Awas, Pak Bardosono! Satu PSSI, Berapa Bahasa ?

Tempo 15 November 1975. PSSI tak pernah berhenti bergolak, peristiwa tiga minggu ini mengingatkan orang pada suasana menjelang Kongres PSSI di Yogya hampir setahun yang silam.
Waktu itu menjelang pemilihan pengurus baru, PSSI baru dibikin babak belur dari perlawatannya ke Eropa.- Sekarang menjelang turnamen Pre Olimpik, PSSI pun baru mengalami serangkaian kekalahannya dari perlawatannya ke Selandia Baru. Tapi masalahnya agak berbeda. Dulu yang dipersoalkan, pemilihan pengurus baru sekarang kristalisasi dari pengurus yang menang itu. Dulu sifatnya lebih terbuka sekarang baru terbuka setelah meledak dari dalam. Tiga orang pengurus terasnya mengundurkan diri dengan disertai pernyataan-pernyataan ramai di surat kabar. Mereka, Sutjipto Danukusumo, Kamaruddin Panggabean dan Hans Pandelaki, menyanggah keputusan Ketua Umum Bardosono (lihat Wawancara). Kendati pun begitu, pola isyu nampaknya tak banyak bergeser dari lingkaran “kekuasaan”. Dulu Bardosono menyatalian, pencalonan dirinya “mendapat restu Presiden”- sekarang kebijaksanaannya “telah diberitahu dan dibenarkan Presiden dan Wakil Presiden”. Meskipun yang terungkapkan kemudian adalah”residen akan merestui Bardosono kalau memang Kongres memilihnya”dan sekarang “Presiden dan Wakil Presiden menginstruksikan Bardosono untuk menyelesaikan persoalan dengan pihak KONl”. Penjelasan resmi yang langsung memang tidak ada. Sikap KONI dalam menangani masalah ini pun tak banyak berbeda. Berpegang pada prinsip “tidak mencampuri urusan rumah-tangga induk organisasi”, Pejabat Ketua KONI Pusat, Suprayogi, tak pernah goyah dari norma-norma sportivitas. “Pakailah bahasa olahraga dalam urusan olahraga”. Persis seperti petuahnya di depan Kongres Yogya. Dan pedoman itu diulang lagi dalam mengarahkan Musornas KONI se-Indonesia beberapa waktu yang lalu. Cuma sekarang nampaknya Suprayogi lebih berani dan lebih terperinci sikapnya. Sesaat menemui Presiden Suharto di Bina Graha tanggal 4 Nopember lalu, ia sempat menegur Bardosono agar sang Ketua Umum ini “mempergunakan bahasa olahragai”, dan lebih demokratis. Dan peristiwa itu terjadi di depan mata para wartawan “Ya, cuma itu sikap KONI”, kata Sekjen KONI Pusat Siregar pada TEMPO. Siregar yang dikenal sebagai otak mekanisme olahraga nasional menganggap pertikaian dalam tubuh pimpinan PSSI sekedar “soal yang sepele”. Tetapi, “ternyata PSSI masih bayi. Dan nilai apa yang bisa kita ambil dari olahraga untuk pembinaan bangsa, kalau soal yang diributkan semacam itu”, tambah Siregar sedikit filosofis. “Bagi saya”, kata Sekretaris Komite Olimpiade Indonesia, Suworo, “secara teknis kita sudah jauh ketinggalan dari luar negeri. Saya jadi malas kalau diajak untuk mencampuri tetek-bengek seperti itu. Kita sudah harus bekerja keras mengejar prestasi”. Tapi apa yang merongrong PSSI sehingga olahraga sepakbola ini bisa mengurangi nilai-nilai “pembinaan bangsa”? Dan apa pula yang menghambat prestasi PSSI? Berbicara soal sepakbola dengan latar-belakang dan masa depannya, nama Kosasih Purwanegara sekali-kali jangan dilupakan. Sarjana hukum, 62 tahun, yang kini menjadi direktur sebuah perusahaan real estate ini, adalah Ketua Umum PSSI sebelum kepengurusan Bardosono. Dan kini selaku Ketua Kehormatan dan Wakil Ketua Dewan Penasehat, Kosasih punya versi tersendiri. Setetes Air “Bagi saya sebab pengunduran diri ketiga pengurus teras PSSI itu bukan cuma soal dibolehkannya Iswadi cs main di tengah-tengah berlangsungnya kompetisi”, katanya. “Isyu itu hanya merupakan setetes air yang menyebabkan segelas air meluap”. Tidak berhenti pada perumpamaan itu, “Diplomat Sepakbola” Kosasih menambahkan: “Burung berkicau menurut suara masing-masing. Mana bisa kita merubah suara beo, mana bisa kita merubah suara ketilang. Tapi yang penting kan nadanya, bukan suaranya”. Nada itu, kata Kosasih, identik dengan pendekatan. Sama dengan the way of handling problems (cara menangani masalah). Ia meningkat lebih konkrit. “Saya paham secara juridis formil seorang Ketua Umum PSSI yang sekarang adalah mandataris Kongres, yang mempunyai wewenang mengangkat, memberhentikan dan memutuskan. Tapi terhadap ketiga pembantunya itu janganlah mereka diperlakukan seperti pelayan atau jongos. Mereka adalah orang-orang bola yang bukan baru lahir kemarin. Apalagi disebut-sebutlah soal dedikasi dan iktikad baik mereka”. Kosasih melanjutkan kisahnya. Pada tanggal 29 Oktober malam–dua hari setelah Bardosono menerima permintaan pengunduran diri Sutjipto Danukusumo (Ketua I), Kamaruddin Panggabean (Ketua II) dan Hans Pandelaki (Sekjen) – Kosasih memenuhi undangan rapat pengurus. Rapat tersebut dilengkapi dengan kehadiran Dewan Penasehat dan Dewan Pendapat. Langsung dipimpin oleh Bardosono. “Kemudian Ketua Umum minta kepada kedua Dewan ini untuk mengadakan rapat sendiri-sendiri. Hasilnya diserahkan kepada Ketua Umum”, ujar Kosasih yang menilai cara itu “cukup fair”. Kosasih tidak ingat siapa saja yang hadir dalam rapat Dewan Pendapat. Tapi ia menyebutkan rapat Dewan Penasehat itu langsung dipimpin Ketuanya, Maladi Hadir sebagai anggota: Kosasih, Sri Amin, Abdurachman Setjowibowo, Wibowo dan Rasjid (dari Aceh). Karena rapat Pengurus PSSI tersebut, maka rapat Dewan Penasehat pun menyesuaikan acaranya. Hasil rapat kemudian dirumuskan Maladi. Kebijaksanaan Ketua Umum secara juridis formil diperinci sistimatisnya dan dinyatakan sah. “Setelah itu baru pimpinan rapat Maladi menanyakan, sekiranya dalam rumusan itu masih terdapat kekurangan yang perlu ditambahkan kata Kosasih. “Saya lihat justru yang terpenting tidak termuat. Cara demikian merupakan tantangan bagi diri saya. Saya minta agar ketiga pengurus itu dilepas dengan ucapan terima kasih atas dharma bakti secara terhormat. Peristiwa itu pun dinilai Kosasih sebagai suatu cara pendekatan. sebuah contoh bagaimana Pengurus PSSI sekarang menangani masalah. “Saya sangat menghargai pendirian ketiga orang bekas pengurus itu. Tapi yang penting supaya perlakuan itu tidak terulang dengan penggantinya. Yang lewat sudahlah lewat. Lihat saja ke depan”. Masa depan PSSI pun tak seluruhnya luput dari tanggungjawab Kosasih, paling tidak secara moril. Malah ada yang menuduh, Kosasih-lah yang melahirkan kepemimpinan yang ada sekarang ini. Ia tidak membantah, meski tidak seluruhnya menerima. “Saya tetap berpendapat, untuk membina dan meningkatkan prestasi PSSI, tak mungkin hanya mengandalkan kekuatan swasta. Harus ada saluran yang dapat memperoleh dukungan dan fasilitas pemerintah. Tak peduli siapa yang memimpin syarat itu harus dipenuhi”, kata Kosasih yang nampaknya tanpa sadar berusaha menerapkan “bahasa kekuasaan” ke dalam “bahasa olahraga”. “Tapi setelah saya gagal mempersatukan Trio Plus ke dalam kepengurusan yang akan dipilih. saya dengan tegas mencalonkan Pak Tjip (Sutjipto Danukusumo) sebagai Ketua Umum. Tapi Pak Tjip menolak dengan alasan, ia tidak sanggup dan sebaliknya menyarankan Pak Bardosono, dengan catatan Pak Tjip yang lebih berpengalaman akan mendampinginya. Begitu jawab Kosasih. Konon kabarnya. Kosasih sendiri akan mengundurkan diri dari Dewan Penasehat seusai turnamnl Pre Olimpik bulan Pebruari tahun depan. Begitulah “nada” tanggungjawab Kosasih. Satu hal yang membikin bekas Ketua Umum PSSI merasa “iri” terhadap pewarisnya sekarang adalah di samping fasilitas yang berlimpah, kekalahan yang berlimpah, tokh tidak mengundang kritik yang berlimpah. “Coba kalau dulu, PSSI kalah, habis deh kita dihajar Pers. Dituntut mengundurkan diri segala, tidak tahu malu, muka badak, sampai-sampai pak Paryo mengundurkan diri. Mengapa sekarang wartawan kok pada diam. Tidak bisa hanya mengatakan ‘sayalah yang bersalah, sayalah yang bertanggung jawab’, tapi tanpa suatu koreksi. Apakah kalian takut dibredel?”. Sindiran serupa itu baik juga ditujukan kepada peserta Kongres di Yogya maupun di Medan baru-baru ini. Buat awam memang serba susah. Kepalang sudah jatuh

cinta, tapi tak tahu ke mana arah buah hatinya PSSI itu hendak pergi. Lebih-lebih buat wartawan yang dengan setia mengikuti–dari balik dinding ruang pertemuan PSSI jalan rapat team-manager pada tanggal 16 Oktober malam. Seusai rapat, Bardosono tegas-tegas menyatakan bahwa peraturan pertandingan yang melarang Risdianto, Iswadi, Abdul Kadir, Hartono, belum dicabut – masih berlaku. “Jadi buat apa team manager-meeting ini?”, tanya wartawan. “Saya kan harus demokratis, harus berpegang pada peraturan. Setelah saya mendengarkan saran-saran dari daerah, hanya dua utusan dari Persija dan Persebaya yang setuju. Lainnya menolak dan ada yang abstain”. Lalu Bardosono yang didampingi Erwin Baharuddin dan Suhardjo, sempat memperinci sikap ke-14 utusan yang hadir dari 18 team peserta putaran final PSSI. “Kalau saya mengijinkan ke-empat pemain itu memperkuat bond mereka masing-masing, Persema akan minta juga supaya pemain-pemainnya di Diklat Salatiga diperbolehkan main”, kata Bardosono. “Ka]au begitu Coerver yang ditinggalkan sendiri di Salatiga bisa kedinginan, dong”. Biasanya pada saat jam dinding hampir menunjuk pukul 11 malam, tak seorang pun dari ke-13 wartawan yang hadir dalam ruang kerja Ketua Umum PSSI itu, merasa ragu atas kekuatan pernyataan Bardosono. Apalagi mengharapkan akan terjadi keputusan sebaliknya di tengah proses kompetisi mendekati penyelesaian. Ternyata kemudian keputusan berbalik 180�. Kepengurusan PSSI di bawah Bardosono baru berusia 10 bulan ketika perpecahan terjadi. Kurang dari seperempat periode kepengurusan. Adakah ia dengan tindakan-tindakan drastis itu dapat menggunakan “sisa” tiga-perempat periode kepengurusan untuk memperbaiki keadaan dan menjadikan PSSI induk organisasi yang sukses? Ada yang optimis, tapi ada pula yang pesimis. Yang pertama menganggap tindakan-tindakan yang tak lain itu perlu diambil demi disiplin dan kelancaran roda organisasi. Dasarnya, seperti berulang kali diingatkan Bardosono, adalah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga serta “Buku Hijau” – yang berisikan Garis Besar Haluan Sepakbola dan diterima Kongres Yogya sebagai pedoman pembinaan. Jadi titik-berat ada pada “bahasa kekuasaan”. Pendapat yang kedua, terang-terangan menolak konsep PSSI sebagai wadah ormas, meski diakui mula pertama PSSI lahir berkat diilhami semangat perjuangan bangsa. Tradisi PSSI itu, kata yang menganut pendapat ini, perlu dipelihara tapi harus juga diselaraskan dengan “bahasa olahraga” yang berkembang menurut zaman. Jadi praktek-praktek yang dilakukan “Orang Kuat” Bardosono berdasarkan “Buku Hijau” akan lebih kentara ketimbang akal sehat keolahragaan. Tapi ada juga yang menilai kepemimpinan Bardosono – Sutjipto – Panggabean – Pandelaki, sebagai sintese dari dua pendapat tersebut. Dan kwartet itu ibarat kartu boleh diumpamakan sebagai full house. Lengkap dan saling mengisi. Tapi nyatanya konsep pembinaannya berpijak pada dasar yang terlalu muluk. Sehingga secara strukturil dan proseduril pelaksanaan suatu program kerja acap mengalami kemelesetan. Ibarat orkes, dirigen Bardosono ingin mempertahankan “nada”nya (yang menurut trip SPP “sumbang”). Tapi sumber lain TEMP0 di PSSI mengatakan, masalahnya tidak begitu sederhana. “Pak Bardosono mempunyai troefkaart, untuk membenarkan tindakannya Apa itu? “Tunggu saja kalau mereka menuntut soal penyalahgunaan tandatangan PandeIaki”, kata sumber itu. Itulah barangkali sebabnya. Bardosono dalam wawancara dengan TEMPO mengancam agar mereka “berpikir 2 kali mungkin 12 kali” sebelum melakukan tuntutan itu. Rupanya pergolakan yang terjadi selama ini baru merupakan pendahuluan dari kristalisasi selanjutnya. Bardosono tidak berhenti di stu. Jabatan Panggabean sebagai Komwil PSSI dicabut dan diganti orang lain “atas permintaan para Komda”. Ia terang-terangan menyatakan bahwa team Pre Olimpik Indonesia akan ditangani Ketua Umum sendiri, meski dalam konperensi pers Coerver tanggal 76 Nopember lalu, Bardosono memperlihatkan sikap mengalah. Apa yang akan terjadi dengan PSSI menjelang kwalifikasi Pre Olimpik sukar ditebak. Kita penggemar sepakbola baiklah sabar mengikuti, tidak mendahului Kongres yang nota bene merupakan kekuasaan tertinggi untuk memvonis kepemimpinan Bardosono. Perlu 3 tahun lagi? Entahlah, lebih cepat rasanya lebih baik.

Tempo 15 November 1975

Wawancara Dengan Bardosono

BARDOSONO Ketua Umum PSSI kini menghadapi sebuah “trio” yang lain. Dulu “Trio Plus”, saingannya dalam Kongres yang dengan sekali gebrak bisa dikalahkannya. Kini “Trio SPP”: Sutjipto Danukusumo, Kamaruddin Panggabean dan Hans Pandelaki.
Ke-3 pengurus teras PSSI ini mengundurkan diri sebagai protes. Peraturan Pertandingan (PP) PSSI yang dirumuskan dalam Kongres : Khusus di Medan April lalu, tiba-tiba dicabut kembali oleh Pak Ketua Umum, saat kompetisi tengah berlangsung. Gantinya ialah Surat Keputusan No. 80, hasil Panitia Ad Hock yang dipimpin Bardosono sendiri. Kenapa? Dalam PP yang semula, terdapat larangan bagi pemain kontrakan klub luar negeri untuk memperkuat bond mereka masing-masing yang ikut dalam kompetisi, sebelum mereka mencapai batas waktu 9 bulan sejak mereka balik ke Indonesia. Ini akan mengenai diri 4 pemain nasional yang dikontrak luarnegeri: Iswadi, Risdianto, Hartono, dan Abdul Kadir. SK No. 80 nampaknya dibikin buat mereka: sebab larangan semula kini ditiadakan. Sebab kata Bardosono kepergian mereka atas izin Ketua Umum PSSI dan kembalinya juga atas panggilan PSSI. Di bawah ini hasil wawancara TEMPO dengan Ketua Umum Bardosono. Tanya: Bagaimana duduk persoalan pengunduran diri 3 pengurus PSSI itu? Jawab: Persoalan pokoknya adalah diizinkannya keempat pemain itu dalam kompetisi nasional (1973 – 1975) ini. Sementara 3 orang bekas pengurus itu tetap menolak diikut-sertakannya mereka dengan dalih: harus menunggu 9 bulan dulu. Atas dasar itu saya mengadakan perkiraan keadaan. Persija dan Persebaya pasti tidak akan senang dengan keputusan itu. Kemungkinan besar mereka akan menarik diri dari kompetisi. Jika hal itu terjadi, kesannya akan kurang baik terhadap PSSI. Dan ompongnya justru pada gigi paling depan. Beda pendapat antara trio Sutjipto Panggabean-Pandelaki dan Bardosono mengenai PP Medan itu, konsep atau bukan memang bisa jadi persoalan. Fihak “trio” menganggap PP itu sudah sah, karena telah diundangkan di depan peserta Kongres. “Saya sendiri yang membacakan keputusan hasil sidang paripurna waktu itu (27 April 1975) di kediaman Gubernur Marah Halim. Dan disaksikan oleh seluruh peserta sidang”, kata Pandelaki. Akan Bardosono menganggap PP itu masih merupakan bahan-bahan saja. Dan masih perlu disempurnakan. Dan penyempurnaannya dipercayakan kepada Ketua Umum PSSI. T: Betulkah PP itu sudah dibacakan di depan sidang pleno Kongres husus? J. Di Medan, keputusan itu tidak dibacakan. Dalam pleno saja tidak. Apalagi dalam Kongres. Karena itu masih merupakan bahan yang belum sempurna. Oleh ketiga bekas pengurus ini, PP itu dianggap sudah sah. Saya menganggap belum. Sebab saya belum lihat dan tanda-tangani. (PP ini kemudian beredar dengan tanda: t.t.d. Ketua Umum PSSI, Bardosono). Wah, saya kan tidak enak. Kalau saya biarkan terus-menerus begini, lalu yang bertanggungjawab itu siapa? Ketua Umum PSSI atau mereka? Lantas saya bentuk panitia penyempurnaan. Dari segi materi pertandingan, Maladi dan Subronto. Dari segi sistimatik, Sumantri. Dari segi hukum, Muhono SH. Dan panitia ad hock itu, saya pimpin sendiri. Itu memang hak saya berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. T: Mengapa 3 orang itu tidak diikutsertakan? J: Karena mereka pasti tidak setuju. Mereka sudah beberapa kali menyatakan bahwa keempat pemain itu tidak boleh main. Kalau sudah begitu saya tinggalkan saja. T: Seandainya pemasukan keempat pemain itu dimusyawarahkan, kabarnya mereka akan terima. J: Sesudahnya baru bilang begitu. Mengapa tidak sebelumnya? Kalau sebelumnya mereka bilang begitu, tidak akan saya bikin sendiri. Dalam tempo 3 hari 2 malam, panitia ad hock menyelesaikan tugas mereka. Dan melahirkan SK No. 80 diundangkan dalam rapat paripurna PSSI. Minggu 26 Oktober malam. Pengunduran itu hanya bersifat pemberitahuan saja. Mulai saat itu semua Peraturan Pertandingan lama dinyatakan tidak berIaku. SK No. 80 ternyata membawa persoalan lain. Sebab dalam PP yang diedarkan itu–bukan yang asli–tercantum tanda-tangan Sekretaris Umum, Pandelaki. Sedangkan yang bersangkutan mereka tidak membubuhkan tandatangan itu – meski esok harinya SK No. 30 itu ditanda-tanganinya juga. T: Perlukan Sekretaris Umum ikut menanda-tangani Peraturan Pertandingan itu? J: Tidak perlu. Karena menurut AD/ ART peraturan mengenai PSSI dikeluarkan dan disahkan oleh Ketua Umum. Bukan oleh Sekum. T: Mengapa soal otentikasi itu – dengan menempelkan tanda-tangan Sekum PSSI – menjadi alasan bagi Pandelaki? J: Karena tidak ada alasan lain untuk menyerang saya. Dan, akhirnya tanggal 27 (Oktober), dia teken juga. Hanya mungkin dia tersinggung oleh Imron, Sekretaris Pribadi saya. Dan saya sudah tegur dia: Imron, kamu lancang ini. (Setelah Imron Arsyad menjelaskan bahwa penempelan tanda-tangan Pandelaki yang diguntingnya dari salah satu keputusan PSSI sebelumnya, untuk menghemat waktu demi teknis administrasi, Bardosono pun mengambil alih tanggungjawab itu) Padahal itu seharusnya dikerjakan oleh Sekum. T: Bagaimana jika Pandelaki menuntut ke Pengadilan? J: Silakan, kalau mau menuntut. Tapi, saya tidak akan menanggapi. T: Kalau Pengadilan memanggil, bagaimana? J: Silakan. T: Apa yang menjadi kekuatan hukum bagi Bapak dalam melakukan tindakan? J: Saya berpegang pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga PSSI. T: Kelancangan Imron memasang tandatangan Pandelaki itu bisa dipermasalahkan. J: Silakan. Imron pun bersedia dipanggil. Tapi, ia (maksudnya: Pandelaki) harus berfikir 2 kali. Mungkin 12 kali. T: Mengapa? J: Itu rahasia saya. Itu merupakan troefkaart terakhir. T: Mengapa tindakan Panggabean, yang mengedarkan PP tanda tangan Bapak disebut kriminil? J: Karena pada naskah Peraturan Pertandingan tertera Ketua Umum PSSI tertanda Bardosono. Padahal saya belum teken. Itu ‘kan suatu penyerobotan. Kalau saya tuntut, itu kriminil. Pemalsuan tanda tangan saya. T: Itukan cuma tertanda. J: Apalagi itu. Itu kan suatu pemalsuan. Seolah-olah aslinya sudah ada. Padahal belum. Itu ‘kan mengelabui yang terima. En, toh tidak saya tuntut. Lagi pula ia sudah mengundurkan diri, buat apa saya tuntut. T: Apakah itu bukan merupakan wewenang Panggabean selaku Ketua II (Bidang Kompetisi/Pertandingan)? J: Tidak. Itu tertanda Bardosono. Kalau tertanda Panggabean, itu urusan dia. En toh akan saya tegor: Itu bukan wewenangmu. Itu wewenang Ketua Umum PSSI, menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. T: Kalau Bapak menyebut tindakan Panggabean itu kriminil apakah tindakan Bapak bukan kriminil? J: Tidak. Sebab tindakan saya berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga PSSI. Tapi, kalau soal penempelan tanda-tangan oleh Imron, itu suatu kelancangan saja. Bagi saya itu tidak kriminil. Karena esok harinya Pandelaki ‘kan teken. T: Betulkah di antara mereka itu ada yang tidak menerima honor dari PSSI? J: Itu bisa dibuktikan pada Bendahara, Suwarno. T: Berapa honornya? J: Yang terang lebih besar daripada gaji wartawan. Dan saya tidak mau menyebut angka. T: Mereka jslga menyebut soal pemberhentian mereka itu menyinggung pribadi keluarga mereka? J: Tidak tahu saya. Lha, itu mengajukan permohonan sendiri. Atas permohonan sendiri, kok menyinggung. T: Bapak berbicara tentang dedikasi. Apakah mereka itu kurang dedikasi? Katanya, keterangan Bapak itu yang menyinggung perasaan keluarga mereka. J: Itu, saya kira bukan saya yang mengatakan. Tapi, wartawan yang menanyakan: Pak, apakah kalau mereka beritikad baik, nanti bisa diterima kembali? Ya, tentu saja. Tapi, hal itu dibalik. T: Apakah ada kemungkinan Peratura Pertandingan yang baru ini akan dicabut lagi? J: Tidak. Tidak akan saya cabut. Karena itulah yang menyebabkan 3 orang itu berhenti. Saya nyatakan bahwa peraturan Pertandingan Nomor 80, tidak akan saya cabut. Kita akan tetap berpegangan pada ini. Tanggal 26 Oktober malam itu juga — setelah SK No 80 dibacakan – Sutjipto Danukusumo, Kamaruddin Panggabean langsung mengajukan permohonan berhenti dari kepengurusa

n PSSI secara lisan. Sedangkan Pandelaki menyusul esok harinya. T: Sementara ini ada suara yang mengatakan Pak Bardosono …. J: Diktator? Itu tidak betul. Kalau saya diktator, saya tidak perlu menggunakan nasehat dari Dewan Penasehat, Dewan Pendapat, atau anggota Pengurus lainnya. Jika saya membuat keputusan sendiri, itu baru diktator. Dan diktator itu pasti tidak selamat. Maka dari itu. Dewan Penasehat, Dewan Pendapat, dan anggota Pengurus lainnya saya ajak bicara. Tapi yang setuju pada garis kebijaksanaan Buku Hijau. Kalau tidak menyetujui kebijaksanaan itu, ya apa boleh buat. Saya cari pembantu lain yang setuju. Dan saya berhak untuk memberhentikan dan mengangkat yang baru. T: Bagaimana duduk perkaranya dengan soal Presiden. J: Adalah kewajiban saya untuk lapor, daripada nanti Bapak Presiden baca dan menanyakan: Hei, Bardosono ada apa ini? Daripada lapor setelah beliau membaca di koran-koran, lebih baik saya lapor duluan. Saya melapor itu bukan dalam kedudukan sebagai Ketua Umum PSSI, tapi sebagai Sekretaris Presiden. Tidak hanya mengenai PSSI yang saya laporkan, juga tentang cabang olahraga. Atau persoalan lain. Jadi, tidak ada latar belakang apa-apa. Dan bukan maksud saya untuk minta backing, atau menggunakan nama baik dan kewibawaan Presiden, sama sekali tidak. Urusan PSSI adalah urusan Bardosono. Dan saya bertanggung-jawab kepada Kongres. T: Apa hasil pembicaraan dengan Ketua KONI, Suprayogi? J: Pak Suprayogi hanya minta lapor mengenai kejadian. Dan waktu itu saya terangkan secra umum. Juga Maladi Sumantri, Muhono, Suwarno, Erwin Bahruddin, dan Subandono (Ketua Komwil III PSSI) semua menjelaskan duduk persoalannya agar Pak Suprayogi mendapat gambaran yang luas. T: Bagaimna tanggapan Bapak terhadap komentar Bang Ali? J: No comment. T: Betulkah ada penyelewengan dalam Diklat Salatiga? J: Laporan kepada saya tidak ada. Kalau mengenai makanan itu kami tertibkan. Bukan karena terjadi penyelewengan. Tapi untuk meningkatkan gizi pemain, atas usul Coerver. T: Apakah manfaat Diklat terhadap pembentukan team Pre Olimpik. J: Kalau PSSI tidak punya Diklat, bagaimana peremajaan pemain untuk berikutnya. Peremajaan itu justru lewat Diklat. Sebab main sepakbola tidak hanya dengan kaki, tapi juga denagn otak. Meski jangka waktu Diklat Salatiga itu 2 tahun, namun sudah ada sebagian pemain yang matang. Menurut Coerver. sekarang sudah ada kurang lebih 8 pemain yang bertaraf internasional. T: Apakah inti team Pre Olimpik nanti terdiri daripada senior sekarang ini? J: Tidak. Nanti akan saya bentuk sendiri. Diklat Salatiga kita ambil beberapa pemain, atas usul dan pilihan Coerver. Kemudian hasil talent scouting (mencari bakat baru) yang nanti kita masukkan dalam Tamtama. Dari 2 materi itu baru nanti digodog, dan merupakan 1 team PSSI untuk Pre Olimpik. Jadi intinya sama, kita campur kok itu. Mengingat pembentukan team PSSI untuk Pre Olimpik itu akan ditanganinya langsung, Bardosono menjelaskan bahwa tidak akan ada lagi perasaan suka atau tidak suka terhadap seorang pemain. Asalkan pemain itu mau mati-matian membela baik nama Banosa dan Negara Indonesia. Kendati begitu ….. T: Beberapa waktu yang lalu Bapak mengatakan Kadir terlalu pendek, dan Jacob terlalu tinggi. J: Memang begitu, toh. Kan pendek toh. Terlalu kecil, toh. Dalam team Pre Olimpik nanti belum tentu Kadir dipasang. Karena terlalu pendek. Kalau Jacob itu bukan hanya terlalu tinggi, terlalu tua maksud saya. Tinggi itu, tinggi usianya. T: Bagaimana kalau Kadir mainnya baik? J: Nanti bisa diajukan. Kompetisi nasional yang diikuti oleh 18 bond ini, menurut Bardosono merupakan suatu “rahmat yang terselubung. Sebab memunculkan wajah-wajah baru yang selama ini tak terlihat. Paling sedikit tiap bond dapat diambil 5 pemain nasional. Belum lagi dari Diklat Salatiga. Total, sekarang ada 90 atau 100 pemain yang bisa dipilih. “Coerver, sekarang sudah agak lega. Sebab pilihannya sudah banyak”, ucap Badosono. “Bahkan ia bingung untuk memilihnya. Kipernya saja dapat 7 sekarang. Dulu bolak-balik, cuma Ronny Pasla. Kini ada 7 yang lebih baik dari Ronny Pasla. Setingkat dengan Sudarno. Juga pemain belakang dan depan, jumlah makin banyak. Jadi cukup materi sekarang. Dan saya akan pilih secara obyektif”. T: Jadi, apa wewenang Coerver dalam hal ini? J: Wewenang Coerver, dia sebagai coach saya tugaskan untuk memilih pemain secara objektif. Dan ia mengajukan kepada saya dengan saran: sebaiknya untuk kiper ini, cadangan kiper ini dan sebagainya. Lalu saya adakan rapat dengan Ketua Badan Team Nasional, Muhono. Dengan-Pengurus, Dewan Penasehat, Dewan Pendapat, dan lainnya. Jadi tidak saya putuskan begitu saja. Agar yang bertanggungjawab atas team nasional nanti, tidak hanya Bardosono sendiri. Tapi segenap pengurus. T: Bagaimana kalau Coerver mengusulkan si A, tapi tidak diterima? J: Coerver akan loyal. Sebab ia coach. dibayar. Yang punya wewenang mutlak adalah Ketua Umum, coach hanya usul. Sudah barang tentu saran-saran Coerver sangat saya perhatikan. Tapi, Coerver tidak boleh memutuskan sendiri. Ucapan Bardosono mengenai penanganan team nasional ke Pre Olimpik itu dengan cepat memanaskan telinga Coerver. Di depan anggota SIWO Jaya di Sekretariat PSSI, ia memberikan kartu tarohannya: bila pembentukan team Pre Olimpik masih tanpa kepercayaan penuh pada dirinya, ia akan berkemas untuk pulang ke Nederland. “Sebelum saya cuti ke Nederland, September lalu saya sudah dijanjikan untuk memilih pemain dengan kuasa pemnuh. Dan bertanggungjawab pada Ketua Umum PSSI. Kalau tidak lantaran janji itu saya tidak akan kembali”, kata Coerver sambil mengungkapkan akan kekecewaan hatinya selama di sini: Pertama, ia dikecewakan oleh kenyataan akan pemain pemain Diklat yang terdiri dari materi kelas 3 dan 4. Kedua, mengenai materi pelatih yang ikut program penataran yang tak bermutu sama sekali, kecuali gelombang pertama. Ketiga, adalah tentang maksud Bardosono yang akan menangani kesebelasan Pre Olimpik Indonesia. Suasana tegang yang mencekam Sekretariat PSSI, Kamis 6 Nopember malam itu nyaris bertambah dramatis, ketika Pimpinan Komwil II PSSI, Erwin Baharuddin yang melongok masuk ke dalam ruangan disuruh ke luar oleh Coerver. “Silakan anda ke luar. Ini urusan kami”, kata Coerver sembari mendorong Erwin ke ruang lain. Dan Erwin yang tak sempat bicara apa-apa –kecuali “nee, nee ” – akhirnya melampiaskan kedongkolannya pada pintu: daar, daar. Entah diapakannya. Tiba-tiba, pintu terkuak kembali. Mula pertama muncul seorang alat negara. Ia hanya berdiri tegap tanpa berbuat apa-apa. Lalu, masuk Bardosono, Maladi, dan Sumantri. Akan Erwin Baharuddin setelah menongol sebentar, ke luar lagi. Setelah Bardosono dan lainnya mengambil tempat duduk, Coerver langsung menembak jantung persoalan. “Sekarang, saya akan menanyakan kepada Bardosono, apakah saya akan diberi wewenang penuh untuk memilih dan menyusun team atau tidak”, kata Coerver. “Kalau tidak, saya akan mengepak barang-barang saya, dan kembali ke Nederland”. Lepas mendengar keluhan Coerver itu, Bardosono pun memberikan pokok-pokok kewenangan pada bekas pelatih klub Feyenoord yang dikontrak PSSI untuk jangka 2 tahun dengan bayaran 400.000 Gulden itu. Inti permasalahannya, antara lain: * Penyusunan team Pre Olimpik Indonesia tetap dipercayakan kepada Coerver. Hasil penyusunan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan langsung kepada Ketua Umum PSSI. * Team Manager bakal ditentukan kemudian. Penentuan Team Manager mana akan dibicarakan antara Ketua Umum PSSI dan Coerver. Pejabat yang dipilih berdasarkan usu] Coerver sendiri. Ketika penterjemah menyebut fungsi Bardosono sebagai pengawas, Coerver segera terlonjak. “Saya tak butuh seorang kontrolir. Yang saya perlukan adalah seorang pembantu
yang memahami sepakbola”, kata Coerver. “Kalau saya harus diawasi, maka kontrolir itu harus seorang yang lebih tahu mengenai sepakbola daripada saya”. Adakah “kuasa penuh” itu akan merupakan jaminan prestasi dari Coerver? “Dua kali dua sama dengan empat. Dan bola tetap bundar”, jawabnya diplomatis. Kekuasaan pertama yang dipergunakan Coerver selepas menerima tanggungjawab penuh sebagai pelatih, ia langsung mengumumkan calon pemain yang akan dipersiapkannya. Untuk kiper ia memilih: Ronny Pasla, Sudarno (Jakarta), Taufik (Medan), dan M. Fadlansyah (Kolaka). Back: Oyong Liza, Sutan Harhara, Suaib Rizal, Widodo (Jakarta), Yuswardi (Medan), Harry Muryanto, Risnandar (Bandung), Eddy Sabenan, Jacobus Makenwey, Johanes Jakadewa (Irian Jaya), Rani, Natsir (Aceh), Diana (Blitar), dan Sukamto (Bangka). Penghubung: Junaidi Abdillah, Sofyan adi, Anjas Asmara, Budi Riva (Jakarta), Hartono (Surabaya), Slamet Pramono (Blitar), John Simon (Langkat), Timo Kapisa, Jacobus Mobilala (Irian Jaya), dan Nobon (Medan). Penyerang: Risdianto, Iswadi, Andi Lala (Jakarta), Waskito, Abdul Kadir (Surabaya), Robby Binur, Henky Heipon (Irian Jaya) Henky Johnson (Yogyakarta), dan Deddy Sutendy (Bandung). Terpilihnya nama-nama ini, bukan berarti suatu jaminan bagi mereka untuk membela panji Indonesia, Pebruari depan. Kecuali, jika prestasi mereka memang lebih baik dari rekannya. Sebab tempat yang tersedia untuk pemain dan cadangan hanya 22 tempat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: