Sudomo: Pada Titik Yang Tak Bisa …

Tempo 01 Oktober 1977. TEPAT jam 7 pagi Sabtu pekan kemarin, sebuah sedan hijau tua Valiant B 2017 DA berhenti di halaman Markas Kopkamtib, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Seorang lelaki berstelan safari putih-putih bergegas turun, mendaki tangga berlapis karpet plastik merah, masuk ke kantornya. Tiga vulpen Parker kuning keemasan terselip di lengan kiri. Rambutnya yang tipis disisir rapi ke belakang sudah berseling dengan warna putih. Ia adalah Sudomo, ketua Opstibpus, yang hari itu genap berusia 51 tahun 4 hari. Ada hadiah istimewa buat sang Laksamana: seuntai syair, ditulis oleh Ka Puspen Hankam, Brigjen Darjono SH. Tapi hadiah paling berharga diterima dari Letkol (L) Chaeruddin Lubis, salah seorang Dan Satgas Opstibpus. Tepat pada hari ulangtahun Sudomo, 20 September, Satgas tersebut menangkap basah Jaksa Stj yang lagi menerima sogok Rp 1 juta di kantor Kejaksaan Tinggi Jalan Gajah Mada Jakarta – dalam sebuah operasi kilat selama 30 menit. Orang-orang Sudomo memberi kesan bertindak cepat. Sudomo sendiri tampaknya selalu tak sabaran. Ia tampak agak lebih kurus. Barangkali karena kegiatan Opstibpus — di samping kegiatan sehari-hari sebagai Kas Kopkamtib. “Jam 7 pagi biasanya selalu menerima laporan staf, lalu menerima tamu,” kata Brigjen Darjono. Dan kalau acara lagi padat, “sering istirahat tidur siang sebentar di kantor,” tambah Kapten Supriyadi (29) yang sudah 3 tahun menjadi ajudannya. Setiap Selasa ia menghadiri sidang Dewan Stabilisasi Politik, Ekonomi dan Keamanan Nasional di Bina Graha. “Di kantor, sehari rata-rata memimpin rapat dua kali. Bukan hanya soal Opstib tapi juga tugas Kopkamtib,” ujar Lettu (L) Sugiarto (30), ajudan lainnya yang juga sudah 4 tahun mengawal Sudomo. Acara Sudomo hari Sabtu itu rada istimewa. Setelah melakukan ‘pendadakan’ di kantor-kantor Imigrasi, Pajak dan kantor Bea Cukai di bandarudara Halim Perdanakusumah, hari itu melancarkan ‘pendidikan’ di dua kantor kelurahan dan satu kecamatan. “Orang mengira Opstib hanya mencari-cari kesalahan, dinilai berapa kali melakukan kqutan atau pendadakan. Tidak. Opstib juga melakukan ‘pendidikan,’ memberi saran perbaikan organisasi dan administrasi pemerintahan,”kata Sudomo seperti dicatat oleh Widi Yarmanto dari TEMPO. Hari itu ia juga bermaksud mencek sendiri, sejauh mana rakyat mendukung kebijaksanaan Pemerintah dan mengerti Operasi Tertib. Maka tepat jam 10.30. minggu lalu itu, dua armada bus Damri biru muda berbintang lima — L 3005 AX & L 1002 GM – beriringan menuju kantor kelurahan Pasar Baru yang berpenduduk 32.300 jiwa. Begitu turun, Sudomo dan sejumlah wartawan langsung masuk menyerbu ruang kerja Lurah Sutat (46) tanpa permisi. Mereka berjubel. Lurah yang gembrot berkulit hitam itu tentu saja terbengong-bengong. “Lho, ada apa ini? Jangan masuk semua. Cuma ada 4 kursi, yang lain keluar,” teriak Lurah sembari memanggil petugas Kamtib. Sudomo yang langsung duduk di kursi rotan coklat itu tenang-tenang saja. “Sabar, nggak ada apa-apa,” katanya sambil melepas kacamata hitamnya. “Pak Lurah belum kenal? Ini kan Pak Domo, ketua Opstib,” ujar seorang wartawam Kontan Sutat bersikap sempurna menghormat sang Laksamana. “Saya sudah sering lihat gambar Pak Domo di koran atau di televisi. Tapi bertemu muka baru sekarang. Kan lain gambar sama orangnya,” katanya sambD tertawa keras. “Maaf pak ya, saya kira tadi ada yang mau melapor soal penggusuran rumah. Soalnya kemarin ada penggusuran. Saya sendiri diancam, saya kira sekarang mau diculik. Tapi setelah Pak Domo masuk malah saya kira petugas Kesehatan. Habis pakaiannya putih-putih,” tambah Lurah. Suasana jadi semakin ger. Seorang pegawai kelurahan malah mengira ada copet ramai-ramai ditangkap. “Di sini memang banyak penduduk yang menangkap copet lalu melapor ke mari. Tapi setelah pak Domo masuk, saya jadi maklum. Saya kenal pak Domo karena baca koran,” katanya. Lalu Sudomo menjelaskan maksud kedatangannya. Lurah bercerita untuk membiayai kantornya — sebagaimana kantor kelurahan lainnya – tak ada anggaran dari Pemerintah. Semua swadaya masyarakat. Ia sendiri cuma mendapat honor Rp 15.000. Tapi sebagai Lettu menerima gaji Rp 127.000. Swadaya yang berupa iuran itu ada yang Rp 200 ada yang Rp 500. “Tapi juga ada yang tidak bayar karena tak mampu.” katanya. Sering masuk-keluar rumal1 mengutip iuran, tak jarang ia menelan pil pahit. “Banyak penduduk saya yang berpangkat Perwira Menengah, juga ada jenderalnya,” katanya. “Kalau begitu ada kesempatan memarahi jenderal dong?” kata Sudomo berseloroh. “Wah, saya malah dimaki, pak,” jawabnya. Meski begitu, Sudomo memperingatkan agar pungutan itu tidak memberatkan penduduk. “Mulai sekarang pungutan yang tak berguna dihapus saja,” katanya. Misalnya ‘uang administrasi’ untuk mendapatkan surat jalan atau surat keterangan kewarga-negaraan. Juga surat keterangan untuk kawin. Sebulan biasanya setor tiga sampai empat ribu rupiah ke DKI. “Kok sedikit?” tanya Sudomo. “Habis, kan orang tidak kawin setiap hari, pak,” jawab Sutat seadanya. Bahkan Sudomo mengingatkan bahwa surat jalan sebenarnya tidak perlu. “Kan sudah ada KTP? Kalau punya KTP tapi masih harus pakai surat jalan, lalu apa gunanya? Ini namanya kan menghina tandatangan Lurah yang tercantum dalam KTP?” ujarnya. Di luar kamar kerja itu, dua petugas Opstibpus tak tinggal diam. Sementara sekretaris Opstibpus Kol. drs. Haji Sukirman menanyakan jenis-jenis pungutan, Letkol Lubis memeriksa pembukuan. Ia juga memergoki 1.223 liter beras zakat fitrah yang belum sempat dibagi. Menurut Samsi (70), jurutulis yang mengurusnya, “ini sisa zakat fitrah Lebaran lalu — 30% untuk sabilillah seperti masjid-masjid dan madrasah dan 10% untuk amil atau panitia zakat.” Dari jumlah tersebut ternyata hanya 879 liter yang sudah diberi tanda terima. “Nah, jadi pembukuan baPak tidak beres. Kalau saya jadi bapak dan saya tidak jujur, bisa saja beras yang belum ada tandaterimanya saya kantongi,” ujar Lubis bergurau. “Ini kan memberi peluang penyelewengan?” tambahnya. Sarnsi mengakui kesalahannya. Sore harinya, beberapa jam setelah Sudomo berlalu, Samsi yang memang biasa pulang sore itu mengeluh kepada TEMPO. “Habis saya melulu yang mengerjakan, tak ada yang membantu,” katanya. Lurah Sutat yang sore itu juga ditemui TEMPO di rumahnya ialah Latumeten III kawasan Jelambar, tampak gembira. “Saya tidak takut ketemu Pak Domo, sebab tidak merasa melakukan kesalahan apa-apa,” kata ayah dari 7 anak itu. “Saya malah bangga. Coba kalau saya datang ke rumah Pak Domo, belum tentu dikasih ijin oleh ajudannya,” katanya. Dan ia tertawa keras. Lurah yang satu ini memang santai. Meski Sudomo sudah duduk dalam bus mau berangkat, ia masih sempat nimbrung: “Minta rumah murah pak…” Itu adalah salah satu contoh bagaimana Sudomo bergerak – meskipun kali ini tidak menggrebeg pungli. Dalam penggrebegan, nampaknya Opstib lebih ingin hati-hati sekarang. “Harus melalui prosedur. Selain mempertimbangkan dari sudut hukum, juga konsultasi dengan aparat setempat,” kata Letkol (L) Chaeruddin Lubis. Sebelum bertindak, informasi diteliti dengan cermat. “Pokoknya seperti operasi militer. Juga dengan taktik dan strategi,” ujar Brigjen Darjono. Meski begitu, di satu pihak ada kesan bahwa Opstib ‘asal comot.’ Di pihak lain tak sedikit orang tak sabar seolah Opstib terlalu lambat dan hanya menindak yang sepele-sepele saja. “Orang mengira Opstib asal tangkap saja, sebab mereka tidak tahu persis cara kerja kami. Yang tak sabaran pun bisa dimengerti sebab selama 10 tahun ini usaha penertiban tak ada yang berhasil,” kata Lubis. Informasi itu banyak berasal dari }aporan masyarakat. Selain melalui surat-surat yang dialamatkan ke Kotakpos Jakarta 999, ada pula yang melapor langsung ke Kopkamtib sehari rata-rata 20-30 orang. Berita atau surat pembaca di koran-koran pun mendapat perhatian. Suatu hari Lettu Sugiarto, ajudan Sudomo, diperintahkan menelepon sebuah suratkabar Ibukota menanyakan alamat si pengirim surat pembaca. Tak jelas apakah redaksi yang bersangkutan memberikan alamat tersebut.Menurut Kode Etik Jurnalistik, permintaan seperti itu tak bisa dipenuhi. Redaksi harus melindungi sumber berita. Laporan yang masuk diteliti dan disortir. Yang berupa surat kaleng berisi fitnah disisihkan. Surat-surat yang bisa dipercaya diagenda, lalu diserahkan kepada Perwira Satgas untuk dianalisa, dibuat resume dan dicantumkan beberapa saran. “Baru kemudian saya te
rima,” kata Lubis. “Kalau faktanya belum mencukupi, saya perintahkan anak buah turun ke lapangan melengkapinya,” tambahnya. Baru setelah itu dilaporkan kepada Sudomo. Sudomolah yang memutuskan pelaksanaan operasi. Anggota Satgas sengaja dipilih yang muda-muda, “yang memiliki mobilitas dan mampu kerja siang-malam sampai jam 8 malam,” kata Lubis. “Tapi kita tidak tergantung waktu. Bisa bekerja dua malam terus-menerus,” tambahnya. Jumlah mereka sangat terbatas, biasanya cuma puluhan, tapi bisa bertambah — tergantung perkembangan keadaan. Ketika mengusut kasus manipulasi pelaksanaan TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) di Tegal tempo hari, bersama dua orang Kapten Polri lulusan PTIK Lubis langsung turun ke lapangan, mendahului tim Brigjen Sukotjo dari Teperpu. “Ketika itu saya dituduh main kayu,” katanya. “Padahal pemanggilan terhadap orang-orang yang tersangka melalui Dan Res setempat. Juga sudah sepengetahuan Dan Dim dan Dan Rem-nya.” Sebelumnya, ia bahkan telah menemui beberapa petani. Juga beberapa pejabat kelurahan dan kecamatan yang bisa didekatinya. Sebenarnya masih banyak sekali orang-orang yang baik,” ujarnya. “Jadi kalau mau membongkar korupsi, itu sebenarnya perkara gampang.” Dua hari mengumpulkan fakta, baru Lubis melapor kepada Dan Res dan Dan Dim setempat. “Saya katakan ada penyelewengan, dan mungkin melibatkan Bupati.” Lalu ia minta bantuan. Tiga hari kemudian, pagi-pagi subuh 23 Agustus, empat orang diamankan. “Kalau penangkapan dilakukan waktu subuh, itu bukan untuk memperlihatkan gawatnya situasi. Tapi justru agar tidak diketahui oleh masyarakat, sebab di antara yang ditangkap terdapat anak Bupati. Jadi untuk menjaga nama baik Bupati,” kata Lubis. Ketika itu Bupati Letkol R. Samino sendiri tidak ditangkap. Soalnya tak ada bukti administratif. Tak ada satu pun tandatangan Bupati yang ditemukan. Agaknya ia menerima bersihnya saja. “Itu baru kepintaran seorang Bupati,” kata Lubis. Maksudnya tentu: belum lagi pejabat-pejabat di atas Bupati. Ia sendiri menyadari omongan orang, mengapa hanya pejabat tingkat Bupati saja yang dijaring. Letkol AL itu mengibaratkan perang laut. “Kalau kita mau menghantam, kan kita tembak pengawal-pengawalnya dulu,” katanya. Brigjen Sukotjo yang beberapa hari lalu ditemui TEMPO di rumahnya juga menyatakan pendapat serupa. “Sekarang ini baru Bupati yang digarap. Nanti tentu merembet juga ke atas,” katanya. Orang seperti Lubis tampaknya tak tanggung-tanggung. “Pak Domo sering berpesan, tugas ini penuh risiko dan godaan. Saya sendiri tidak takut. Kalau saya dibunuh, akan muncul yang lain. Itu kan berarti mereka malah menambah front, sementara Opstib semakin populer dan tambah galak? Tapi biasanya, seperti dalam gerombolan Mafia misalnya yang dibunuh dulu kan malah orang-orang mereka sendiri yang banyak tahu rahasia,” katanya. Sudomo sendiri dalam sebuah rapat lengkap Opstib pernah berkata: “Ini merupakan point of no return (titik tak bisa kembali) saya pertaruhkan bintang empat saya.” Lubis juga bercerita bagaimana menangkap basah Jaksa Stj. Berdasarkan laporan si korban pemerasan, dan setelah dianalisa, Opstibpus menyetujui si korban menyampaikan uang Rp 1 juta. Hari H-nya ditentukan: Selasa 20 September jam 13.00 di ruang kerja Jaksa Stj di Kejaksaan Tinggi Jalan Gajah Mada. Dua hari sebelumnya dua kapten Polri sudah mempelajari medan: situasi kantor Kejaksaan Tinggi, ruang kerja. Jaksa Stj dan berapa menit rata-rata kemacetan yang terjadi di jalan antara Markas Kopkamtib dan Kejaksaan Tinggi. Sementara Lubis sendiri siap sedia di Pusdalsis (Pusat Pengendalian Krisis) Kopkamtib, kapten Polri yang seorang terus mempelajari kemacetan lalulintas. Ia bisa mengatur apakah keberangkatan dari Pusdalsis dipercepat atau tidak. Kapten Polri lainnya menunggu perintah kapan penyergapan dimulai. Waktu operasi ditentukan 30 menit sejak berangkat dari Pusdalsis. Sementara itu suami si korban yang akan menyerahkan uang dilengkapi dengan alat transmitter hingga bisa mengadakan kontak dengan Satgas. “Kali ini kita bermain dengan waktu. Jadi harus eksak, pasti,” kata Lubis. Pada jam yang telah ditentukan, dua Kapten Polri itu masuk ke ruang tunggu. Tentu saja mereka berpakaian sipil. Dan begitu sang korban masuk ruang kerja Jaksa, beberapa menit kemudian penyergapan dilaksanakan. Sebelumnya, sang Jaksa minta agar isteri korban keluar dari ruang kerja, dengan harapan transaksi bisa dilaksanakan di bawah empat mata, tanpa saksi …. Dibawa ke Kopkamtib, setelah sebelumnya dilaporkan ke Kepala Kejati DKI, sang Jaksa pucat pasi. Segera setelah itu Jaksa Agung Ali Said pun ditelepon, yang kemudian mengutus Purwanto SH menemui Sudomo. “Dalam hal ini bantuan pak Ali Said besar sekali. Buktinya kemudian mengumumkan penertiban-penertiban di lingkungannya,” ujar Lubis. Seluruh tim Opstibpus sebenamya kecil saja. Cuma 23 orang – itu pun sudah termasuk tukang pel lantai. Satu di antara tugasnya: menganalisa surat laporan yang masuk, baik lewat Kotakpos 999 maupun yang disampaikan langsung. Sampai Sabtu pagi pekan lalu, jumlah surat yang masuk mencapai 1.165. Siang harinya sudah menjadi 1.228 umumnya dari pulau Jawa. Yang terbanyak dari Jakarta, kemudian Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur. Sehari surat-surat yang masuk rata-rata sekitar 50 pucuk. Sekitar 65 dari 1.165 surat yang masuk tak berani mencantumkan nama dan alamat jelas. Dengan sendirinya, itu bisa dikategorikan sebagai surat kaleng. Meski begitu tetap dinilai, tidak dibuang. Kalau ada yang bisa dicek di daerah informasi itu disampaikan kepada Opstibda yang bersangkutan – tanpa memberi tahu nama dan alamat pelapor. Surat-surat yang mencantumkan nama dan alamat jelas, terdiri atas 61 jenis laporan. Yang paling banyak tentang kesewenang-wenangan atau tindakan kurang adil di bidang hukum. Rakyat kecil di desa rupanya juga mempergunakan kesempatan ini: dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Sumatera Selatan, Aceh. Umumnya soal sengketa tanah atau rumah. Ada pula soal tanaman tebu. “Membeli formulir di kelurahan yang harganya Rp 150, padahal mestinya Rp 100, juga dilaporkan,” kata seorang petugas Opstibpus. Sekarang, sudah sekitar 50% dari surat laporan tersebut yang dicek ke lapangan. Yang melapor langsung ternyata bukan hanya orang Jakarta saja. Seorang ibu yang lagi hamil tua datang dari Bogor, melaporkan sengketa rumahnya. “Saya mau diusir” katanya sambil menangis. Seorang petani dari Jember, pagi-pagi sudah menunggu giliran untuk diperiksa laporannya. Tak ayal salah sebuah ruangan Markas Kopkamtib hari-hari terakhir ini nyaris menjadi semacam kantol polisi sebuah kecamatan tempat orang kampung melapor. “Sehari saja kadang-kadang ada 2O orang yang datang,” kata Lubis. Seorang petugas sipil yang tampaknya pesuruh melayani pelapor-pelapor yang datang. Dalam buku tamu tercantum nama dan keperluan mereka. Ada yang mengadu soal pemukulan, soal SIM/STNK yang ditahan, sampai soal korupsi besar di sebuah perusahaan. Sabtu siang pekan lalu untuk ketiga kalinya seorang lelaki 60 an tahun datang. Ia pensiunan pegawai tinggi golongan F sebuan Departemen. “Sudah 1 tahun rumah saya ditempati orang tanpa bayar,” katanya. Orang hampir tak percaya bahwa Sudomo yang menyebut Opstib sebagai “gerakan nasional” itu, bersikap antang mundur. Berkali-kali menegaskan bahwa bola saljunya akan menggelinding juga ke atas, pekan lalu ia memperingatkan para pejabat yang barangkali tersinggung. “Jangan ada pejabat yang masih mempersoalkan prestise. Kewibawaan justru lal ir kalau kita berani terbuka dan mengadakan koreksi total, mulai dari diri sendiri,” serunya. Dan berulang-kali pula ia menyatakan,”kita berada dalam point of no return tak bisa kembali lagi.” Itulah sebabnya kepada TEMPO, Sudomo menyatakan bahwa jaring Opstib juga akan menjaman sejumlah mobil-mobil mewah Rolls Royce dan Mercedez — yang dulu pernan dilarang. “Saya juga tahu ada yang masih mondarmandir di jalanam Dulu pernah saya laporkan kepada omdak, disertai foto. Sudah 16 buah yang ditahan di sana, tapi tahu-tahu kok lepas begitu saja,” katanya sambil berjanji, “nanti akan saya adakan kejutan.” Berulang-kali pula Sudomo menyatakan bahwa suksesnya Opstib justru kalau Departemen-Departemen dan Pemerintah Daerah melakukan
penertiban pula. “Saya ini kan hanya push, pendorong katanya (lihat box: “Kita Sendiri Harus Bersih Dulu”). Sekarang, sejauh mana aparat-aparat itu memenuhi harapan Sudomo ? Beberapa Dirjen yang dihubungi TEMPO, umunya menyatakan sudah melakukan penertiban jauh sebelum ada Opstib. “Penertiban ke dalam itu kan rutin, itu urusan intern tidak perlu digembar-gemborkan, dipublisir. Begitu jawaban yang umumnya terdengar. Nampaknya memang ada keengganan mengakui ada ketidakberesan di tubuh sendiri. Bahkan ada juga rasa tersinggung karena gerak opstib. Namun seperti kata Sudomo sendiri pada akhirnya tugas Opstib toh akan dilimpahkan kepada lembaga-lembaga fungsionil seperti Polri. Selama ini pun cara kerja Opstib juga bukannya melangkahi lembaga-lembaga tersebut. Brigjen Pol drs Hudioro. Kadispen Polri juga mengakui hal itu. “Sebagian besar memang akan diserahkan kepada Polri, tapi tidak semua,” katanya minggu lalu kepada Slamet Djabarudi dari TEMPO. Kerjasama Opstib-Polri selama ini pun cukup baik, misalnya dalam kasus Jaksa Stj. “Karena Opstib tak punya pasukan, maka tugas operasi diserahkan kepada Polri,” katanya lagi. Dan setelah menangkap jaksa yang malang itu pun, Sudomo lalu menelepon Jaksa Agung Ali Said. Bagi Ali Said sendiri, Opstib dinilainya lebih realistis. “Tapi kalau instansi-instansi tidak mau membantu melakukan penertiban, tugas Opstib jadi lama,” katanya. Meski begitu ia tak mau latah menyatakan dukung-dukungan. “Saya tak mau jadi burung beo. Sebab bukankah penertiban itu sendiri merupakan program saya?” katanya kepada Said Muchsin dari TEMPO. Ia mengakui bahwa penertiban selama ini belum melegakan. “Itulh sebabnya diperlukan Opstib. Ini kan soal mental, soal disiplin nasional. Kita mulai dari unit terkecil, pribadi kita sendiri,” katanya. Lalu ia minta dicatat, bahwa penertiban kali ini bukanlah mengembalikan kewibawaan pemerintah tapi memantapkan.” Betapapun, adanya Opstib adalah juga pengakuan bahwa masih banyak yang tidak tertib dalam administrasi pemerintahan dan bahwa korupsi, atau apa pun namanya, cukup menyebar. Adanya Opstib di lain pihak juga menyajikan harapan kepada masyarakat yang tahu (meskipun tidak ngomong) bahwa tidak-bersihnya aparatur negara sudah pada titik yang menimbulkan putus-asa. Maka Opstib tentunya akan berhadapan bukan saja dengan para penyelweng, tapi juga dengan mereka yang menuntut agar harapannya terpenuhi: bahwa Republik Indoneia akan jadi Republik yang bersih, dan tidak terancam keruntuhan.
01 Oktober 1977

“Kita Sendiri Harus Bersih Dulu ”

PAGI itu Laksamana Sudomo tampak rapih sekali. Berpakaian dinas putih-putih (PUD) sepatu putih, dengan tanda-tanda jasa di dada sebelah kiri dan pangkat di kedua bahunya. ia kelihatan seperti bergegas dikejar waktu. “Ayoh. cepat saja apa yang mau ditanyakan,” katanya kepada tim wartawan TEMPO. Sejak tiga bulan ini tak banyak waktu luang bagi Sudomo. Tiba di kantor jam 7 pagi dan baru kembali di rumah sekitar jam 6 sore, acara Sudomo sehari-hari boleh dibilang telah disita setumpuk soal-soal yang menyangkut opstib. Ia tak terdengar merayakan hari ulang tahunnya yang ke-51. yang jatuh 20 September lalu. Sekalipun ia masih meluangkan waktu untuk bermain golf, olahraga yang paling disukainya. Apakah Sudomo akan berhasil dengan Opstib-nya? Inilah saat-saat penting agaknya bagi karir Sudomo. “Saya tak bisa mundur lagi. Ini sudah mencapai point of no return,” katanya. Berikut ini petikan penting dari wawancara tim TEMPO dengan Ketua Opstib itu: Pak Domo telah memberikan suntikan keberanian kepada para Irjen Dirjen dan Sekjen agar mereka berani bertindak. Tapi apa gerangan yang membuat bapak berani melakukan tugas yang peka ini? Apa obat kuatnya? Obat kuatnya adalah political will (kemauan politik) yang ada sekarang. Instansi penertiban sebenarnya sudah banyak. Presiden sudah memerintahkannya sejak 1968. Tapi aparat penertibanya yang tidak jalan. Masyarakat pun sudah tahu tentang hal itu dan banyak orang bicara tentang ketidak beresan termasuk kalangan luar negeri. Tapi yang paling menguatkan saya selain adanya political will itu adalah ini: Sebagai Angkatan ’45 saya ingin mewariskan sanl clean government (pemerintahan yang bersih). Saya malu kalau sampai mewariskan hal-hal yang tak baik. Apalagi ciri Orde Baru kan adanya koreksi total? Apakah Opstib akan mampu melakukan kerja besar itu? Kalau diminta agar saya jalan sendirian tentu tak mampu. Penertiban itu mestinya secara fingsionil dilakukan oleh Departemen-Departemen dan Pemerintah Daerah. Tapi nyatanya kan tidak. Sekarang ditunjuk satu lembaga di luar aparatur yaitu Kopkamtib untuk menertibkan. Tapi kedudukan Opstib itu hanya sebagai faktor untuk push (mendorong) saja. Kunci keberhasilannya terletak pala Pemerintah Daerah dan Departemen-Departemen itu. Mereka harus bersedia bertindak. Bagaimana kalau setelah diberi ‘suntikan’ itu aparatur toh belum bergerak semua? Apa harus menunggu pak Domo datang secara mendadak? Kalau sampai aparatur tidak bergerak akan dilakukan kejutan-kejutan terus. Seperti yang terjadi di Bea Cukai di Halim Perdana Kakusumah misalnya – kan yang bertanggung jawab itu atasanya. Kenapa mereka tidak mau bergerak sebelum saya datang? Namun begitu masih saya beri waktu untuk menertibkan. Atau nanti masih ada pungli di sana akan diambil tindakan. Dan kalau selanjutnya masih terus begitu atasannya akan saja tindak. Sebab berhasil tidaknya Opstib ini kan tergantulg dari aparatur eksekutip juga. Ada kesan bahwa atasan itu cenderung melindungi bawahan. Satu dan lain hal disebabkan karena pungli memang terjadi dari atas sampai ke bawah. Bahkan tidak mustahil merupakan jaringan kerjasama dari atas ke bawah, semacam mafia. Memang saya juga bisa membuktikan bahwa built-in-control (pengawasan ke dalam) itu nyatanya tidak jalan. Mulai dari kepalanya pimpinannya yang seharusnya mengawasi malah ikut mendapat bagian pungli. Tugas atasan memang harus melindungi bawahan. Tapi kalau bawahan sudah menyeleweng ya kepalanya harus berani melakukan penertiban. Yang penting sebelum melakukan pembersihan kita harus bersih dulu. Ini prinsipiil. Kalau atasannya sendiri tak bersih dengan sendirinya merasa ragu-ragu melakukan pembersihan. Dengan begitu kepemimpinan jadi tidak tegas. Bicara soal bawahan, mungkin pungli itu timbul karena gaji yang tidak rasionil. Gaji yang rendah memang salah satu faktor peluang pungli. Tapi ini tak boleh dijadikan alasan untuk tidak melakukan penertiban. Gaji memang harus rasionil. Inilah sebabnya selain ada penertiban juga ada usaha yang paralel untuk meningkatkan gaji dan kesejahteraan karyawan. Jadi selama ini cukup ada sambutan dari aparatur, tanpa perlu menunggu pak Domo datang? Ada. Misalnya Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan juga di Jambi. Lalu di pelabuhan Tanjung Priok. Departemen Perdagangan, dan lain-lain. Nah mereka itu rupanya merasa risi merasa tak enak jangan-jangan didatangi Opstib. Lalu mereka menertibkan diri. Ini memang yang saya maksudkan. Ini memang yang menjadi tujuan Opstib. Ini mentang konsepsinya: mendorong mereka menertibkan diri. Kalau tidak pimpinannya bisa tangani. Saya ini kan cuma menciptakan kondisi dasar. Dan Kopkamtib kebetulan kan ditakuti. Selama ini Opstib memulai dari bawah. Tapi bicara tentang teori bola salju (snowball) – seperti bapak sendiri kemukakan – bukankah bola itu menggelinding dari atas ke bawah? Begini. Kalau sebuah batu kita lemparkan ke gunung salju batu iu akan menggelinding menjadi bola salju yang makin lama makin besar melaju dan melanda terus. Dalam hal Opstib sekarang bola itu juga akan melanda ke atas. Sekarang getarannya juga sudah terasa. banyak orang-orang yang mulai menjual mobil-mobilnya tanahnya dan sebagainya. Kalau saudara punya uang ini kesempatan baik lho. Berbiwa tentang harta kekayaan orang tentu menyangkut soal Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Kalau SPT Pajak para pejabat eselon III ke atas itu sudah masuk semua, lalu mau diapakan? Terlebih dahulu SPT itu tentu disampaikan kepada Presiden. Tapi kepada saya sendiri – jadibukan kepada lembaga Opstib – akan diberi izin untuk bisa meneliti memeriksa SPT yang masuk. Ini untuk tetap menjaga sifat SPT Pajak yang rahasia itu. Dari situ bisa dicek baaimana seseorang itu bisa hidup begitu mewah padahal kekayaan yang dilaporkan inl cuma sekian misalnya. Juga akan bisa diteliti dari mana asal-usul kekayaan seorang pejabat. Ada kesan timbulnya kelesuan kerja di beberapa kantor, misalnya di Bea Cukai dan Imigrasi, setelah Opstib dilancarkan. Kalau benar demikian, bagaimana mengatasinya? Memang bisa saja timbul ekses seperti timbulnya kelesuan kerja itu. Kalau demikian halnya pegawai itu bisa dipecat karena dianggap melalaikan tugasnya. Kembali kepada kekayaan yang berlebihan dari sementara orang, apakah sasaran Opstib juga akan sampai kepada mereka yang gaya hidupnya bermewah-mewah? Bagaimana komentar Bapak tentang masih adanya resepsi perkawinan besar-besaran, juga arisan para isteri pejabat yang banyak dilakukan di hotel-hotel mewah? Saya lebih condong bicara soal penghematan. Soalnya bukan hanya memergoki pungli saja melainkan perlu juga mendidik rasa disiplin masyarakat dan aparatur yang punya kebiasaan tak baik. Misalnya ramai-ramai menyambut pejabat dari pusat ke lapangan terbang. Ini tidak efisien. Berapa liter bensin dan uang terhambur percuma? Padahal di lapangan terbang mereka itu cuma salaman saja. Ituplm sering tak mengetahui siapa yang dijemput. Juga kebiasaan para pejabat menggunakan ruangan VIP di lapangan terbang setelah lebaran ini akan saya atur. Para pejabat nanti akan menggunakan ruangan yang sama seperti masyarakat umum hanya ruangnya dipisahkan. Ini misalnya berlaku di lapangan terbang Haneda di Tokyo. Juga dalam peresmian proyek-proyek tak perlu menyambut pejabat dari pusat secara berlebihan memberikan gelar dan sebagainya. Kecuali untuk Presiden dan Wakil Presiden. Pernikahan yang mewah kebiasaan untuk berbondong-bondong ke luar negeri seperti berbelanja ke Singapura juga tak perlu. Kini ada satu juta orang Indonesia yang setiap tahun berbelanja di Singapura. Termasuk saya… Kelihatannya bapak sulit untuk direm lagi? Benar. Saya akan jalan terus. Ini konsekuensinya. Tugas harus saya laksanakan sebaik-baiknya. Bagi saya tak ada problim. Adalah kalau saya mandeg saya bisa sakit. Stamina saya bisa bertahan karena adanya political will tadi. Apakah bapak tak takut akan gagal? Kalau usaha yang sekarang ini gagal tak akan ada aparatur yang berhasil. Tapi yang penting harus ada keyakinan bahwa kali ini harus berhasil. Yang penting: ada keyakinan dan dukungan moril dari masyarakat. Bicara soal dukungan, seberapa jauh pers bisa ikut melakukan tugas kontrol sosialnya? Apakah wartawan juga boleh membongkar suatu kasus? Atau barangkali harus mela
por pada Opstib dulu? Tak ada pembatasan. Sekarang ini pers kan sudah ngomong seenaknya sendiri. Apa ada yang saya halang-halangi? Sudah macam-macam yang masuk koran. Nama-nama orang juga masuk hingga ada yang protes. Ya toh? Sekarang wartawan kan sudah saya masukkan dalam Opstib sebagai ex officio. Kalau ada laporan dan perlu diadakan rapat, boleh. Nanti kalau saya nilai benar masukkan koran. Omong-omong, apa pak Domo juga akan mengikuti pola hidup sederhana yang dianjurkan Presiden? Dengan sendirinya. Kita-kita yang di atas ini harus bisa menjadi contoh. Pelaksanaan hidup sederhana itu bisa berjalan kalau ada contohnya. Itu dasarnya. Dalam hal Opstib kalau kita mau membersihkan kita sendiri harus hersih dulu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: