Selamat Jalan Bang Ali

Tempo 18 Juni 1977. “Ada, ada yang ditakuti dari Ali Sadikin itu. Apa? Ali Sadikin itu orang yang keras. Bung Karno, 28 April 1966 SEBELAS tahun kemudian, orang yang disebut Bung Karno “keras” itu masih tetap keras.
Ia masih bisa berteriak “goblog” kepada pembantunya yang berbuat salah – dengan kemarahan yang termashur itu. Dan ia masih seperti mendera dirinya sendiri dalan bekerja. Hari-hari terakhir masa jabatannya (akan habis menjelang akhir Juni ini – lebih cepat dari dugaan semula) ia lalui seolah-olah ia masih akan tetap ditugaskan di sana. Sampai di kantor jam 6.30 pagi. Kembali ke rumah jam 14.00 atau setengah tiga. Kemudian mulai jam 17.00 bekerja lagi di rumah termasuk menerima tamu – hingga jauh malam. Ia juga masih memilih olahraga yang keras. Bukan sesuatu yang bisa dilakukan sambil jalan, melainkan latihan kesegaran jasmani di ruang khusus di Balai Kota tingkat 4. Latihan berlangsung sampai satu jam, antara lain dengan mengayuh ergo-cycle. Hal ini dilakukannya dua kali seminggu, di samping berenang di kolam renang di rumahnya atau terkadang, di tempat lain. Sekali-sekali ia main sepakbola. Dua pekan yang lalu misalnya ia jadi kiper – posisi yang kurang cocok dengan semangatnya yang gelisah. Tapi dengan umur 50 tahun, fisiknya tak urung toh berubah. Berkat latihan dan disiplin dirinya (ia tak merokok), ada yang pernah menaksir bahwa kondisinya lebih muda 10 tahun dari umurnya. Namun rambutnya jelas menipis. Kerut di dahinya lebih kentara. Ia nampak lebih berat, meskipun tidak pernah gendut (77 kg dengan tinggi 1.78 m). Semua itu menyebabkan ia lebih nampak angker atau berwibawa. Yang membantu Ali Sadikin, selain keluarga yang tenang, barangkali juga sifatnya yang spontan, yang meledak dalam marah dan ketawa. Ia tak diam menahan perasaan. Tapi siapa yang tidak di”makan” oleh tugas selama sebelas tahun, dengan kota yang setegang Jakarta? Sadikin bukan perkecualian. Ia mulai dari tidak tahu apa-apa sama sekali tentang kota. Ketika Bung Karno, Presiden pertama dulu menunjuknya jadi Gubernur, isterinya – dokter gigi Nani Sadikin tertawa karena merasa aneh, bahwa suaminya dapat tugas itu. Tapi pengalamannya sebagai komandan dalaun ketentaraan toh ternyata berguna. Terutama dalam mengatur kembali organisasi pemerintahan daerah. Dan agaknya di sinilah prestasi Ali Sadikin yang terutama yang justru selama ini tidak terlihat. Seperti kata seorang pembantunya: “Bagi banyak orang luar kepemimpinan Ali Sadikin ditandai oleh kejutan-kejutan dan pembangunannya yang spektakuler. Tapi bagi kami yang di dalam ada hal yang lebih penting lagi ia meletakkan dasar tertib pemerintahan yang sebelumnnya belum ada”. Pembangunan yang spektakuler, selain menyebabkan ia dipuji tapi juga menyebabkan ia dicela — dan contohnya amat banyak tentang itu. Juga ucapan-ucapannya, sering mengandung humor tapi terlalu blak-blakan, sering menyebabkan ia menambah jumlah musuh. Tapi agaknya apa yang dilakukannya dalam organisasi pemerintahan daerah sukar untuk dibantah manfaatnya-juga setelah ia tidak ada di kantor gubernuran nanti. Soetjipto Wirosardjono, Kepala Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan DKI Jakarta, dalam tulisannya dalam majalah Prisma baru-baru ini menyebut beberapa pembaharuan yang dilakukan Ali Sadikin secara diam-diam di situ:  Ia mengakhiri dualisme. Sebelumnya, dalam pemerintahan daerah terdapat dua perangkat yang secara strukturil terpisah. Yang satu adalah perangkat pemerintahan pusat (lazimnya disebut: pamongpraja). Yang lain adalah perangkat otonom. Yang pertama merupakan aparat Departemen Dalam Negeri, bertugas menjalankan fungsi pemerintah umum di daerah. Yang kedua adalah aparat pemerintah daerah, berfungsi melaksanakan tugas yang sudah dilimpahkan kepada daerah. Dalam waktu kurang dua bulan setelah pelantikannya, Sadikin membereskan ini – dengan doktrin hanya ada satu perangkat pemerintah daerah. Dengan adanya perubahan itu, “saya misalnya, tak merasa jadi orang pusat”, kata Hafiz Fatchurachman. Asisten Sekwilda DKI yang waktu itu kedudukannya menempatkan dia sebagai orang pusat yang bekerja di pemerintah daerah. Semangat seperti itu tak timbul lengan sendirinya. Sebab pengelolaan kepegawaian, dari seleksi, pengangkatan, penempatan penggajian, jenjang karir dan semua aturan kepegawaian bersumber pada satu paket kebijaksanaan, yang berlaku baik untuk pegawai yang berstatus pusat maupun daerah.  Ia mempelopori adanya “badan perencanaan daerah”. Ali Sadikin sudah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan sejak 19 Juni 1968. Baru enam tahun kemudian, Bappeda ini berlaku untuk daerah-daerah lain, berkat Keputusan Presiden tahun 1974. Bappeda itu kini berfungsi sebagai staf perencanaan dari gubernur kepala daerah. Tapi waktu Sadikin memulainya, dasarnya lebih luas dari sekedar pejabat: untuk mengembangkan keikut-sertaan masyarakat, wakil pelbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat dimasukkan. Badan ini pun jadinya bukan cuma diisi oleh birokrasi pemerintah daerah.  Ia membagi wewenang kepada mereka yang di bawahnya. Sampai Juni 1966, para kepala perwakilan pemerintahan umum di tiga wilayah Jakarta yakni para bupati — tidak dilengkapi dengan wewenang yang cukup. Wewenang pengelolaan pemerintahan terpusat di tangan gubernur. Sadikin mengubah ini. Dilakukan “dekonsentrasi teritorial dan fungsionil”, dengan membentuk wilayah administratif “kota”, kecamatan dan kelurahan. Itu, tentu saja, cuma beberapa hal pokok yang dilakukannya. Yang lebih penting agaknya bahwa ia mulai tidak dengan sikap seorang petugas yang terhimpit oleh peraturan. “Saya lebih suka menyebutkan dia juga sebagai entrepreneur”, kata Hafiz, ketika ditanya tidakkah perobahan yang dilakukannya di tahun 1966 itu melanggar Undang-Undang yang ada. Dengan kata lain, Sadikin bisa dikatakan mendahului perubahan peraluran — yang kemudian memang sering terjadi. Mungkin itulah sebabnya, dengan sifat “keras”nya itu, ia bisa nampak seperti mau memaksa pergantian ketentuan. Soetjipto memberi contoh: ada aturan bahwa dari pungutan pendapatan tanah daerah dapat 40%, pusat 40%. Sadikin bilang “tidak”. Pusat 20% saja. Caranya, kata Soetjipto, “dengan membuktikan bahwa logikanya lebih genah, lebih adil”. Tidak semua kepala daerah, tentu saja, berani begitu. Ali Sadikin sendiri pernah mengatakan, bahwa kelebihannya untuk berkata blak-blakan kepada pusat adalah karena ia salah satu perwira ABRI yang paling senior. Sikap demikian juga diharapkannya bisa jadi semacam “pendidikan demokrasi”, karena tak serta merta mengiyakan bahwa yang dikatakan oleh atasan mutlak benar (lihat: wawancara, hal. 15). Tapi agaknya orang di “pusat” tak selamanya senang. Soegiharto, Ketua Fraksi Karya di DPR, misalnya menyuarakan perasaan itu dengan mengecam sikap Sadikin. Bagi para pembantunya, sikap Bang Ali punya dasar. Kata ajudannya, Chris Hutapea, ucapan Ali Sadikin “sebetulnya dimaksudkan untuk memancing reaksi”, sedang “sebelumnya sudah dilakukan usaha yang cukup lama”. Soetjipto punya penjelasan yang agak lain. Menurut “etik kekaryaan” memang “maki-maki harus dilakukan di dalam”, namun Ali Sadikin juga dididik dalam pasukan komando. Dalam saat-saat tertentu, ia menggunakan “terapi kejutan”. Kita bikin kejutan, kita juga harus tahu konsekwensinya, begitu katanya. Setelah itu ia mengukur kekuatannya: kira-kira ia bisa terus dengan rencananya atau tidak. Ada juga yang tidak bisa terus. Ir. Wardiman dari Biro II DKI, menunjuk misalnya ide “defisit aktif”. Ali Sadikin memperkenalkan ini: prinsipnya, penerimaan 100 sementara pengeluaran 120, dengan kekurangannya dicarikan gantinya oleh DKI sendiri. Pusat tidak mengizinkan ini, karena bisa ditiru oleh daerah lain, sementara defisitnya belum tentu benar. Betapapun Sadikin masih suka mencoba menawar. Tapi lebih dari ke Marinirannya, ia juga nampaknya memang suka adu argumentasi. Ketika suatu kali Arief Budiman (kini di Universitas Harvard) dianggapnya “mengacau” di Gelanggang Remaja, Ali Sadikin dalam suatu kesempatan melantik anggota Dewan Kesenian (a.l. Arief termasuk yang dilantiknya) langsung mengecam Arief. Dan langsung dari podium ia menantang: “Rief, jawab Rief!” Arief memang kemudian mendebatnya, dan Gubernur melayaninya, dan antara keduanya tak ada perasaan dongkol lagi. Tak mengherankan bila kaum intelektuil, para tukang kritik itu, terutama mahasiswa, merasa ada kecocokan dengan Sadikin. Mereka diam-diam mengagumi orang ini, orang yang tak
takut dan tidak sakit hati bila dibantah. Mungkin itulah sebabnya Ali Sadikin, yang diangkat oleh Sukarno dan pernah dicurigai sebagai unsur “Orde Lama” oleh para muda di kampus UI, kemudian terasa dekat bagi mereka. Diakui atau tidak, sumbangannya dalam meredakan beberapa peristiwa demonstrasi mahasiswa ialah karena ia tidak dianggap apriori memusuhi dan mencurigai mereka. Dan itu amat penting kiranya bagi sebuah ibukota. Ibukota negeri-negeri berkembang biasanya mengandung “arus bawah” yang suka beroposisi. Di Jakarta misalnya, di tahun 1966-1967, demonstrasi anti Bung Karno paling keras terjadi. Sebab sementara orang di daerah masih menganggap sang pemimpin bagaikan setengah dewa, di Jakarta segala gosip yang ganas berkecamuk — dan fakta-fakta yang buruk memang dengan lebih mudah terpaparkan tentang para bapak dan ibu pembesar. Kontras kehidupan dalam kota yang penuh persaingan ini juga menyebabkan rasa tak puas mudah terbit – meskipun tidak disuarakan oleh pers, seperti halnya di zaman Orde Lama dulu, di mana pers dibungkam. Bagaimana Ali Sadikin menghadapi ini? Mungkin sikapnya yang gemar adu argumentasi itu cocok untuk tidak melihat gejala “oposisi-oposisi”-an itu sebagai ancaman – apalagi ia nampaknya cukup populer. Tapi mungkin juga filsafat kepemimpinannya menolong. Dalam pidatonya di Manila waktu menerima Hadiah Magsaysay 31 Agustus 1971, ia menyatakan bahwa gubernur yang baik adalah “gubernur yang sepenuhnya menempatkan dirinya sebagai seorang kepala pemerintahan daerah, dari mana pun dia berasal dan afiliasi politik apapun yang dia anut”. Baginya, “menempatkan diri sebagai seorang gubernur juga berarti meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan golongan atau korps”. Dan agaknya kritiknya kepada tiga kontestan sekaligus di waktu pemilu yang baru lalu – meskipun ia ikut dalam rapat umum Golkar – merupakan pelaksanaan dari prinsipnya. Ia nampaknya berusaha benar, untuk bersetia kepada sikap fair. Kepada TEMPO yang mengkritiknya ia pernah berkata, bahwa tidak fair kalau dia tak diberi kesempatan membela diri dan membantah kritik. Ia sendiri membaca sejumlah besar koran dengan lahap, dan dengan kecepatan yang mengagumkan (“Mungkin dia belajar teknik baca cepat”, kata seorang pembantunya). “Pak Ali seolah-olah diperintah koran”, kata Humas DKI Syariful Alam. Waktu sarapan ia baca koran, di jamjam kantor awal ia baca koran — dan mencoret-coret dengan spidol merah apa saja yang harus diperhatikan, dan diperbaiki, oleh anak buahnya. Sedikitnya sehari 20 penerbitan yang ia “garap” begitu. Tapi adakah ia bersedia menerima kritik dari bawahannya? Beberapa pembantu dekatnya mengatakan “ya”. Ia setidaknya menciptakan iklim untuk itu, meskipun – kata Soetjipto – bagi bawahannya yang berlatarbelakang “feodal”, kesempatan yang ada itu jarang dipergunakan. Ir. Piek Muljadi, Ketua Bappeda DKI, atau Hafiz, biasa saja bila harus menunjukkan mana sikap Sadikin yang “tidak konsisten” dengan garisnya sendiri. Seperti suasana di rumahnya, di mana para pembantu rumahtangga nampak cukup bebas borsikap, bawahan Sadikin menyataksn bahwa hubungan mereka dengan Pak Ali tidak banyak bersuasana rikuh. Dulu waktu Bang Ali baru duduk jadi Gubernur mereka punya acara keliling bersama, menginap di rumah daerah pinggiran, dan di situlah mereka saling kenal dengan intim. Tiap Rabu juga ada acara minum kopi dan omong-omong bebas. Yang mungkin tidak banyak terdengar ialah justru suara dari kalangun DPRD. Tapi menurut Hafiz, hal ini disebabkan karena UU yang ada menentukan begitu rupa, hingga hubungan antara Pemerintah DKI dengan DPRDnya ibrat suami istri. Setiap kali persoalan diselesaikan di dalam. Nampaknya memang soalnya kemudian terserah kepada kwalitas para anggota DPRD. Tapi kiranya asas semacam itu agak kurang konsisten dengan “pendidikan demokrasi yang diniatkan Ali Sadikin. Toh rakyat di luar ingin tahu juga bahwa anggota DPRD mereka menyuarakan suara hati mereka, dan pemerintah daerah mau mendengarkan. Itu tidak berarti bahwa benturan antara anggota DPRD dengan Ali Sadikin tak pernah terjadi. Pengalaman Haji Hartono Mardjono SH. angota DPRD dari fraksi PPP misalnya cukup jelas. Dalam sidang pleno 1972 ia menkritik ketidak-beresan pembangunan terminal bis Rawamangun. Ali Sadikin marah besar kepadanya. Di muka sidang lenkap, tapi setolah hadirin lain diminta ke luar. Sadikin menyerang Hartono konon sembari menghantam podium. Hurtono yang waktu itu sudah hampir saja meninggalkan sidang, kemudian menegtahu bahwa Ali Sadikin bisa jadi baik. Sadikin mengirim Desun agar Hartono menemuinya. Mereka berbicara selama 5 jam. Dan menurut seorang pembantu Sadikin. Hartono adalah salah seorang anggota DPRI yang dihormati Bang Ali. Hartono sendirl tak pernah sowan ke rumah Sadikin, dan Sadikin sendiri tak menuntut agar ia disowani. “Hubungan kami tetap zakelijk”, kata Mardjono kepada TEMPO. Maka seraya ia memuji Ali Sudikin, bahwa orang ini tak punya sikap munailk, bila jadi tauladan bagi masyarakatnya dan “sulit dicari gantinya”, ia jugu menambahkan kritik. Ali Sadikin kadang-kadang terlalu mengutamakan strategi, hingga penyalahgunaan wewenang oleh bawahannya terasa seperti dibiarkan. Tak berarti ia tak pernah menindak anak buahnya. Tapi Sadikin pun punya batas – dan juga kesalahan, tentu saja. Mungkin penglepasannyu dari kursi penjabat Kepala Daerah pada saat ini justru merupakan alamat baik baginya, sebelum harum namanya hilang dari Jakarta yang terus berubah. Sebelum orang lupa mengenang jasa besar yang telah dilakukannya. Sewaktu kita dengan kagum melih berkata seperti harapan orang yang melantiknya dulu – “dit heeft Ali Sadikin gedaan, inilah perbuatan Ali Sadikin”.
02 Juli 1977

Apa Yang Kau Cari, Dipo ?

11 Juli nanti Ali Sadikin berhenti sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan SK Presiden tanggal 15 Juni No. 70 M/1977. Tapi nyaris sebulan sebelumnya. Senin pekan lalu. 2 orang mahasiswa mencalonkannya untuk kursi presiden. Mereka adalah Dipo Alam dan Bambang Sulistomo, masing-masing 7 tahun. Mengenakan kaos oblong bergambar wajah Bang Ali, mereka bicara di sebuah warung di Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki. Beberapa hari kemudian tampak beberapa mahasiswa UI mengenakan kaos oblong bergambar Bang Ali itu. Rupanya mereka membeli di Bursa UI, yang menjualnya dalam jumlah terbatas. Harganya cuma Rp 350, tentu saja cepat laris. Akan halnya Dipo dan Bambang, mereka menilai Presiden Soeharto bukannya tidak berhasil. “Justru keberhasilan Soeharto itu harus digalakkan. Dan percepatan pembangunan memerlukan orang seperti Ali Sadikin”. kata Dipo, bekas ketua umum DM UI dan mahasiswa kimia FIPIA-UI yang tinggal menulis skripsi itu kepada Eddy Herwanto dari TEMPO. Gerakan yang mereka sebut sebagai “Gerakan Pemikiran” itu, ternyata lahir cuma dalam sehari. Dan petisi mereka “bersumber dari surat pembaca di koran-koran” sebagaimana ungkap Bambang Sulistomo anak Bung Tomo mahasiswa politik FIS-UI tingkat terakhir yang pernah ditahan karena Peristiwa 15 Januari. Petisi bertanggal 20 Juni itu antara lain “mencoba mengajukan seorang calon untuk diikut-sertakan pada pemilihan Presiden pada SU MPR bulan Maret 1978”. Terpilih atau tidak, “tergantung dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila”. Mereka berharap tidak dianggap beriktikad buruk. “Andaikata iktikad kami ini dicurigai, maka peringatkanlah kami, tunjukkanlah di mana kesalahan kami, tulis petisi. Bambang mengaku tak punya keinginan politik. “Kami hanya ingin agar arus bawah dapat pula berpartisipasi mengembangkan kebudayaan politik”. Dipo menimpali. “Dibilang move politik, nggak juga. Lebih tepat memang Gerakan Pemikiran” sahut Bambang. “Sebab ini tidak sama dengan kampanye Jimy Carter ketika mencalonkan diri sebagai Presiden AS lewat Hamilton Jordan”. tambah Bambang. Lalu Dipo menjelaskan, gerakan mereka bermaksud merangsang terciptanya iklim baru dalam kebudayaan politik. Akan Sia-Sia Sadar bahwa mereka melawan arus, kedua mahasiswa itu katanya siap menanggung risiko. Dan mereka juga tak mau dikaitkan dengan kegiatan kampus UI. Tapi Lukman Hakim. Ketua DM UI, yakin (atau berharap) bahwa Dipo dan Bambang punya konsep dan perencanaan yang matang. “Kalau mereka hanya sekedar melemparkan isyu tanpa backing konsep yang kuat, akan sia-sia”, katanya kepada Syarief Hidayat dari TEMPO. Dipo dan ambang sendiri mengaku belum mendapat dukungan tokoh-tokoh lain. DM-DM lain pun belum mereka hubungi. Tapi pekan lalu Iskadir Chottob, ketua DM Unpad, menyatakan dukungannya. Barangkali setelah Dipo dan Bambang berangkat ke Bandung. “Saya berharap hal itu akan diperhatikan dalan sidang DPR/MPR yang akan datang” katanya kepada koran Pikiran Rakyat. Sebaliknya Hudori Hamid, ketua DM IKIP Jakarta, menyayangkan petisi tidak disalurkan lewat DM-DM se Jakarta. Alasannya,”kalau tak ada dukungan, apa gunanya?” Tapi memang diakui kesulitan mendapatkan kesempatan dalam sidang antar DM seperti yang ditunjukkan Sulaiman Hamzah, ketua I DM IKIP. Misalnya ketika ada rencana mengirim karangan bunga ke Istana Negara “atas matinya demokrasi di Indonesia”. Semula disepakati, UI yang memimpin IKIP membacakan pernyataan dan UKI yang menyerahkan karangan bunga. Tapi tiba-tiba rencana batal karena Lukman Hakim, berubah pikiran. Haruskah dipimpin oleh DM UKI? “Kani lebih senang kalau sama-sama. Apalagi UI kan dianggap berbobot”, jawab Sulaiman. Bahwa mereka memijam TIM untuk bicara, ada alasan tersendiri. Sebab. “di sini kita bebas bicara, meskipun tempat bukanlah soal”, kata Bambang. Pihak TIM sendiri rupanya tidak tahu-menahu soal ini. “TIM itu kan milik umum, siapa saja bisa mempergunakannya. Dan saya tak bisa melarang atau meneliti KTP setiap orang yang masuk”, kata Irawati Sudiarso, ketua Dewan Kesenian Jakarta yang agak repot juga dengan kejadian itu. Seolah belum cukup repot, setelah Dipo-Bambang 4 orang, pemuda lain yang mengatas-namakan diri Generasi Muda Indonesia juga bicara di warung di TIM juga. Katanya, ia bermaksud merangsang SU MPR yang akan datang agar menetapkan berapa kali seseorang dapat dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil. Reaksi terhadap “Gerakan Pemikiran” itu belum ada yang tegas. “Petisi itu sebagai alternatif, bagus”, kata Chalid Mawardi, sekjen DPP PPP. “Tapi soal itu toh tergantung pada pilihan MPR juga”, ujar Nuddin Lubis, ketua DPP PPP kepada Zulkifly Lubis dari TEMPO. Meski PPP sendiri jauh sebelum kampanye pemilu sudah menyatakan kembali mencalonkan Soeharto dan Sri Sultan, toh Nuddin pekan lalu belum bersedia menjawab siapa calon PPP sebagai Presiden dan Wakil. “Tidak semua yang ada dalam hati bisa kita beberkan”, katanya. Yah, Selesailah Sudah Sabam Sirait, sekjen DPP PDI merasa gembira terhadap petisi tersebut, meski pun tak bersedia bicara banyak. Belum bersedia mengumumkan calon-calonnya, Sabam cuma menyatakan, “yang jadi pelopor kan biasanya generasi muda”. Di lain fihak, Sumiskum menganggap “usul seperti itu dalam negara demokrasi adalah biasa”. Lepas dari materinya, Wakil Ketua DPR dari fraksi Karya Pembangunan itu memperjelas sikapnya bahwa usul pencalonan tersebut merupakan sumbangan terhadap usaha mendewasakan bangsa. Tapi ia juga menilai, keberanian Dipo-Bambang itu lantaran “keadaan sudah berubah”. Di depan 8 DM se Jakarta yang menemuinya pekan lalu, Sumiskum menambah, “coba di tahun 1968 atau 1970, mungkin mereka sudah ditangkap. Tapi sekarang, saya lihat dia masih nongkrong makan sate”. Lalu bagaimana kalau Ali Sadikin sendiri menolak? “Yah, selesailah sudah gerakan kami”, jawab Dipo Alam. Kepada pers, Ali sendiri menilai Dipo-Bambang sebagai punya keberanian moril di tengah masyarakat yang takut menyatakan pendapat. “Undang-undang yang melarang menyatakan pendapat itu tak ada”, katanya. “Kalau ada, tentu Ali Murtopo, Mintareja, Amir Murtono yang pernah menyatakan pendapatnya tentang calon Presiden dan Wakil juga ditangkapi”, tambahnya. Menganggap takut menyatakan pendapat sebagai pengaruh feodalisme, Ali Sadikin menyatakan tak perlu curiga atau mencari-cari latar-belakang politik gerakan tersebut. Misalnya menuduh sebagai subversi. Ia menilai demikian, bukan lantaran Ali Sadikin sendiri kebetulan yang dicalonkan. “Bisa saja yang dicalonkan Ali Murtopo, Idhn Chalid atau Sanusi Hardjadinata”, ujarnya lagi. Kalau MPR mencalonkannya sebagai Presiden? “Saya kan tak punya backing”, jawabnya. “Lagi pula Indonesia kan bukan AS di mana orang bisa menyatakan keinginannya jadi Presiden”. Perwira AL yang pernah punya cita-cita jadi ahli kebidanan itu akhirnya menyatakan, “serahkan soal Presiden dan Wakil pada sidang Umum MPR yang akan datang”. Dan menjelang sidang MPR nanti, seperti biasanya, tampaknya bakal terdengar macam-macam suara. Misalnya Sabtu minggu lalu. Sembilan pemuda asal Sumbawa, anggota Ikatan Pelajar-Mahasiswa Donggo Bima (IPDB) setelah gagal menemui Presiden Soeharto di Bina Graha membagi-bagikan kertas stensilan berisi data kecurangan pemilu 1977. Juga selembar pamflet. Isinya: minta agar pemilu diulang, memhuharkan Kopkamtib, menjadikan Golkar sebagai partai politik dan membersihkan tubuh pemerintahan. Mereka menyebut beberapa nama menteri dan pejabat sipil maupun ABRI. Termasuk: Menlu Adam Malik.

09 Juli 1977

Kenangan Tentang Bang Ali

Soetjipto Wirosardjono lahir di Nganjuk 1937 di tahun 1966-1976 adalah Kepala Kantor Sensus Statistik DKI Jakarta. ini ia Kepala Pusat Penelitian Masalah Perkotaan dan Lingkungan (PPMPL) DI Jakarta. Penyumbang tetap TEMPO ini kali ini menceritakan potongan-potongan kenangannya bekerja di bawah Ali Sadikin yang mulai 11 Juli nanti akan berhenti sebagai Pj. Gubernur setelah 11 tahun menjadi Kepala Daerah ibukota. Kebudayaan Babak Baru Tepat jam 08.00 sidang dibuka dipimpin Bang Ali sendiri. Tetapi beberapa kepala dinas dan jawatan terlambat hadir seperti biasa saat itu. Waktu dilihat kursi banyak yang kosong keberangan Bang Ali tak tertahankan. Dengan garang digebraknya meja bertubi-tubi. membikin ciut hati semua yang hadir. Hardiknya ditumpahkan pada mereka yang terlambat dan orang-orang yang dia — anggap bertanggung jawab atas kelambatan para undangan. Manakala cekaman situasi memuncak ia memekik: “Siapa yang bertanggung jawab semua ini!” Nah dalam puncak situasi semacam ini seorang martir harus turun. Dan dengan suara lembut tapi pasti Pak Wondo Wakil Gubernur saat itu menjawab: “Saya yang bertanggungjawab.” Laksana disiram air es redalah serta merta suasana tak menentu itu. Bang Ali sangat menghormati sikap ksatria dan orang tua. Sidang dapat dilanjutkan. Tetapi babak baru dalam kebudayaan administrasi Pemerintahan di DKI Jakarta telah dibuka. Kebudayaan tepat waktu atau pungtuality. Hadiahnya Dengan wajah cerah Bang Ali menenteng lima lembar kertas doorslag hasil ketikan Ngatijem. Jurutik Kantor Statistik. Isinya laporan hasil kunjungan kerja ke daerah pinggiran Jakarta Timur. Dalam rapat yang serius itu seluruh sidang mendengarkan dengan tekun, penilaian Bang Ali tentang situasi medan. Masalah demi masalah diungkapkan. Angka demi angka disitir. Dan kesimpulan ia tarik. Pagi itu saya merasa Bang Ali memberi saya sense of accomplishment (rasa berprestasi) yang sangat membahagiakan saya. Rupanya kepada semua bawahan, itulah cara dia memupuk kebanggaan berprestasi. Tanpa basa-basi secara kongkrit konsep Staf dihargai dengan penuh tanggung jawab. Emoh Feodal Di Tretes. Rapat koordinasi, rehabilitasi dan stabilisasi daerah (Koresteda). Di deretan meja pimpinan, para menteri Kabinet Ampera. Di depannya para Gubernur lalu pembantu-pembantunya. Waktu giliran menyampaikan laporan tentang daerah masing-masing, bergantian gubernur maju ke mimbar. Selalu didahului sikap sempurna, sejenak tegap membungkuk tabik di depan deretan menteri. Termasuk Gubernur yang sipil. Kecuali Ali Sadikin. Sampai pada gilirannya majulah ia secara wajar, sewajar-wajarnya. Anehnya saat itu orang – termasuk saya tersentak melihat kewajaran. Waktu ngobrol di meja makan, bersama pembantu yang mendampinginya, saat itu disinggung: “Ini ‘kan pemerintahan sipil dan bukan zaman feodal!” Cetusnya. Mendengar jawaban itu saya teringat peristiwa sebelum berangkat ke Tretes. Burung Itu Drs. Sumbono, staf yang keluaran Gajahmada dan orang Banyumas itu dipanggil. Dengan merunduk-runduk ia maju perlahan. Tangan kirinya terkatup di pergelangan kanan, lipatannya rapat menempel di bawah pusar. Ia meragakan sikap sempurna daerah asalnya: ngapurancang. Sebelum sempat berucap, ia tersentak oleh bentakan Bang Ali: “Lepaskan burung itu!” Tergopoh-gopoh refleksnya merenggut lepas kedua tangan itu, dan ia merentang tegak kembali dari sikapnya yang membungkuk itu menjadi tegak wajar, walaupun seketika ia belum sadar apa yang dimaksud Bang Ali. Baru kemudian ia tersenyum (kecut), membalas kelakar itu. He Means It Di Manila. Upacara penganugerahan penghargaan Magsaysay untuk Bang Ali. Setelah pembacaan pertambangan citation) yang duile, sang ketua mempersilakannya berpidato. Dengan anggun, Bang Ali mengucapkan pidato pendeknya. Ia terkesan betul rupanya dengan suasana upacara itu. Turun dari mimbar, ia tidak segera mnuju tempat duduknya. Dengan langkah pasti, sambil menitipkan plaket kepada saya, ia menyalami dan “terimakasih” katanya, lirih. Bukan main arti kata itu dari Bang Ali dalam suasana dan cara seperti itu. Semangat Bersaingnya “How about Jakarta?” goda Alejandro Melchor, sahabatnya dari Pilipina setelah pamer pusat komputer nasional Pilipina kepada Bang Ali. Dengan senyum Bang Ali tantangan itu dijawab diplomatis: “Ini komputer saya. Murah, luwes dan mampu berkomunikasi dengan bahasa manusia.” Serunya sambil menunjuk seorang staf. Maksudnya tentu saja yang ditunjuk itu sekedar mewakili tenaga manusia yang masih ia pakai – Stafnya di DKI. Dalam hatinya saya baca ia berucap: “Sekarang saya belum punya duit. Tetapi catat, dalam waktu singkat saya akan bikin yang lebih besar dari ini untuk administrasi kota Jakarta.” Benar saja, dalam tempo kurang dari dua tahun, tantangan sahabatnya itu sudah ia ungguli. Teriakan Itu Soal seri berita di sebuah koran Jakarta yang memanfaatkan hasil penelitian pasar yang saya adakan. Bang Ali merasa secara tidak adil digebug terus-terusan selama tiga hari, dengan pentung yang saya sediakan. Pagi-pagi Bu Mini – sekretarisnya dengan gemetaran menghubungkannya dengan saya lewat telpon. Ya Allah . . . teriakan itu! Rasanya menembus kepala saya dari kuping kiri jebol sampai kuping kanan. Setelah lima menit penggejlogan yang membikin serasa berakhir riwayat saya itu, ia melempar gagang telpon dengan kekesalan yang amat sangat. Sejak kemudian Bu Mini telpon lagi. Saya dipanggil. Di ruang tamunya ia saya lihat dengan wajah yang lain sama sekali – cerah. Ditunjuknya tempat saya harus duduk. Dengan senyum ia mulai bicara. Kali ini dengan sikap yang sangat adil dan proporsionil. Ketegangan saya yang sudah sampai di ubun-ubun, hilang seketika. Semenit kemudian Yulia dan Dewi masuk, membawa dua cangkir teh pahit dan beberapa potong kuwe kering. Kami minum teh, kami santai dan kami senyum-senyum. Itulah cara khas Bang Ali menyatakan rujuk dan minta maaf barangkali.

09 Juli 1977

Fenomen Ali Sadikin

MEMANG terasa ada sesuatu yang hilang dengan kepergian Ali Sadikin – begitu kata teman saya yang MA dari Amerika dan kini bekerja di Tanah Abang itu. “Tapi”, tuturnya, “apakah yang hilang itu. Apakah bukan karisma? Look. Kalau kita lihat dari substansi, kebijaksanaan luar biasa apakah yang pernah dilakukannya? Ia mulai dengan menambal jalan Dan bagi orang yang semula terbiasa melihat borok di mana-mana, jalan halus yang baru sepotong pun sudah tampak sebagai mujijat. Apa lagi. Gedung bertingkat? Taman Ismail Marzuki? Perbaikan kampung, pelayanan, penghijauan? Tak ada yang istimewa. Saatnya memang sudah matang untuk itu. Duitnya ada, walaupun dengan defisit berencana. Pendeknya, dari segi substansi, tak ada yang luar biasa. Malahan kalau kalian berfikir tentang jarak sosial kaya-miskin, apa yang dilakukannya justeru bisa makin memperlebar jarak itu. Saya tidak a priori, you know. Saya sekedar — just being sceptical” Karisma Tertegunlah kami berempat yang lagi terbawa oleh suasana puji-pujian sekarang ini. Tapi untuk menyerah enggan juga. Lalu serangkaian argumen dilontarkan. Kebanyakannya memang dengan mengajukan contoh-contoh tentang pribadinya. Ceplas-ceplosnya. Keterus-terangannya. Keberaniannya. Tahan kritik. Kesanggupannya menertibkan keadaan yang semrawut. Daya tahannya terhadap tekanan dari atas-bawah-samping-muka-belakang. Pendeknya komplitlah. Lantas seorang dari kami bertanya: “bukankah itu kwalitas kepemimpinan yang luar biasa?” Teman yang satu itu senyum dulu sebelum menjawah. Malahan sedikit menggelengkan kepala, seperti tklak mengcrti dengan ketidak mengertian kami. “Nah itulah yang saya mau bilang. Segala keistimewaan Ali Sadikin timbul dari image pribadinya. Media massa gemuruh membangun image ini. Kalau mau dibilang sukses juga, itu merupakan sukses PR-men di sekelilingnya. Ali Sadikin mengisi kebutuhan akan pemimpin yang bisa didewakan. Karismatis. Kita mendewakan pemimpin yang berani, karena kita semua sudah jadi penakut. Kita tidak terus-terang, tak tahan tekanan, tak tahan kritik. Maka tokoh yang blak-blakan, tahan tekanan dan tidak naik pitam jika dikritik, jadi pujaan kita. Kita merindukan orang kuat”, pemimpin yang karismatis, dan Ali Sadikin mengisi kerinduan itu dengan gaya pribadinya yang khas”. Ada empat buku tentang pemimpin karismatis yang disebut teman saya itu. Termasuk Max Weber dan buku saku yang baru dibelinya di Gramedia. Kami pun kehabisan dalil. Tapi sungguh saya tak bisa membayangkan Ali Sadikin sebagai pemimpin karismatis. Karisma, mestinya tampak sebagai wibawa pribadi yang anti institusi, tak rasionil, lepas dari kerutinan yang lumrah luar biasa, diselubungi romantik. Ali Sadikin justeru menegakkan kepemimpinan yang rasionil, pragmatis, malahan praktis. Target dan tantangannya tampak dekat di depan mata. Benahi kota. Titik. Caranya, terutama dalam soal dana pragmatis. Kalau perlu, pungut saja dari judi. Ia juga menolak dikatakan inkonvensionil. Itu semua ada aturannya, katanya. Hanya gubernur-gubernur lain tak berani melakukannya. Ali Sadikin justru menegakkan wibawa kelembagaan dengan memperagakan efisiensi dan hasilguna. Dalam hal beginian Ali Sadikin justeru merupakan prototip kepemimpinan yang hendak ditegakkan oleh Orde Baru: rasionil, efisien, lugas dan erat terkait dengan institusinya. Memang, Ali Sadikin lain dari yang lain, dalam beberapa hal. Ia tampak sebagai alternatif. Kalau di Yogya Rendra tak bisa main, di Jakarta justru diberi hadiah. Di daerah ada target suara, di sini tiaak. Tokoh-tokoh lain bisik-bisik dan menghindar, dia blak-blakan dan terbuka. Tapi itu pun tidak menyebabkannya jadi semacam dewa. Tak ada romantik pada gambaran pribadi Ali Sadikin kecuali kejutan-kejutan komentarnya yang ceplas-ceplos, terus terang dan seringkali ces-pleng itu. Kadang-kadang kejutan itu timbul juga dari tindakannya mengatasi kemacetan lalu lintas, atau waktu menempeleng supir bis kota. Tapi semua itu tak juga membuatnya seperti dewa. Justeru sebaliknya, kejutan-kejutan itu menampakkan segi insaninya yang lumrah, seperti tetangga kita di sebelah rumah. Di sinilah mungkin letak pesona Ali Sadikin. Ia gubernur, tetapi sekaligus tetangga kita. Kalau mau istilah kerennya, Ali Sadikin mungkin merupakan prototip homo duplex. Ia berkompromi dengan struktur kelembagaan yang melindunginya, tetapi tidak kehilangan dimensi dan nilainya sebagai sebuah pribadi. Kepergiannya dirasakan sebagai kepergian seorang tetangga dari kursi gubernur. Orang merasa kehilangan, karena membayangkan kembali timbulnya suatu jarak yang jauh antara birokrasi yang dingin dengan kehidupan sehari-hari yang hangat, spontan dan terbuka. Tanpa homo duplex dalam birokrasi, hanya satu dimensi saja yang akan tinggal, yang tak lagi bisa diajak berdebat, bercanda atau bergurau. Sebuah pesona telah pergi, dan itu memang mencenkam.

09 Juli 1977

Bang Ali Warga Kehormatan UI

ALI Sadikin ganti nama? Ini sempat terjadi ketika Prof Mahar Mardjono hendak memulai sambutannya, dan berkata: “Bapak Ali Sadikan… ” yang tentu saja mengundang hadirin di aula FK-UI 1 Juli kemarin jadi gemuruh. Aula berkapasitas 600 kursi itu penuh sesak sampai banyak hadirin yang berdiri. Terdiam sejenak, Rektor UI itu pandai jatuh juga, segera menambahkan: “Tadi itu memang saya sengaja melawak”, katanya. Hadirin pun grrr lagi? termasuk Bang Ali dan nyonya. Jum’at pagi itu DM-UI & MPM-UI dalam satu sidang terbuka telah sepakat mengangkat Ali Sadikin menjadi warga kehormatan Keluarga Mahasiswa UI, seperti dibacakan ketua DMUI Lukman Hakim dan ketua MPM-UI Ghazi Yusuf. Untuk itu Bang Ali lalu menerima plaket dan jaket kuning (yang langsung dikenakannya) yang disampaikan Ghazi. Lalu sebentuk cincin UI dari tangan Prof Mahar Mardjono. Acara ini dimaksud sebagai perpisahan dengan masa jabatan Gubernur Ali Sadikin. Dipo Alam, yang mempopulerkan kaos oblong bergambar Ali Sadikin nampak sibuk membidikkan kamera film 8 mm. “Tak ada unsur lain di balik ini,” ujar Ghazi dalam kata pengantarnya. “Kami menilai Bang Ali seobyektif mungkin” katanya. Akan halnya Bang Ali sendiri menanggapi pembeberan jasa-jasanya selama ini, menjelaskan bahwa ia sebenarnya punya dua jabatan. Gubernur strip miring Kepala Daerah Khusus Ibukota. “Selaku gubernur saya adalah orang pusat, tapi sebagai kepala daerah saya harus memperjuangkan kepentingan 5 juta rakyat saya.” Hal ini, menurut Bang Ali termaktub dalam UU, “Cuma sayangnya banyak orang yang tidak mengerti Undang-Undangnya sendiri.” Menyinggung tentang hubungan mahasiswa dengan pemerintah, yang sering kurang mesra, kata Bang Ali pula: “Membuat kedudukan saya jadi sulit. Bayangkan saja, saya terjepit di antara dua kekuatan.” Namun ia merasa punya sikap yang jelas: tidak mau jadi alat sesuatu kekuatan. “Saya tak mau diperalat siapapun, termasuk mahasiswa. Jadi hubungan kita adalah blanko. Sama-sama bersih. Ini karena kita masing-masing punya martabat. Tak ada deking-dekingan. Saya tak suka dukung-dukungan,” ujarnya yang disambut hadirin dengan tepuk-tangan yang riuh. Sementara di halaman UI, Bang Ali “didaulat” agar tak segera pulang, tapi sembahyang Jum’at di masjid ARH dulu. Dan di mobilnya ada yang menempel: “You are the best, kami mendukung.” Bang Ali mungkin tak membaca ini, tapi ketika ia dikerumuni jidatnya berkerut. Sorak-sorai “Hidup Bang Ali” kian gemuruh dan ia diarak menuju masjid. Dari ribuan mahasiswa nampak puteri Bung Hatta, Halida. Mengenakan kaos bergambar Ali Sadikin, ia berkata: “Saya merinding melihat acara perpisahan ini. Dia orang manis budi, sebab itu disenangi semua orang.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: