… Dan Para Golkar Pun Menjawab (Pemilu 1977)

Tempo 28 Mei 1977. SETELAH mengundang beberapa tokoh PPP dan PDI untuk diwawancarai di kantor TEMPO, serombongan wartawan TEMPO atas permintaan – telah berkunjung ke MB DPP Golkar, Jl. Majapahit, Jakarta.
Mereka diterima oleh Cosmas Batubara, 38, sekretaris bidang organisasi David Napitupulu, 42, sekretaris bidang pemuda dan ketua umum KNPI dan Moerdopo, 41, bendahara. Selain ketiga anggota DPP itu, hadir pula empat anggota DPR dari Fraksi Karya: Sarwono Kusumaatmadja, 34 dulu ketua dewan mahasiswa ITB, Rachmat Witular, 36, Ida Ayu Utanzi Piddda, 33 dan Djoko Sudyatmiko, 33. Selain keempat eksponen Bandung itu, turut hadir calon anggota DPR dari Golkar, Akbar Tanjung, 33, tadinya ketua umum HMI. Di samping wawancara malam itu, yang berlangsung antara jam 8 sampai 11 malam, tokoh-tokoh Dewan Pembina Golkar pun diwawancarai, seperti Mayjen Mas Isman (ketua umum Kosgoro) dan Mayjen R.H. Sugandhy (ketua umum MKGR). Sayang, TEMPO tidak berhasil bertemu dengan anggota Dewan Pembina lainnya, Letjen Ali Murtopo dan ketua umum DPP Golkar Amir Murtono. Tapi dua orang cendekiawan yang dekat dengan Golkar sempat dihubungi: Harry Tjan Silalahi SH (staf Centre for Strategie and International Studies) dan D.H. Assegaff (penanggungjawab harian Suara Karya). Rahman Tolleng juga berhasil ditemui. Ia bekas sekretaris bidang Tani dan Nelayan serta anggota Fraksi Karya Pembangunan. Seorang menteri yang ikut kampanye untuk Golkar pun memberikan keterangannya: Menteri Perhubungan Emil Salim. Sementara itu ada beberapa pendapat tentang Golkar yang dalam laporan terdahulu belum sempat dimuat. Misalnya dari bekas tokoh PNI Ruslan Abdulgani dan dua tokoh PDI, rans Seda dan Manai Sophiaan. GOLKA menang lagi. Tapi dibanding hasil yang dicapai dalam Pemilu 1971 (62,8%), dalam pemilu 1977 ini (62,14%), Golkar mengalami sedikit penurunan sekitar 0,5%. Padahal jauh sebelumnya, ketua umum DPP Golkar Amir Murtono sudah mentargetkan suara yang minimal sama dengan hasil pemilu 1971. Tapi tampaknya hal itu juga sudah disadari oleh Amir Murtono, yang menyebut bahwa mencapai hasil seperti tahun 1971 “sudah cukup berat”. Sebab baginya, “meraih kemenangan lebih gampang dari mempertahankannya”. Di mata Chris Siner Key Timu, ketua umum PMKRI, kemenangan Golkar tahun 1977 ini dinilai sebagai kemenangan antara tandakutip. Dengan fasilitas macam-n1acam, dengan mengerahkan hampir semua materi dan pejabat daerah, prosentase suara Golkar malah kurang dibanding tahun 1971. “Mestinya Golkar bisa menang 100%”, kata Chris. TEMPO. Apakah kemenanan itu sudah maksimal dan seperti yang diharapkan? Apakah kasus Jakarta, di mana PPP unggul, merupakan petunjuk bahwa di daerah di mana demokrasi berkembang – dan ada kemampuan membanding yang kritis di kalangan pemilih — maka Golkar kalah? Dan karenanya bisa pula disebut bahwa: Semakin iauh dari Jakarta, demokrasi semakin berkurang hingga Golkar menang? Cosmas Batubara: Memang secara nasional faktanya suara Golkar berkurang. Tapi di beberapa daerah suara itu meningkat. Misalnya di Jawa Timur, karena ada pembinaan. Di banyak kabupaten suara Golkar bertambah. Pasangsurut jumlah suara itu juga ditentukan oleh berubahnya sikap pemilih. Adanya fasilitas tak dengan sendirinya dapat dihubungkan dengan banyak sedikitnya suara yang diperoleh. Moerdopo: Suara Golkar banyak terkumpul di daerah di mana sarana pembangunan selama 5 tahun ini membaik. Di 11 kabupaten Jawa Timur, tahun 1971 suara Golkar minim. Tapi tahun 1977, karena adanya pembangunan, suara yang minim itu tinggal 5 kabupaten saja. Kasus Jakarta, belum cukup merupakan gambaran umum. Juga bila dibanding dengan kota besar lainnya. Di kotamadya Surabaya. suara Golkar lebih baik dari tahun 1971. Dan tidak benar bahwa semakin jauh dari Jakarta, demokrasi berkurang. Contohnya Aceh, yang paling jauh dari Jakarta. Kalau dikatakan di sana demokrasi kurang tentunya Golkar menang. Tapi nyatanya kok kalah. Moerdopo juga mengemukakan penjelasan apa sebabnya kursi Golkar kini berkurang di Jawa. Ini menyangkut perubahan jumlah kursi untuk setiap propinsi di Jawa. Menurut Moerdopo, berbeda dengan pemilu tahun 1971, untuk memperoleh sebuah kursi di Jawa kini dibutuhkan jumlah suara yang lebih banyak. “Jadi harga kursi di Jawa sekarang lebih mahal”, kata Moerdopo. Sarwono Kusumaatmadja: Saya juga punya asumsi bahwa di daerah yang belum terbina, suara Golkar turun. Anehnya di Bandung, di mana mahasiswa aktif bergerak, suara Golkar mestinya turun. Tapi baik di TPS di kampus atau asrama ITB maupun di pinggiran Bandung, Golkar menang berimbang dengan kontestan lain. TEMPO: Apa yang dimaksud dengan ‘pembinaan’ itu ? Dan caranya bagaimana? Moerdopo: Pembinaan organisasi. Di daerah di mana belum ada komisaris Golkar, tentunya massa pemilih dibina oleh komisaris kontestan lain. TEMPO: Tampaknya Golkar kuran memperhatikan angkatan muda. Mengapa? Dalam pemilu 1977 ini, angkatan muda dan mahasiswa lebih banyak bersimpah pada parpol. Sarwono: Bahwa angkatan muda cenderung pada parpol, itu tak begitu menggembirakan bagi Colkar. Tapi secara nasional, menguntungkan. Dan dilihat dari sudut perombakan struktur politik, hal itu positif. Seperti halnya di Amerika, tidak ada lagi ikatan yang tidak berubah terhadap satu kontestan. Dan hal itu biasa, sebab generasi muda dibesarkan dalam suasana politik sesudah 1966. Cuma harus diingat bahwa semua fihak tentunya menghendaki perbaikan kwalitatif. ADA yang berpendapat bahwa kampanye tahun 1977 ini lebih ‘santai’ dibanding tahun 1971. Tapi Manai Sophiaan. bekas tokoh PNI berpendapat lain. “Sekarangpenekanan terhadap parpol lebih keras dibanding tahun 1971 dulu”, katanya. “Dulu Golkar tidak takut kalah, karena situasinya sudah jelas. Sekarang Golkar ketir-ketir, apalagi melihat massa PPP yang begitu meluap. Di kota-kota besar, penekanan itu memang tidak terasa. Tapi coba lihat di daerah”. TEMPO: Apakah Golkar juga mendengar adanya kekerasan, penekanan yang umumnya dialami oleh PPP dan PDI? Hal seperti ini menurut pengakuan orang parpol memang tak dilakukan oleh Golkar. Melainkan oleh aparat pemerintah dan keamanan. Dan nyatanya hal seperti ini, sepanjang yang kami baca di suratkabar – juga berdasarkan laporan yang kami terima – tidak pernah dialami oleh Golkar. Cosmas: Kami juga punya setumpuk daftar massa Golkar yang menjadi korban kekerasan. Di Yogya misalnya, Golkar diperlakukan dengan keras oleh PPP. Dan menyebut Golkar sebagai ‘kafir’ saya kira lebih keras dari pada disebut sebagai koruptor. Kami juga sudah mendengar adanya kekerasan yang banyak dibicarakan dalam Forum Kontak dan Komunikasi. Kami sendiri kadang-kadang berfikir apa memang hal seperti itu bisa terjadi. Kami selalu melihat dulu laporan yang mana, benar atau tidak. Tapi setelah dicek, kenyataannya lain, dibesar-besarkan. Dan kami kan tidak mau bantah-membantah. Moerdopo: Soal kekerasan, kita harus tahu dulu apa sebenarnya yang ada di benak parpol hingga mereka berkata begitu. Tapi dalam hal ini toh sudah diselesaikan dengan para pejabat setempat. Dan yang dituduh melakukannya kan bukan Golkar. Laporan surat-surat kabar pun belum tentu benar. TEMPO: Benarkah ‘penekanan’ dalam pemilu 1977 ini lebih keras dari tahun 1971? David: Kalau ada anggapan bahwa penekanan tahun 1977 lebih keras dari tahun 1971, barangkali soalnya demikian: Tahun 1977, kebebasan menyatakan pendapat, juga keberanian orang, lebih banyak peluangnya. Dibanding tahun 1971, maka 1977 ruang gerak itu lebih luas. Orang lebih berani bersuara. Itu yang pasti. Moerdopo: Yang jelas dalam pemilu 1977 ada perubahan yang dulu tidak ada. Misalnya banyaknya jalan yang bisa dilalui sepeda motor dan kolt untuk membawa massa. Ini dapat mempengaruhi suasana kampanye. Tentang ekses pemilu itu, ada pendapat yang menarik. Yaitu dari Harry Tjan Silalahi SH, staf CSIS (Centre for Strategic and International Studies). Ia mengumpamakannya sebagai usaha
‘imunisasi’ seorang anak. “Setelah anak disuntik, biasanya lalu timbul panas. Gejala ini harus diterima sebagai konsekwensi untuk membuatnya kebal terhadap serangan yang lebih berbahaya. Efek samping itu mutlak”, katanya. Tapi kita toh tidak tinggal diam untuk mencegah efek samping itu. Jadi suasana panas itu lazim timbul dalam proses pemilihan. Tapi pemerintah juga tidak boleh tinggal diam untuk mengatasi efek itu”, kata Harry. Masalahnya tentu, apakah suntikan itu cukup sepadan – hingga kelak si “anak” tidak jadi kapok. Sementara itu, dalam wawancara khusus, baik Akbar Tanjung maupun Sarwono Kusumaatmadja menyayangkan kontestan yang mengandalkan “ikatan-ikatan primordial” seperti menampilkan tema agama. TEMPO: Bahwa PPP menampilkan lema agama, barangkali masih bisa diterima. Tapi kalau dalam kampanye nyatanya Golkar juga menampilkan tematema agama, apakah itu bukan berarti menyimpang dari orientasi perombakan struktur politik, seperti dulu sering didengung-dengungkan oleh Golkar? Cosrnas: Golkar sekedar menjelaskan, mendudukkan persoalan agama pada proporsinya. Moerdopo: Lagi pula agama bukan titik berat kampanye Golkar. Titik berat kampanye Golkar adalah pemerataan pemhangunan. KRITIK terhadap Golkar karena menampilkan tema agama, juga datang dari Rahman Tolleng, bekas sekretaris bidang Tani dan Nelayan DPP Golkar, bekas anggota DPR raksi Karya Pembangunan. Baginya, itu merupakan set back (kemunduran – Red.). “Golkar yang dikenal berorientasi pada program itu seharusnya mengemukakan program-programnya”, kata Tolleng. “Tapi nyatanya Golkar malah mengikuti pola permainan lawan. Lucunya, kok malah PPP yang banyak bicara tentaulg mempertahankan Pancasila dan UUD ’45, sementara Golkar sibuk dengan tema-tema agama”. Tapi apa kata Mayjen R. Sugandhy, salah seorang anggota Dewan Pembina DPP Golkar. “Soalnya Golkar menyadari sepenuhnya bahwa 90% pnduduk beragama Islam. Jadi untuk mengajak mereka, harus digunakan bahasa yang sama dengan bahasa mereka”, katanya. “Dan ini direncanakan dengan baik, dengan maksud menunjukkan kepada mereka hasil pemilu 1971, yaitu suksesnya pemerintah dan Golkar dalam pembangunan”, kata Sugandhy. Bagi Menteri Penerangan Mashuri, kemenangan Golkar juga salah satu sebabnya ialah karena masyarakat kita masih “paternalistis”. Dengan kata lain suara ‘dari atas’ menentukan suara dari bawah. TEMPO: Tidakkah patemalisme itu justru bertentangan dengan gagasan floating mass (masa mengambang)? Sarwono: Paternalisme itu adalah salah satu jenis dari sikap manusia. Tapi massa PPP maupun PDI kan juga paternalistis. Mereka memilih PPP misalnya, karena faktor-faktor fanatisme. Yang ideal ialah bila massa memilih kontestan menurut kepentingannya, karena alasan-alasan program. Golkar menginginkan yang ideal itu, yang lebih maju. Bagi D.H. Assegaff, Golkar yang baru berusia 10 tahun, tidak seuntung parpol. “Golkar harus menciptakan infra struktur sebaik.baiknya. Parpol yang lahir jauh sebelum kemerdekaan punya infra struktur baik sampai desa. Dan meskipun sekarang parpol tidak boleh sampai di desa, tapi saya kira kader-kader Kasimo ataupun Natsir masih ada”, kata penanggungjawab Suara Karya, koran Golkar itu. Di lain fihak, inilah pendapat Mayjen Isman alias Mas Isman, anggota Dewan Pembina DPP Golkar. “Sejak dulu saya tidak setuju dengan massa mengambang. Sebab akan menimbulkan floating leader (pemimpin mengambang)”, katanya. “Yang baik, ya yang biasa-biasa sajalah. Rakyat harus dididik secara wajar, kompetitif dan sehat, jangan dianggap bodoh. Tugas pemimpin ialah membawa rakyat sampai ke tujuan. Tapi mereka bukan bebek, sebab hanya bebek yang bisa floating. Sekarang, tugas kita bersama ialah meningkatkan cara berfikir mereka”. Isman benar. Sebab nyatanya, setidaknya menurut pengamatan Menteri Emil Salim, di beberapa daerah ‘bebekbebek’ itu tidak ada. Berkampanye atas permintaan Golkar untuk daerah luar Jawa, kepada TEMPO ia menyatakan, “di luar Jawa kesadaran politik ternyata tinggi. Cerdas. Dan pembangunan politik tumbuh”. Hal itu baginya membuktikan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu 1977, yang berbeda keadaannya dengan pemilu 1971. Menurut sejarahnya, duiu, sementara parpol-parpol masih sibuk dengan orientasi ideologi, muncullah Golkar memperkenalkan ‘semangat pembaharuan’ dengan “berorientasi pada program”. Dan cita-cita ‘perombakan struktur politik’ itu dimulai dengan dikelompokkannya berbagai partai dalam: PPP, PDI dan Golkar. TEMPO: Dalam rangka perombakan struktur palitik, sejauh mana Golkar melihat mekanisme DPR sekarang cukup memuaskan atau belum? Cosmas: Mekanisme DPR sekarang ini tidak menghalangi apa-apa. Mekanisme kan juga tergantung dari sesuatu materi yang dibicarakan, mau diapakan? Tapi harus diingat bahwa DPR hanyalah sebagian unsur saja dari keseluruhan tatanan politik kita. Masih ada komponen lain. Sementara itu mekanisme masih bisa dikembangkan lebih lanjut, meskipun memang memerlukan waktu yang lama. Fraksi Karya sendiri pernah mengeluarkan pernyataan, mengingatkan adanya konsensus untuk menciptakan sistim politik yang baik. David: Di DPR nanti, Golkar akan memperjuangkan hak angket. Dan saya kira para anggota DPR juga perlu didampingi oleh staf ahli agar supaya lebih bermutu. Cosmas: Soal staf ahli itu di masa mendatang akan didiskusikan. Tapi soalnya ialah apakah dananya ada? Soal lain ialah: Antara lembaga legislatif dan eksekutif selama ini tidak ada ‘gayung bersambut’. Para anggota DPR sudah bicara begini, bertemu dengan eksekutif, tapi kemudian tidak ada tindak lanjut. Moerdopo: Dalam waktu 5 tahun mendatang ini kita harapkan akan ada lembaga-lembaga yang melakukan ‘gayung bersambut’ itu. Lembaga-lembaga itu hendaknya memberikan umpan balik dan jangan diam saja. Sekarang ini memang dirasakan kurang komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Jadi dalam hal ini janganlah melihat masalahnya pada DPR saja. Djoko Sudyatmiko: Hambatan dalam mekanisme DPR sebenarnya tidak ada. Kalau ada kekurangan, itu biasa kan? Dan soalnya tatatertib DPR itu tidak setingkat dengan undang-undang. Untuk masa yang akan datang diharapkan DPR punya ketentuan yang mengikat seperti undang-undang selama ini, kita ngomong begini, eksekutif begitu. Lalu selesai. Cosmas: Kalau tidak mulai sekarang kita membangun demokrasi. kapal lagi? Kita akan mengusahakan sistim yang berbobot, sebuah parlemen yang didengar oleh semua fihak. Kekurangan seperti itu juga kita rasakan sendiri. Rahmat Witular: Saya kira sekarang ini efektivitas DPR meningkat sedikit demi sedikit. Tapi secara totalitas, semua toh berkepentingan dengan pembaharuan politik. Jadi satu sama lainnya bergerak ke arah kesempurnaan. Juga pers. Maka sebaiknya pers tunjuk hidung saja, anggota DPR mana yang diam saja, yang tidak melakukan apa-apa. TEMPO: Kami ingin tahu program atau pendapat Golkar yang kongkrit tentang beberapa hal. Seperti pemberantasan korupsi, kebijaksanaan ekonomi termasuk penanaman modal asing, landreform. Moerdopo: Dalam pidato terakhir di TVRI Amir Murtono dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan korupsi. Tapi korupsi kan tidak bisa diberantas dengan bicara saja. Faktor-faktor lain harus pula diperhitungkan, misalnya menaikkan gaji pegawai, memperbaiki budi pekerti, faktor mental pegawai, memberi suri tauladan dan sebagainya. David: Memang dalam hal pemberantasan korupsi suara Golkar seolah-olah kurang nyaring. Tapi di parlemen bisa diperiksa dokumen-dokumen perjuangan Golkar. Kenyataannya kami lebih dari nyaring. Cuma soalnya tidak ada koran yang memuat. Cosmas: Soal landreform. Golkar tidak hanya memperjuangkan soal landre form saja, tapi lebih dari itu. Misalnya landuse (penggunaan tanah – Red). Juga hal lain yang berkaita
n dengan masalah agraria. Golkar juga memperjuangkan masalah yang berhubungan dengan UU Perburuhan, misalnya jaminan kerja, kesehatan kerja dan sebagainya. Tentang landreform dan penanaman modal asing, Harry Tjan juga berbicara. Baginya, landreform itu perlu. “Terutama di daerah Jawa dan Bali yang sudah amat padat penduduknya”, katanya. Tentang modal asing, ia hanya berkata singkat: “Undang-undang Penanaman Modal Asing sudah cukup baik, kalau dilaksanakan dengan konsekwen”. TEMPO: Selama ini belum terdengar adanya UU yang datang dari inisiatif angota DPK. Selain atas inisiatif pemerintah. Cosmas: Kita akui selama 5 tahun ini memang belum pernah ada. Tapi sebaliknya DPR juga banyak menampung keresahan masyarakat, dirumuskan dalam bentuk resolusi hinga lebih konkrit apa yang diinginkan. Dalam hal ini DPR telah berfungsi sebagai penyerap aspirasi masyarakat. TEMPO: Bagaimana dengan UU Subversi Apakah Golkar ada niat untuk memperjuangkannya supaya dicabut? Cosmas: Secara keseluruhan Golkar mendorong usaha untuk meninjau perundang-undangan yang ada. Diseleksi, mana yang perlu penyesuaian baru. Dalam sidang-sidang DPR nanti akan ada tugas untuk meneliti kembali peraturan-peraturan yang ada. TEMPO: Bagaimana dengan pembinaan hakim, juga masalah pemindahan hakim yang selama ini agak sulit dilaksanakan ? Cosmas: Golkar memperhatikan masalah itu dalam rangka pembinaan hukum keseluruhan. Soal pembinaan hakim memang lama kita perbincangkan. Golkar menghendaki bagaimana supaya pemindahan hakim bisa terlaksana lebih cepat. Tapi selalu saja terbentur pada biaya. Soal lain yang belum selesai ialah apakah hakim ditangani oleh Mahkamah Agung atau Departemen Kehakiman. TEMPO: Apa pendapat Golkar mengenai masa transisi, dan apakah Golkar sekarang ini juga berpendapat bahwa sesudah pemilu 1977, masa transisi itu sudah berakhir? Dalam salah satu bukunya Letjen Ali Murtopo mengemukakan, sesudah pemilu 1977, pendulum tidak lagi bergerak ke kiri dan ke kanan. Dengan demikian masa transisi sudah berakhir. Sementara itu dalam UU Pokok Pers disebutkan, masa transisi berakhir setelah terbentuknya MPR hasil pemilu 1971. Dan selama masa transisi itu, masih dibutuhkan sebagi penerbitan pers. Dalam setiap kongres, PWI selalu mengharap agar SIT itu dicabut. Bagaimana pendapat Golkar? Cosmas: Golkar belum pernah memakai istilah masa transisi. Barangkali yang dimaksud masa peralihan – ya sama saja maksudnya. Tapi seperti yang telah saya katakan, kita akan meninjau apakah peraturan-peraturan yang ada sekarang ini masih lelevan atau tidak. Utami Pidada: Memang dirasakan adanya semacam penghalang kehebasan pers dalam UU Pokok Pers sekarang. Dalam hal ini, Golkar memang akan memperjuangkan pencabutan SIT. Bukan itu saja, tapi juga UU lain yang ada kaitannya dengan karyawan pers. Misalnya UU Perburuhan, di mana ditentukan dan dijamin lapangan kerja dan kesejahteraan bagi para wartawan. TEMPO: Ada kesan bahwa di luargedung parlemen, anggota DPR Golkar tidak berani bicara Juga kepada pers. Dan selalu mempersilakan untuk menanyakan sesuatu kepada ketua fraksinya. Cosmas: tu tidak betul. Semua anggota DPR diberi kebebasan untuk bicara. Tentu saja dalam rangka pola strategi. Dan itu kan biasa dalam organisasimana pun. Tapi sebagai mayoritas dalam DPR, begitu pendapat Ruslan Abdoelgani, “Golkar sendiri harus membina dinamika check and balance itu. Ia harus berarli menempuh perubahan, jangan bertahan pada adanya statusquo. Di sinilah letak tanggungjawab moral yang besar dari Golkar. Sekarang memang sudah ada stabilitas nasional. Tapi janganlah lantas menjadi beku dengan status quo katanya. Di lain kesempatan, kepada TEMPO Moerdopo menyatakan, Golkar tak bersikap apriori sebagai mayoritas. “Tunjukkan pada saya apa selama 5 tahun ini Golkar menggunakan kekuatannya sebagai mayoritas?” tanyanya. “Justru biasanya yang kita inginkan bulat, malah benjol. Ini prestasi Golkar yang tak pernah ditulis oleh pers”. Lalu Cosmas dan Pidada mengeluh, banyak hal-hal yang diperjuangkan oleh Golkar di DPR tidak mendapat kolom di koran. “Memang dimuat tapi hanya kecil saja, itu pun di halaman 12”, kata Cosmas. Tapi semua itu, bagi Moerdopo, tak menghalangi Golkar buat bekerjasama dengan PPP dan PDI. “Sebelum pemilu pun Golkar kerap melakukan pertemuan dengan rnereka”, katanya. “Dan setelah pemilu seruan Golkar ialah: ‘Yuk, kita bekerja lebih baik’. Dan karena itu inisiatif kerjasama tidak harus datang dari Golkar. Pimpinan-pimpinan harus sama-sama saling mendekati. TEMPO: Dalam Seminar Angkatan Darat II di Bandung tahun 1967 pernah disarankan untuk menyelenggarakan pemilu dengan sistem distrik. Bagaimana sekarang pendapat Golkar? Comas: Sistem distrik, belum waktunya dilaksanakan. Hal itu tergantung dari perkembangan dan pengalaman kita dalam dua pemilu selama ini dan di masa datang. Pengalaman kita dalam pemilu selama ini memang cukup baik. Cuma harus diingat adanya kemungkinan bahwa sistem itu berpengaruh atas persatuan dan kesatuan bangsa. Akbar Tanjung: Sistim distrik berbahaya, sebab masyarakat kita masih tradisionil. Kalau sistem itu dilaksanakan, maka calon-calon anggota DPR yang muncul adalah orang-orang yang ada kaitannya dengan ikatan primordial dengan massa rakyat, bukan ikatan program. Hingga kwalitas anggota DPR kurang. Ini tidak berarti bahwa saya menganggap anggota DPR yang sekarang ini bermutu. Tapi tampaknya ada kaitan antara Golkar, DPR dan ABRI. Setidaknya, begitulah kesan Rahman Tolleng. Ia beranggapan, peranan Fraksi Karya Pembangunan dalam DPR lebih banyak tergantung pada political will (kemauan politik) dari ABRI. “Bagaimanapun perimbangan kursi yang ada dan siapa pun yang menang, itu banyak tergantung pada kemauan politik tersebut”, katanya. “Dengan kata lain, tergantung bagaimana sikap ABRI terhadap Golkar atau mau diapakan Golkar oleh ABRI”. Pendapat Tolleng itu didukung oleh soal UU Perkawinan tempo hari. UU Perkawinan akhirnya diselesaikan dalam sebuah pembicaraan antara PPP dan Kopkamtib. Berarti ABRI ternyata bisa juga meninggalkan Fraksi Karya. Dalam searahnya, Golkar memang dibesarkan oleh ABRI sejak zaman Nasakom. Jenderal Nasution, dalam hal ini memegang peran penting sebagai tokoh pendirinya – ketika masih bernama Sekber Golkar. Dan memang ada kesan ada ikatan yang tak terpisahkan antara ABRI dan Golkar, meskipun sebenarnya ABRI adalah milik seluruh rakyat. TEMPO: Apakah ketergantungan Golkar pada ABRI selama ini bisa dianggap bahwa tanpa dukungan ABRI Golkar akan lemah? Cosmas: Kami tidak saling tergantung satu sama lain. Kalau pun ada ketergantungan, tidaklah pada orangnya tapi pada pola strategi. Betapapun, hal itu menimbulkan kesan bahwa Golkar adalah partai pemerintah. Kesan itu lebih kuat lagi karena selama masa kampanye, tak sedikit para menteri yang berkampanye untuk Golkar. Dan para jurukarnpanye pun terangterangan mengklaim pembangunan sekarang sebagai pembangunan yang diusahakan oleh Golkar. Bahkan keputusan Rapat Pimpinan Paripurna ketiga Golkar bulan Oktober tahun lalu di Surabaya menyebut pemerintahan sekarang sebagai pemerintahan Golkar. “Itu masuk akal, logis”, kata Mayjen Sugandhy. “Soalnya pemerintah dan pembangunan sekarang ini bisa ada karena Golkar menang dalam pemilu 1971 yang lalu”. Kalau demikian halnya, mengapa tidak secara tegas dan resmi Golkar dinyatakan sebagai partai pemerintah? Menurut Harry Tjan, bisa saja Golkar menjadi partai pemerintah karena proses sejarah. “Tapi saya menyayangkan kalau Golkar menjadi partai. Saya harap Golkar dapat mempertahankan identitasnya seperti sekarang”. Kalau Golkar tak ingin jadi Partai atau setidaknya tak ingin disebut demikian – mereka tentu saja harus membuktikan pada masyarakat bahwa mere
ka itu memang ‘lain dari yang lain’. Tapi mungkin soalnya lebih sederhana: cukup bila Golkar belajar dari sejarah. Atau dalam kata-kata bekas Menteri Perhubungan Frans Seda yang dulunya ketua Partai Katolik Indonesia: “… Agar Golkar tak melakukan kesalahan yang pernah dilakukan oleh parpol di masa lampau”. Bagi Seda yang kini anggota DPA, Golkar itu perlu menghindari diri dari sikap “mau menangnya sendiri kalau sedang berkuasa, kehilangan dinamika karena diikat oleh vested interest, dikerumuni kaum oportunis dan avonturir, bagi-bagi rezeki dan sebagainya”. Yang dikhawatirkan ekonom lulusan Tilburg, negeri Belanda itu rupanya adalah ini: “Kalau Golkar sampai-sampai kehilangan kemurnian dasar perjuangannya, maka ABRI dan Pemerintah juga yang bakal terkena getahnya”. Harapan Seda kepada Golkar: “Sebagai kekuatan sosial-politik terbesar di parlemen, Golkar hendaknya mampu menggairahkan kontrol demokratis”. Baginya, persoalan sentralnya ialah, bagaimana Golkar sebagai pendukung pemerintah mampu menempatkan diri sebagai pengawas. “Mengawasi orang yang didukung dan mendukung orang yang diawasi. itulah soalnya”, kata Seda. Tapi ke arah itu barangkali sang waktu juga yang akhirnya akan memutuskan apa jadinya Golkar kelak. Ucap Isman: “Golkar itu masih muda, butuh waktu untuk benar-benar menghayati getaran jiwa rakyat”. Dan tokoh kosgoro ini juga mengingatkan: agar Golkar mawas diri, hingga tetap mendapat dukungan rakyat, karena akhirnya toh rakyat juga yang menentukan”. Bisakah itu? Masa depan Golkar, menurut Harry Tjan, tergantung dari Golkar sendiri: Apakah Golkar dapat mempertahankan ciri khasnya. Yaitu sebaoai gabungan dari berbagai golongan profesi, sosial ekonomi dan cendekiawan yang mendasarkan diri pada program. Menurut pengurus CSIS – lembaga yang selama ini dipandang dekat dengan Golkar itu – “kemenangan Golkar sekarang dengan sendirinya akan mempertinggi tuntutan-tuntutan yang kongkrit dari rakyat”. Tak kurang dari dua pertanyaan penting yang diajukan Harry Tjan pada Golkar: “Apakah Golkar dapat berakar di tengah rakyat, tapi tak merambat di kalangan atas? Apakah Golkar dapat memenuhi aspirasi rakyat?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: