas dari soal baik buruknya itu RUU.

Nampaknya tokoh-tokoh fraksi Katolik waktu itu lebih condong ke arah unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Ini agaknya didorong oleh cita-cita ke arah terwujudnya negara Pancasila yang sekuler, tidak berdasarkan satu agama pun, yang memang merupakan cita-cita mereka. Di samping itu, mungkin ketakutan masih kuat bahwa golongan Islam akan meneruskan niat mereka ber-“Negara Islam” di Indonesia seraya membawa-bawa terus itu Piagam Jakarta sampai ke soal RUU Pernikahan. Tapi apapun usaha, RUU Perkawinan 1968 dan RUU Pernikahan Umat Islam akibatnya tidak pernah gol. Sekaligus, golongan Islam merasa tidak enak.

Melihat masih simpang-siurnya peraturan pernikahan yang dipraktekkan di kalangan Islam, gagalnya RUU Pernikahan Umat Islam berarti juga gagalnya suatu ikhtiar kodifikasi hukum Islam di bidang nikah-talak-rujuk di Indonesia. Seperti kemudian dikatakan seorang ahli hukum perdata yang bukan-Islam, kegagalan itu merupakan “kerugian” bagi umat Islam, yang tak mempunyai lembaga seperti Gereja Katolik tapi memerlukan semacam keseragaman dan kepastian dalam aturan-aturan pernikahannya. “Serentak dengan itu”, katanya pula, “sebagian besar orang Indonesia juga rugi, karena yang sebagian besar itu Islam”. Ia menganggap bahwa adanya UU Pernikahan Umat Islam akan memuakan suatu bantuan kepastian hukum sejumlah besar anggota masyarakat. “Fihak-fihak non-Islam seharusnya akan memberikan bantuan seperti itu”, tanya pula. “Apalagi UU Pernikahan Umat Islam tidak dengan sendirinya merugikan umat lain”.

Keteledoran Dep. Agama

Tentu saja harus diakui, belum banyak terlihat usaha Departemen Agama ke arah kodifikasi hukum pernikahan Islam. Tak nampak Departemen Agama memberikan prioritas kepada soal ini. Walaupun itu Departemen harus mengurusi Nikah-Talak-Rujuk tiap hari, dan walaupun kaum wanita sudah cukup santer berteriak, apalagi setelah Rachmawati Soekarno dicerai “begitu saja” oleh suaminya (TEMPO,30 Juni 1973), suatu strategi penertiban & pembaharuan fiqih pernikahan Islam belum terdengar dari kantornya Prof. Mukti Ali. “Memang suatu keteledoran Departemen Agama”, kata seorang cendekiawan muda Islam, “bila mereka tak memperjoangkan ke sidang kabinet dan pada Presiden, bahwa suatu UU Pernikahan Umat Islam yang tersendiri amat penting buat negeri ini”.

Pentingnya selalu UU Pernikahan Umat Islam bukan saja untuk melindungi para Rachmawati yang Islam (yang bukan-Islam sudah lebih terlindungi hukum), tapi juga buat berlangsungnya pembaharuan fiqih dari dalam. Sebagaimana yang tersirat dari tulisan tokoh Islam Jusuf Wibisono di Indonesia Raya Sabtu lalu, banyak dari fiqih yang ketinggalan zaman dalam mengatur posisi wanita Islam. Yang begitu harus dirombak Tapi Indonesia bukanlah Turki pada 7.aman Kenal Attaturk, di mana perombakan dipaksakan dari luar dan atas secara drastis. Keadaan sosial-politik berbeda, begitu pula waktu, apalagi di sini berlaku semboyan “biar lambat selamat”.

Melihat kenyataan-kenyataan Indonesia sendiri, unifikasi hukum perkawinan belum tentu satu-satunya jalan keluar. Apalagi baik Pancasila maupun UUD 45 tidak mengharuskan suatu politik hukum nasional yang menuju unifikasi.

Prof. Supomo

Dengan kata lain, soalnya lebih jauh dari soal yang lagi hangat dewasa ini: ketegangan antara golongan Islam dengan non-Islam. Para ahli hukum, yang hari-hari ini tutup mulut, mungkin karena keder oleh gelombang politik dan emosi, pastilah diam-diam teringat akan van Vollenhoven. Saljana hukum Belanda ini pernah memperingatkan pemrintah kolonial Hindia Belanda agar tak serampangan melaksanakan unifikasi hukum perdata. Ia menentang gagasan yang mau mengubah hukum adat dengan mengimpor hukum perdata yang berlaku di Negeri Belanda. Sebab, katanya, “jika hukum mau menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hukum ini pertama-tama harus sesuai dengan perasaan dan kesadaran hukum untuk siapa hukum ini berlaku”.

Di kalangan ahli-ahli hukum, pendirian van Vollenhoven mendapatkan pengikut, dukungan dan pengembangan lebih lanjut. Nama-nama tenar seperti Ter Haar, Supomo, Djojodiguno, R. Tirtawinata, Hazairin, Kusumadi, dan Chabot bukanlah nama-nama sepele. Yang menarik ialah bahwa para ahli itu, terutama Supomo, Chahot, J. Prins, Haairin dan Slamet, memihak unifikasi hukum kekeluargaan dan perkawinan. Dan begitu pula Prof. Sudargo Gautama. Dalam bukunya yang dikutip di atas, sang profesor menulis secara populer: “Benar dapat diakui di kalangan wanita Indonesia umuml1ya sekarang terdapat perasaan kurang puas dengan keadaan hukum perkawinan sekarang. Tetapi perjuangan ini sekali-kali tidak ditujukan ke arah diadakannya satu macam hukum perkawinan baru untuk semua golongan rakyat di negericita, tanpa memperhatikan perbedaan keagamaan, golongan rakyat atau suku bangsa yang bersangkutan”.

Dalam praktek, unifikasi hukum tak mudah terlaksana. UU Pokok Agraria tahun 1960 adalah contoh sebuah unifikasi hukum setelah kemerdekaan. Ini termasuk bidang hukum tanah, yang menurut Prof. Supomo sendiri sangat penting untuk di-unifikasi-kan. Meskipun begitu, toh UU tersebut tak berjalan secara semestinya. Azas Undreform hingga dewasa ini masih belum bisa dijalankan: di Sumatera Barat, misalnya, tanah adat tak bisa dibagi-bagi. Tentu saja dalam hubungan ini penolakan terhadap unipikasi hukum kadang-adang bisa dianggap sebagai sikap mau mempertahankan status quo nilai-nilai tradisionil, dan bisa dianggap kurang mempercepat modernisasi. Tapi masalahnya ialah: sampai berapa jauh modernisasi harus menggulung nilai-nilai tradisionil? Benarkah cara-cara modernisasi yang tak mau menemukan dinamika dalam tradisi itu sendiri?

Betapapun, agaknya orang bisa mengritik RUU Perkawinan yang sekarang- atau pun mempertahankannya – terlepas dari soal Islam & non-Islam. Orang bisa kembali mempersoalkan perlu tidaknya kesatuan hukum perkawinan tanpa agitasi atau permainan terselubung. Kini angin buruk telah mengacau di kedua sisi. Indonesia perlu bernafas jernih, dengan sabar.

Beberapa pasal masalah

Beberapa pasal ruu perkawinan dipermasalahkan golongan islam karena bertentangan dengan hukum islam. penelitian tempo tidak semua pasal bertentangan. ada 6 pasal sulit diterima ajaran islam.
BEBERAPA organisasi dan lembaga golongan Islam sejak beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan hasil penelitian masing-masing, pasal-pasal mana dari RUU Perkawinan sekarang yang mereka nilai berlentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Berdasarkan penelitian TEMPO tidak seluruhnya pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam dalam RUU ini tidak bisa dikompromi kan. Artinya jika golongan Islam menyatakan keberatannya, tidak ada alasanbagi golongan di luar Isiam untuk tetap mempertahankannya. Dan sebaliknya golongan Islam masih bisa mengadakl kompromi mengenai hal itu. Pasal-pasal itu misalnya mengenai waktu tunggu (iddah), larangan kawin lagi bagi suamiisteri yang sudah bercerai uIltuk kedua kalinya, soal batas maksimum untuk poligami, dan juga soal batas minimum. umur untuk kawin. Meskipun demikian, tetap terdapat sejumlah ketentuan dalam RUU ini yang agaknya sukar sekali untuk ditawar dari pendirian Islam. Inilah pasal-pasal itu:

1. Pasal 2 ayat (1), tentang kesahan perkawinan. Yang ditolak umat Islam bukanlah bahwa perkawinan itu dicatat, tapi bahwa pencatatan ini menentukan sahnya perkawinan. Dengan ini dikawatirkan bahwa motif agama pada perkawlnan – yang pada orang-seorang merupakan ukuran pokok tentang kesucian perkawinan pada waktu mereka melakukan perkawinan — diganti dengan motif administrasi negara yang hetapa pun juga tidak akan lebih kuat dari motif keyakinan agama. Dibubuhkannya kalimat “dan/atau ketentuan hukum perkawinan fihak-fihak yang melakukan perkawinan” sebagai syarat pelaksanaan dan sahnya perkawinan (setelah pencatatan), tidak dapat mengobati kekhawatiran di atas. Lebih-lebih karena di belakangnya ditambahi kalimat “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”. Sedang Undang-undang ini dianggap mengandung banyak fasal yang bertentangan dengan ajaran agama (Islam) dalam hal perkawinan.

2. Pasal 3 ayat (2). “Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Pengadilan, dapat memberi izin….”. Bagian ini dianggap penghapusan eksistensi atau setidak-tidaknya fungsi Pe ngadilan Agama. Lihat pula bagian Penjelasan (2): “Untuk memperlancar pelaksanaan Undang-undang ini Pemerin tah dapat mengatur lebih lanjut hal-hal tertentu yang memerlukan ketentuan pelaksanaan antara lain segala sesuatu yang bersangkut-paut dengan pengikutsertaan pengadilan agama dalam tatacara penyelesaian perselisihan perkawinan dan perceraian oleh pengadilan umum….”. Di sini terkesan Pengadilan Agama yang rupanya masih diberi hak eksistensi, hanya ikut-serta saja dalam keputusan yang akan diberikan oleh Pengadilan Umum. Harus diingat pula bahwa bagian yang memperkatakan ihwal pengadilan agama ini hanya diletak kan di Penjelasan dan bukan dalam fasal-fasal di dalam.

3. Pasal 11 ayat (2), tentang penghapusan halangan kawin akibat perbedaan agama. Konseptor RUU bisa mengambil alasan bahwa agama dalam kenyataannya tak jarang merllpakan penyebab timbulnya tindakan tidak berperikemanusiaan bila misalnya melarang anggota-anggotanya kawin dengan pemeluk agama lain padahal saling cinta-mencintai. Karena itu dinding-dinding agama bisa dijebol.

Fihak yang menolak RUU ini sebaliknya bisa mengambil alasan bahwa penjebolan dinding agama berarti penolakan terhadap keyakinan umat beragama yang mengimani agamaya sebagai satu-satunya jalan hidup yang benar. Meskipun demikian dalam penjelasan RUU mengenai hal ini disebutkan: “Bahwa ketentuan ini tidak berarti mengabaikan dan mengurangi norma-norma agama yang dianut oleh yang bersangkutan”.

4. Pasal 8 huruf c. “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: c. berhubungan sebagai anak angkat dan orang tua angkat atau anak anak dari orangorang tua angkat”. Bagian ini berada dalam satu kandang bersama pasal lain:

5. Pasal 62. Ayat (2) “Anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum sama seperti anak yang sah dari suami-isteri yang mengangkatnya”. Ayat (9): “Pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarganya sedarah dan semenda garis ke atas dan ke samping”. Dalam masyarakat Islam memang dikenal adopsi atau pengangkatan anak. Tapi tidak menyangkut hukum dan tidak merobah ketentuan hubungan darah. Anjuran terus-menerus untuk memelihara/mengangkat anak yatim misalnya hanya menyangkut aspek sosial dan bukan yuridis. Sesuai dengan semangat Islam, Qur’an telah membatalkan sistim adopsi yang mengakibatkan perobahan status hukum seperti dipraktekkan orang Arab Jahiliah, dan menyuruh memanggil anak-anak menurut bapa mereka. “Bila kamu tak tahu siapa bapa mereka”, demikian Qur’an, “maka mereka saudara kami dalam agama”.

Adopsi secara Kristen memang bersemangat untuk membentuk keluarga parental yang sama sekali terpisah dengan keluarga lain dan itu dilaksanakan dengan merahasiakan sampai mati siapa orang tua dari anak yang sebenarnya. Kritik dari Islam terhadap ini: kemungkinan di belakang-hari si anak-angkat mengawini salah-seorang famili yang sedarah, bagaikan Oedipus yang mengawini ibunya karena tak tahu.

Kesulitan dari semangat hukum Islam itu ialah bila orang berhadapan dengan anak yang tidak diketahui orang-tuanya. Kata-kata “maka mereka adalah saudara kamu dalam agama” saja mungkin masih menimbulkan ekses psikologis yang gawat pada si orang yang tidak tahu orang tuanya. Demikiau juga bila seorang anak lahir dari seorang isteri akibat perbuatan zina si isteri dengan pria lain: haruskah diberitahukan kepada si anak bahwa ia bukan anak si ayah? Kitab-kitab fiqh rupanya bukan hdak melihat kemungkinan ini. Dalam satu kitab disebutkan: bila si isteri yang zina itu melahirkan anak, maka haramlah hukumnya memberitahukan siapa ayah si anak yang sebenarnya. Jadi harus didustai sampai mati, demi keselamatan jiwa si anak (menurut keterangan ulama tenar. KM Syafi’i Al’Azami). Dalam hukum Islam ini termasuk kategori kekecualian.

6. Pasal 13 dan Pasal 49. Pasal-pasal ini melembagakan pertunangan dan memberinya status hukum. Yang serius ialah: anak hasil pertunangan bisa menjadi sah dengan sesuatu cara. Hukum Islam mengatakan: anak itu bukan anak sah. Ia paling jauh bisa dianggap “sah secara berdusta seperti yang sudah disebutkan di atas, demi kebaikan si ana dan kemudian si anak itu barangkali bisa pula mendapat waris.

Dengan kata lain, fihak Islam m-nganggap pasal itu sebagai kemungkinan melegalisasikan hubungan sex di luar nikah, dan mendorong perbuatan zinah sebagai “porsekot” ke arah “pengantin sengaja”. Sebaliknya, fihak yang mendukung pasal ini bisa mengatakan bahwa bagaimanapun zinah “persekot” itu bisa terjadi dan memang telah banyak terjadi, hingga perlu ada hukum yamg mengatur itu. Nampaknya latar belakama sosial punya peranan dalam melihat masalah ini. Para pendukung RUU yang paling gigih boleh dibilang berasal dari lapisan masyarakat yang kenyataan hidupnya banyak dipengaruhi oleh “bekas Belanda” atau “Barat”, terutama di kota-kota. Golongan Islam sebaliknya berasal dari masyarakat lain, di mana umpamanya pergaulan bebas sebelum kawin praktis boleh dianggap tidak ada.

Pro dan kontra RUU Perkawinatsekarang menunjukkan dengan jelas masih besarnya perbedaan nilai-nilai di masyarakat Indonesia sendiri. Masalal pokok di sini ialah: perlukah perbedaan nilai-nilai itu ditiadakan, antara lain dengan satu UU Perkawinan yang tunggal ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: